ID / EN
Advance Search
Semua Jenis
Semua Jenis
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
Semua Tema
Semua Tema
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Energi
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Perkapalan
COVID-19
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf
Pelabuhan dan Kapal Perikanan
Penangkapan Ikan
Pilih Tahun
Semua Tahun
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1976
1971
1964
Semua Lembaga & Instansi
Semua Lembaga & Instansi
Kementerian Sekretariat Negara 99 peraturan
Sekretariat Kabinet 2 peraturan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 19 peraturan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 7 peraturan
Kementerian Perhubungan 18 peraturan
Kementerian Kelautan dan Perikanan 7 peraturan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 peraturan
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat 7 peraturan
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan 7 peraturan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 3 peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 16 peraturan
Kementerian Keuangan 3 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 24 peraturan
Badan Kepegawaian Negara 2 peraturan
Surat Keputusan Bersama 3 peraturan
Surat Edaran Bersama
Kementerian Kesehatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2 peraturan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pemprov DKI Jakarta 4 peraturan
Kementerian Dalam Negeri 51 peraturan
Lembaga Administrasi Negara
Mahkamah Konstitusi 1 peraturan
Kementerian Agama 1 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku 1 peraturan
271 dari 278 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 92 Tahun 2021

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 92 Tahun 2021

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia
No. Peraturan 92
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan  
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 30 Agustus 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 30 Agustus 2021
Sumber LN 2021 (198):4 hlm
Subjek PENAMBAHAN - MODAL - SAHAM - PERUSAHAAN - PERSEROAN
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Negara
Bidang Hukum Penanaman Modal
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 92 Tahun 2021

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 92 Tahun 2021

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III

Video


Mulai


272 dari 278 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 87 Tahun 2021

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 87 Tahun 2021

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia
No. Peraturan 87
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan  
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 24 Agustus 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 24 Agustus 2021
Sumber LN 2021 (191):41 hlm, TLN 6713 19 hlm.
Subjek PEMAJUAN - KEBUDAYAAN
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Negara
Bidang Hukum Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 87 Tahun 2021

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 87 Tahun 2021

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Video


Mulai


273 dari 278 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 85 Tahun 2021

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 85 Tahun 2021

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 85
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 19 Agustus 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 19 Agustus 2021
Sumber LN 2021 (188):24 hlm
Subjek PNBP - KKP
Status Peraturan Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Negara
Bidang Hukum Keuangan
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 85 Tahun 2021

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 85 Tahun 2021

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Video


Mulai


274 dari 278 Instruksi Menteri
tidak berlaku
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Kelengkapan Data:
Unduh
Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Dalam Negeri
No. Peraturan 39
Jenis/Bentuk Peraturan Instruksi Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Inmen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 6 September 2021
Subjek PPKM
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Dalam Negeri
Bidang Hukum COVID-19
Lampiran -

Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Infografis





Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Video


Mulai


275 dari 278 Surat Edaran
Berlaku
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 21 Tahun 2021

tentang Penguatan Protokol Kesehatan Dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Surat Edaran
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 21 Tahun 2021

tentang Penguatan Protokol Kesehatan Dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan Dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. Peraturan 21
Jenis/Bentuk Peraturan Surat Edaran 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan SE
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 6 September 2021
Subjek PROTOKOL - KESEHATAN - TATA KELOLA - INSTANSI PEMERINTAH - COVID19
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bidang Hukum COVID-19
Lampiran -

Surat Edaran
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 21 Tahun 2021

tentang Penguatan Protokol Kesehatan Dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

Infografis





Surat Edaran
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 21 Tahun 2021

tentang Penguatan Protokol Kesehatan Dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

Video


Mulai


276 dari 278 Peraturan Presiden
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 76 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 76 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 76
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 19 Agustus 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 19 Agustus 2021
Sumber  LN 2021(186):4 hlm
Subjek PERUBAHAN - PEMBENTUKAN - PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Status Peraturan Merubah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 76 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Infografis





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 76 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Video


Mulai


277 dari 278 Peraturan Presiden
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 74 Tahun 2021

tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 74 Tahun 2021

tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 74 Tahun 2021
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 13 Agustus 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 13 Agustus 2021
Subjek Pemberdayaan - Angkutan - Laut
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Kelautan
Lampiran -

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 74 Tahun 2021

tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Infografis





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 74 Tahun 2021

tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Video


Mulai


278 dari 278 Peraturan Presiden
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 68 Tahun 2021

tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 68 Tahun 2021

tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 68
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 2 Agustus 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 6 Agustus 2021
Sumber  LN 2021 (173):6 hlm
Subjek PERSETUJUAN - PRESIDEN - PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 68 Tahun 2021

tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Infografis





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 68 Tahun 2021

tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Video


Mulai