Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ID / EN
Advance Search
Semua Jenis
Semua Jenis
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
Staatsblad
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Memorandum Saling Pengertian
Pedoman Menteri
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Peraturan Menteri Transmigrasi
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Semua Tema
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Energi
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Perkapalan
COVID-19
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pertanahan
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf
Pelabuhan dan Kapal Perikanan
Penangkapan Ikan
Batas Negara Indonesia
Pendaftaran Tanah
Penatagunaan Tanah
Pengendalian Hak Atas Tanah
Pengadaan Tanah
Tata Ruang
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
Pilih Tahun
Semua Tahun
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1977
1976
1971
1964
1945
1934
1927
1920
1916
Semua Lembaga & Instansi
Semua Lembaga & Instansi
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Kementerian Sekretariat Negara 3 peraturan
Sekretariat Kabinet 3 peraturan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perhubungan 1 peraturan
Kementerian Kelautan dan Perikanan 3 peraturan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19
Badan Kepegawaian Negara
Surat Keputusan Bersama
Surat Edaran Bersama
Kementerian Kesehatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pemprov DKI Jakarta
Kementerian Dalam Negeri
Lembaga Administrasi Negara
Mahkamah Konstitusi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Agama
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
Mahkamah Agung
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Transmigrasi
1 dari 10 Undang - Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kelengkapan Data:
Unduh
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 1 Tahun 2014
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 15 Januari 2014
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 15 Januari 2014
Sumber Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2
Subjek Wilayah Pesisir - Pulau-Pulau Kecil
Status Peraturan

Mengubah:

Diubah dengan:

 
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Tata Ruang Laut
Lampiran  

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Infografis





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Video


Mulai


2 dari 10 Undang - Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 27 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kelengkapan Data:
Unduh
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 27 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 27 Tahun 2007
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 17 Juli 2007
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 17 Juli 2007
Sumber Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84
Subjek Wilayah Pesisir - Pulau-Pulau Kecil
Status Peraturan

Diubah:
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Tata Ruang Laut
Lampiran  

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 27 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Infografis





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 27 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Video


Mulai


3 dari 10 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 64 Tahun 2010

tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 64 Tahun 2010

tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 64 Tahun 2010
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 27 Agustus 2010
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 30 Agustus 2010
Sumber Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109
Subjek Mitigasi - Bencana - Wilayah Pesisir - Pulau-Pulau Kecil
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran  

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 64 Tahun 2010

tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 64 Tahun 2010

tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Video


Mulai


4 dari 10 Peraturan Presiden
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 73 Tahun 2015

tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 73 Tahun 2015

tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 73 Tahun 2015
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 18 Juni 2015
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 19 Juni 2015
Sumber Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 142
Subjek Wilayah Pesisir - Pulau-Pulau Kecil - Tingkat Nasional
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Kabinet
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran  

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 73 Tahun 2015

tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional

Infografis





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 73 Tahun 2015

tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional

Video


Mulai


5 dari 10 Peraturan Presiden
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 122 Tahun 2012

Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 122 Tahun 2012

Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 122 Tahun 2012
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 5 Desember 2012
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 6 Desember 2012
Sumber Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267
Subjek Reklamasi - Wilayah - Pesisir - Pulau-Pulau - Kecil
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Kabinet
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran  

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 122 Tahun 2012

Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Infografis





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 122 Tahun 2012

Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Video


Mulai


6 dari 10 Peraturan Presiden
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 121 Tahun 2012

tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 121 Tahun 2012

tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 121 Tahun 2012
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 5 Desember 2012
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 6 Desember 2012
Sumber Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 266
Subjek Rehabilitasi - Wilayah - Pesisir - Pulau-Pulau - Kecil
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Kabinet
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran  

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 121 Tahun 2012

tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Infografis





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 121 Tahun 2012

tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Video


Mulai


7 dari 10 Peraturan Menteri Perhubungan
Berlaku
Peraturan Menteri Perhubungan No PM 53 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan No PM 53 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Perhubungan
No. Peraturan 53
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 9 Juni 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 16 Juni 2021
Sumber  BN 2021 (695):192 hlm
Subjek PELABUHAN - PENGERUKAN - REKLAMASI
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Perhubungan
Bidang Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Lampiran -

Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan No PM 53 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi

Infografis





Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan No PM 53 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi

Video


Mulai


8 dari 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berlaku
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2024

tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2024

tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. Peraturan 12
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 22 Mei 2024
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 7 Juni 2024
Sumber  BN 2024 (306): 12 hlm
Subjek PEMBERDAYAAN - MASYARAKAT - PENGELOLAAN - WILAYAH PESISIR - PULAU-PULAU KECIL
Status Peraturan

Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.40/MEN/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

 
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bidang Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Lampiran -

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2024

tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Infografis





Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2024

tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Video


Mulai


9 dari 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berlaku
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 10 Tahun 2024

tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 10 Tahun 2024

tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. Peraturan 10
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 16 Mei 2024
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 20 Mei 2024
Sumber  BN 2024 (268): 46 hlm
Subjek PEMANFAATAN- PULAU KECIL - PERAIRAN
Status Peraturan

Mencabut : 

  1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/KEPMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Dibawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan Disekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas dibawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi) dan belum memiliki Rekomendasi Pemanfaatan  Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Dibawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi) 
  2. ketentuan mengenai standar usaha real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan standar produk Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bidang Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Lampiran -

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 10 Tahun 2024

tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

Infografis





Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 10 Tahun 2024

tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

Video


Mulai


10 dari 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
tidak berlaku
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No PER.17/MEN Tahun 2008

tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No PER.17/MEN Tahun 2008

tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. Peraturan 17
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 17 September 2008
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek

PENGELOLAAN - KAWASAN KONSERVASI
Status Peraturan

Dicabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bidang Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Tata Ruang Laut
Lampiran -

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No PER.17/MEN Tahun 2008

tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Infografis





Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No PER.17/MEN Tahun 2008

tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Video


Mulai