Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 6 Tahun 2024
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Peraturan | 6 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 17 Oktober 2024 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 18 Oktober 2024 |
Sumber | BN 2024 (758):7 hlm |
Subjek | INDONESIA - KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL - TUGAS DAN WEWENANG |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 6 Tahun 2024
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional
Infographics
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 6 Tahun 2024
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 5 Tahun 2024
tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Peraturan | 5 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 16 Oktober 2024 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 18 Oktober 2024 |
Sumber | BN 2024 (718):14 hlm |
Subjek | CANDI BOROBUDUR - TIM KOORDINASI |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 5 Tahun 2024
tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur
Infographics
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 5 Tahun 2024
tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2024
tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Peraturan | 4 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 15 Oktober 2024 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 18 Oktober 2024 |
Sumber | BN 2024 (717):14 hlm |
Subjek | KELOMPOK KERJA - PERHUTANAN SOSIAL NASIONAL |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Kehutanan, Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2024
tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional
Infographics
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2024
tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 3 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Oleh Walidata dan Produsen Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Oleh Walidata dan Produsen Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Peraturan | 3 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 21 Agustus 2024 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 15 Oktober 2024 |
Sumber | BN 2024 (687):6 hlm |
Subjek | SATU DATA - WALIDATA - PRODUSEN DATA |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 3 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Oleh Walidata dan Produsen Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Infographics
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 3 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Oleh Walidata dan Produsen Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 2 Tahun 2024
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Peraturan | 2 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 8 Agustus 2024 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 4 September 2024 |
Sumber | BN 2024 (521):19 hlm |
Subjek | SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 2 Tahun 2024
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Infographics
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 2 Tahun 2024
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 1 Tahun 2024
tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Peraturan | 1 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 5 Agustus 2024 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 4 September 2024 |
Sumber | BN 2024 (520):7 hlm |
Subjek | ORGANISASI - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI |
Status Peraturan | Mencabut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Linkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 1 Tahun 2024
tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Infographics
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 1 Tahun 2024
tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 7 Tahun 2023
tentang Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Peraturan | 7 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 4 Desember 2023 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 15 Desember 2023 |
Sumber | BN 2023 (1000):15 hlm |
Subjek | TUNJANGAN - KINERJA - PEGAWAI - MENTERI |
Status Peraturan | Mencabut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 7 Tahun 2023
tentang Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Infographics
2024-10-17
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 7 Tahun 2023
tentang Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 6 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Peraturan | 6 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 31 Juli 2023 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 1 Agustus 2023 |
Sumber | BN 2023 (586):23 hlm |
Subjek | EVALUASI - AKUNTABILITAS - KINERJA - INSTANSI PEMERINTAH - KEMENKO MARVES |
Status Peraturan | Mencabut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 6 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Infographics
2024-10-16
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 6 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 5 Tahun 2023
tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Peraturan | 5 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 24 Juli 2023 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 1 Agustus 2023 |
Sumber | BN 2023 (585):6 hlm |
Subjek | PEDOMAN - PEMANTAUAN - EVALUASI - PELAPORAN - RENCANA AKSI - PERGARAMAN NASIONAL |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 5 Tahun 2023
tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional
Infographics
2024-10-16
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 5 Tahun 2023
tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2023
tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Peraturan | 4 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 26 Juni 2023 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 7 Juli 2023 |
Sumber | BN 2023 (513):339 hlm |
Subjek | STANDAR - KOMPETENSI JABATAN - KEMENKO MARVES |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2023
tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Infographics
2023-09-28
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2023
tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi