Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2020
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 |
T.E.U. Badan / Pengarang | Presiden Republik Indonesia |
No. Peraturan | 9 Tahun 2020 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 26 Oktober 2020 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 26 Oktober 2020 |
Sumber | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 |
Subjek | Anggaran - Belanja Negara - 2021 |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran |
Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2020
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
Infografis
Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2020
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
Video
Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara |
T.E.U. Badan / Pengarang | Presiden Republik Indonesia |
No. Peraturan | 3 Tahun 2020 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 10 Juni 2020 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 10 Juni 2020 |
Sumber | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 |
Subjek | Mineral - Batubara |
Status Peraturan | Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran |
Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Infografis
Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Video
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara |
No. Peraturan | 2 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 31 Maret 2020 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 31 Maret 2020 |
Sumber | LN 2020 (87):53 hlm |
Subjek | KEUANGAN NEGARA - PENANGANAN PANDEMI - CORONA VIRUS DISEASE 2019 - PEREKONOMIAN NASIONAL |
Status Peraturan | Dicabut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara, COVID-19 |
Lampiran | - |
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
Infografis
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
Video
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif |
T.E.U. Badan / Pengarang | Presiden Republik Indonesia |
No. Peraturan | 24 Tahun 2019 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 24 Oktober 2019 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 24 Oktober 2019 |
Sumber | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212 |
Subjek | Ekonomi Kreatif |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital dan Produk Kreatif |
Lampiran | - |
Infografis
Video
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air |
T.E.U. Badan / Pengarang | Presiden Republik Indonesia |
No. Peraturan | 17 Tahun 2019 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 15 Oktober 2019 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 16 Oktober 2019 |
Sumber | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 |
Subjek | Sumber Daya Air |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran |
Infografis
Video
Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan |
T.E.U. Badan / Pengarang | Presiden Republik Indonesia |
No. Peraturan | 15 Tahun 2019 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 2 Oktober 2019 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 4 Oktober 2019 |
Sumber | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 |
Subjek | Peraturan Perundang-Undangan |
Status Peraturan |
Berlaku Riwayat Status: Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Infografis
Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Video
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan |
T.E.U. Badan / Pengarang | Presiden Republik Indonesia |
No. Peraturan | 5 Tahun 2017 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 24 Mei 2017 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 29 Mei 2017 |
Sumber | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 |
Subjek | Kebudayaan |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran |
Infografis
Video
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi |
T.E.U. Badan / Pengarang | Presiden Republik Indonesia |
No. Peraturan | 2 Tahun 2017 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 12 Januari 2017 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 12 Januari 2017 |
Sumber | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 |
Subjek | Konstruksi |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran |
Infografis
Video
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2017
tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic of Singapore Relating to The Delimitation of The Territorial Seas of The Two Countries in The Eastern Part of The Strait of Singapore, 2014)
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic of Singapore Relating to The Delimitation of The Territorial Seas of The Two Countries in The Eastern Part of The Strait of Singapore, 2014) |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Presiden (2014-2019: Joko Widodo) |
No. Peraturan | 1 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 12 Januari 2017 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 12 Januari 2017 |
Sumber | LN 2017 (10):9 hlm |
Subjek | PERJANJIAN - INDONESIA - SINGAPURA - BATAS LAUT - TIMUR SELAT SINGAPURA - 2014 |
Status Peraturan |
Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Batas Negara Indonesia |
Lampiran |
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2017
tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic of Singapore Relating to The Delimitation of The Territorial Seas of The Two Countries in The Eastern Part of The Strait of Singapore, 2014)
Infografis
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2017
tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic of Singapore Relating to The Delimitation of The Territorial Seas of The Two Countries in The Eastern Part of The Strait of Singapore, 2014)
Video
Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Presiden |
No. Peraturan | 19 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 25 November 2016 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 25 November 2016 |
Sumber | LN 2016 (251):21 hlm, TLN (5952) |
Subjek | PERUBAHAN - INFORMASI - TRANSAKSI - ELEKTRONIK |
Status Peraturan |
Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran |
- |
Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Infografis
Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik