Kunjungan ke JDIH Kota Bandung
JDIH Marves – Bahwa dalam rangka menjalin kerja sama untuk peningkatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, JDIH Kemenko Marves mengunjungi pengelola JDIH Kota Bandung di Gedung Bappenda Balai Kota Pemerintahan Kota Bandung.
Kunjungan JDIH Marves disambut oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandung dan dilanjutkan penyampaian maksud dan tujuan kunjungan JDIH Marves oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang menyampaikan bahwa, “Kunjungan ke JDIH Kota Bandung membawa beberapa agenda yang antara lain pemenuhan indikator penilaian pada aspek kunjungan kerja ke sesama Anggota JDIH dan pada aspek pemenuhan koleksi dokumen hukum langka serta untuk melihat inovasi yang dilakukan JDIH Kota Bandung pada sistem pengajuan produk hukum”.
Santosa Lukman Arief, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandung, menyampaikan bahwa saat ini Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kota Bandung tengah fokus memaksimalkan inovasi melalui web dan domainnya sendiri dengan alamat https://jdih.bandung.go.id yang bertujuan untuk mendukung kegiatan penyebarluasan peraturan perundang-undangan berupa produk hukum daerah serta informasi dan dokumentasi hukum secara cepat, mudah dan akurat. Lebih lanjut, JDIH Kota Bandung saat ini juga menghadirkan Bandung Regulation of Information System atu (BARIS) yang merupakan aplikasi versi Android untuk melihat daftar produk dan informasi hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Pemerintah Pusat.
Pada kesempatan tersebut juga JDIH Kemenko Marves mendapat kesempatan untuk melihat Perpustakaan Hukum JDIH Kota Bandung yang tersusun dengan sangat rapi baik dari dokumen baru sampai dengan dokumen langka dari zaman Belanda.
Dengan terlaksananya kunjungan kerja JDIH Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, diharapkan dapat memberikan manfaat terkait pemenuhan koleksi dokumen hukum langka dan inovasi-inovasi mengenai pengembangan pengelolaan JDIH yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan layanan penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.
