Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 6 Tahun 2024
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| No. Peraturan | 6 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 17 Oktober 2024 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 18 Oktober 2024 |
| Sumber | BN 2024 (758):7 hlm |
| Subjek | INDONESIA - KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL - TUGAS DAN WEWENANG |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 6 Tahun 2024
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional
Infographics
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 6 Tahun 2024
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 5 Tahun 2024
tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| No. Peraturan | 5 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 16 Oktober 2024 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 18 Oktober 2024 |
| Sumber | BN 2024 (718):14 hlm |
| Subjek | CANDI BOROBUDUR - TIM KOORDINASI |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| Bidang Hukum | Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif |
| Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 5 Tahun 2024
tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur
Infographics
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 5 Tahun 2024
tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2024
tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| No. Peraturan | 4 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 15 Oktober 2024 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 18 Oktober 2024 |
| Sumber | BN 2024 (717):14 hlm |
| Subjek | KELOMPOK KERJA - PERHUTANAN SOSIAL NASIONAL |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| Bidang Hukum | Kehutanan, Hukum Administrasi Negara |
| Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2024
tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional
Infographics
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2024
tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 3 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Oleh Walidata dan Produsen Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Oleh Walidata dan Produsen Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| No. Peraturan | 3 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 21 Agustus 2024 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 15 Oktober 2024 |
| Sumber | BN 2024 (687):6 hlm |
| Subjek | SATU DATA - WALIDATA - PRODUSEN DATA |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 3 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Oleh Walidata dan Produsen Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Infographics
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 3 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Oleh Walidata dan Produsen Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 2 Tahun 2024
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| No. Peraturan | 2 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 8 Agustus 2024 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 4 September 2024 |
| Sumber | BN 2024 (521):19 hlm |
| Subjek | SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI |
| Status Peraturan |
Tidak Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 2 Tahun 2024
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Infographics
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 2 Tahun 2024
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 1 Tahun 2024
tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| No. Peraturan | 1 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 5 Agustus 2024 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 4 September 2024 |
| Sumber | BN 2024 (520):7 hlm |
| Subjek | ORGANISASI - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI |
| Status Peraturan | Mencabut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Linkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 1 Tahun 2024
tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Infographics
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 1 Tahun 2024
tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 7 Tahun 2023
tentang Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| No. Peraturan | 7 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 4 Desember 2023 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 15 Desember 2023 |
| Sumber | BN 2023 (1000):15 hlm |
| Subjek | TUNJANGAN - KINERJA - PEGAWAI - MENTERI |
| Status Peraturan | Mencabut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 7 Tahun 2023
tentang Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Infographics
2024-10-17
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 7 Tahun 2023
tentang Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 6 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| No. Peraturan | 6 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 31 Juli 2023 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 1 Agustus 2023 |
| Sumber | BN 2023 (586):23 hlm |
| Subjek | EVALUASI - AKUNTABILITAS - KINERJA - INSTANSI PEMERINTAH - KEMENKO MARVES |
| Status Peraturan | Mencabut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 6 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Infographics
2024-10-16
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 6 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 5 Tahun 2023
On Guidelines for Monitoring, Evaluation, Reporting of and Adjustment to Action Plan for The Acceleration of National Salt Development
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Regulation |
| Judul |
Regulation of The Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment Number 5 of 2023 On Guidelines for Monitoring, Evaluation, Reporting of and Adjustment to Action Plan for The Acceleration of National Salt Development |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment |
| No. Peraturan | 5 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Ministerial Regulation |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Minreg |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 24 July 2023 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 1 August 2023 |
| Sumber | BN 2023 (585):6 pages |
| Subjek | GUIDELINES - ACTION PLAN - NATIONAL SALTL |
| Status Peraturan | Valid |
| Bahasa | English |
| Lokasi | Legal Bureau of Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment |
| Bidang Hukum | State Administrative Law |
| Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 5 Tahun 2023
On Guidelines for Monitoring, Evaluation, Reporting of and Adjustment to Action Plan for The Acceleration of National Salt Development
Infographics
2024-10-16
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 5 Tahun 2023
On Guidelines for Monitoring, Evaluation, Reporting of and Adjustment to Action Plan for The Acceleration of National Salt Development
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2023
tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| No. Peraturan | 4 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 26 Juni 2023 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 7 Juli 2023 |
| Sumber | BN 2023 (513):339 hlm |
| Subjek | STANDAR - KOMPETENSI JABATAN - KEMENKO MARVES |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2023
tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Infographics
2023-09-28
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2023
tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi