Rapat Pembahasan P3MK di Lingkup Kemenko Marves TA 2023
JDIH MARVES – Dalam rangka melaksanakan verifikasi terhadap berkas usulan atas inventarisasi perencanaan kebutuhan peraturan dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator (P3MK), Biro Hukum telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator (P3MK) Bidang Kemaritiman dan Investasi di Bogor pada tanggal 24-25 Januari 2023.
Salah satu topik yang dibahas dalam rapat tersebut yakni aspek deregulasi kebijakan yang termasuk dalam 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. Mengenai deregulasi kebijakan, Kementerian PAN RB memberikan catatan antara lain:
- perlu dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan peraturan yang tidak harmonis/sinkron dan bersifat menghambat;
- menyempurnakan peta keterkaitan antarperaturan/kebijakan;
- untuk menyertakan bukti dukung rekomendasi dari Kemenko Marves terhadap peraturan di bidang kemaritiman dan investasi.
P3MK adalah instrumen perencanaan program pembentukan Permenko Marves yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis serta memerhatikan skala prioritas. Meskipun penyusunan peraturan Kemenko Marves tidak masuk program legislasi nasional, namun urgensinya penting terhadap penyelenggaraan dukungan organisasi, sehingga penyusunannya perlu diprogramkan dan dijadwalkan secara tentatif.
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, P3MK diserahkan kepada Biro Hukum, selaku unit kerja pelaksana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator, pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun berjalan.
Pada rapat tersebut, Biro Hukum juga melakukan verifikasi data usulan RPermenko sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan, untuk kemudian dilakukan proses penyusunan dan penetapan SK P3MK 2023 agar dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut sampai dengan pengundangan RPermenko P3MK 2023.
Dengan terselenggaranya Rapat Pembahasan Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator (P3MK) Bidang Kemaritiman dan Investasi, diharapkan berbagai rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis serta memerhatikan skala prioritas.
