Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ID / EN
Advance Search
Semua Jenis
Semua Jenis
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
Staatsblad
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Memorandum Saling Pengertian
Semua Tema
Semua Tema
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Energi
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Perkapalan
COVID-19
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pertanahan
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf
Pelabuhan dan Kapal Perikanan
Penangkapan Ikan
Batas Negara Indonesia
Pilih Tahun
Semua Tahun
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1977
1976
1971
1964
1945
1934
1927
1920
1916
Semua Lembaga & Instansi
Semua Lembaga & Instansi
Kementerian Sekretariat Negara 192 peraturan
Sekretariat Kabinet 2 peraturan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 44 peraturan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 17 peraturan
Kementerian Perhubungan 29 peraturan
Kementerian Kelautan dan Perikanan 21 peraturan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 6 peraturan
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat 13 peraturan
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan 11 peraturan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 6 peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 28 peraturan
Kementerian Keuangan 5 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 25 peraturan
Badan Kepegawaian Negara 5 peraturan
Surat Keputusan Bersama 6 peraturan
Surat Edaran Bersama
Kementerian Kesehatan 1 peraturan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2 peraturan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pemprov DKI Jakarta 4 peraturan
Kementerian Dalam Negeri 52 peraturan
Lembaga Administrasi Negara
Mahkamah Konstitusi 1 peraturan
Kementerian Agama 1 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku 1 peraturan
Mahkamah Agung
Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2 peraturan
411 dari 474 Instruksi Menteri
tidak berlaku
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 62 Tahun 2021

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022
Kelengkapan Data:
Unduh
Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 62 Tahun 2021

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Dalam Negeri
No. Peraturan 62
Jenis/Bentuk Peraturan Instruksi Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Inmen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 22 November 2021
Subjek PENCEGAHAN-PENANGGULANGAN-CORONA-VIRUS-DISEASE-2019
Status Peraturan Tidak Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri
Bidang Hukum COVID-19
Lampiran -

Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 62 Tahun 2021

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022

Infografis





Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 62 Tahun 2021

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022

Video


Mulai


412 dari 474 Peraturan Presiden
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 97 Tahun 2021

tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 97 Tahun 2021

tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 97
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 25 Oktober 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 25 Oktober 2021
Sumber  LN 2021(244): 22 hlm
Subjek KEMENTERIAN-ENERGI-SUMBER DAYA-MINERAL 
Status Peraturan Berlaku 
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 97 Tahun 2021

tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Infografis





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 97 Tahun 2021

tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Video


Mulai


413 dari 474 Peraturan Presiden
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 98 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 98 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional 
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 98
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 29 Oktober 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 29 Oktober 2021
Sumber  LN 2021(249): 68 hlm
Subjek NILAI EKONOMI KARBON - PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA
Status Peraturan Berlaku 
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 98 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional

Infografis





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 98 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional

Video


Mulai


414 dari 474 Instruksi Menteri
tidak berlaku
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 60 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Kelengkapan Data:
Unduh
Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 60 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di  Wilayah Jawa dan Bali
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Dalam Negeri
No. Peraturan 60
Jenis/Bentuk Peraturan Instruksi Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Inmen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 15 November 2021
Subjek PEMBERLAKUAN-PEMBATASAN-KEGIATAN-MASYARAKAT-CORONA-VIRUS-DISEASE-2019
Status Peraturan Tidak Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri
Bidang Hukum COVID-19
Lampiran -

Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 60 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Infografis





Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 60 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Video


Mulai


415 dari 474 Surat Edaran
Berlaku
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Surat Edaran
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. Peraturan 25
Jenis/Bentuk Peraturan Surat Edaran 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan SE
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 11 November 2021
Subjek PERUBAHAN - PENYESUAIAN - SISTEM KERJA - ASN - PPKM - COVID19
Status Peraturan Mengubah Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, COVID-19
Lampiran -

Surat Edaran
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

Infografis





Surat Edaran
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

Video


Mulai


416 dari 474 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 111 Tahun 2021

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 111 Tahun 2021

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia
No. Peraturan 111
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 29 Oktober 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 29 Oktober 2021
Sumber LN 2021 (248) : 4 hlm
Subjek PENAMBAHAN - MODAL - LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Status Peraturan

Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Penanaman Modal
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 111 Tahun 2021

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 111 Tahun 2021

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi

Video


Mulai


417 dari 474 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 110 Tahun 2021

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 110 Tahun 2021

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia
No. Peraturan 110
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 29 Oktober 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 29 Oktober 2021
Sumber LN 2021 (247) : 4 hlm
Subjek PENAMBAHAN - MODAL - LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Status Peraturan

Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Penanaman Modal
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 110 Tahun 2021

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 110 Tahun 2021

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi

Video


Mulai


418 dari 474 Undang - Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Kelengkapan Data:
Video Unduh
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 7
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 29 Oktober 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 29 Oktober 2021
Sumber  LN 2021 (246):224 hlm
Subjek HARMOISASI - PERATURAN - PERPAJAKAN
Status Peraturan Mencabut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Infografis





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Video


Mulai


419 dari 474 Undang - Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2021

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
Kelengkapan Data:
Unduh
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2021

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 6
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 27 Oktober 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 27 Oktober 2021
Sumber  LN 2021 (245):96 hlm
Subjek ANGGARAN - PENDAPATAN - BELANJA NEGARA - TAHUN ANGGARAN 2022
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2021

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Infografis





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2021

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Video


Mulai


420 dari 474 Undang - Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2021

tentang Pengesahan Asean Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan Asean tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
Kelengkapan Data:
Video Unduh
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2021

tentang Pengesahan Asean Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan Asean tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Asean Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan Asean tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 4
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 6 Oktober 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 6 Oktober 2021
Sumber  LN 2021 (234):7 hlm
Subjek PENGESAHAN - ASEAN - PERDAGANGAN - SISTEM ELEKTRONIK
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2021

tentang Pengesahan Asean Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan Asean tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

Infografis





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2021

tentang Pengesahan Asean Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan Asean tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

Video


Mulai