Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ID / EN
Advance Search
Semua Jenis
Semua Jenis
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
Staatsblad
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Memorandum Saling Pengertian
Pedoman Menteri
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Peraturan Menteri Transmigrasi
Ketenaganukliran
Semua Tema
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Energi
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Perkapalan
COVID-19
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pertanahan
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf
Pelabuhan dan Kapal Perikanan
Penangkapan Ikan
Batas Negara Indonesia
Pendaftaran Tanah
Penatagunaan Tanah
Pengendalian Hak Atas Tanah
Pengadaan Tanah
Tata Ruang
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
Pilih Tahun
Semua Tahun
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1977
1976
1971
1964
1945
1934
1927
1920
1916
Semua Lembaga & Instansi
Semua Lembaga & Instansi
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Kementerian Sekretariat Negara 8 peraturan
Sekretariat Kabinet 1 peraturan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perhubungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19
Badan Kepegawaian Negara
Surat Keputusan Bersama
Surat Edaran Bersama
Kementerian Kesehatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pemprov DKI Jakarta
Kementerian Dalam Negeri
Lembaga Administrasi Negara
Mahkamah Konstitusi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Agama
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
Mahkamah Agung
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Transmigrasi
1 dari 9 Undang - Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2014

tentang Pengesahan International Convention for The Supression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)
Kelengkapan Data:
Unduh
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2014

tentang Pengesahan International Convention for The Supression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention for The Supression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 10 Tahun 2014
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 19 Maret 2014
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 19 Maret 2014
Sumber Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59
Subjek Konvensi - Internasional - Penanggulangan - Tindakan - Terorisme - Nuklir 
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2014

tentang Pengesahan International Convention for The Supression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)

Infografis





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2014

tentang Pengesahan International Convention for The Supression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)

Video


Mulai


2 dari 9 Undang - Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2012

tentang Pengesahan Traktat Pelarang Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test- Ban Treaty)
Kelengkapan Data:
Unduh
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2012

tentang Pengesahan Traktat Pelarang Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test- Ban Treaty)

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) 
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 1 Tahun 2012
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 4 Januari 2012
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 4 Januari 2012
Sumber Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1
Subjek Traktat - Uji - Coba - Nuklir
Status Peraturan Berlaku 
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran  

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2012

tentang Pengesahan Traktat Pelarang Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test- Ban Treaty)

Infografis





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2012

tentang Pengesahan Traktat Pelarang Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test- Ban Treaty)

Video


Mulai


3 dari 9 Undang - Undang
tidak berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1997

Tentang Ketenaganukliran
Kelengkapan Data:
Unduh
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1997

Tentang Ketenaganukliran

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 10 Tahun 1997
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 10 April 1997
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 10 April 1997
Sumber Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23
Subjek Ketenagalistrikan
Status Peraturan Dicabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran  

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1997

Tentang Ketenaganukliran

Infografis





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1997

Tentang Ketenaganukliran

Video


Mulai


4 dari 9 Undang - Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1997

tentang Pengesahan Treaty on The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara)
Kelengkapan Data:
Unduh
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1997

tentang Pengesahan Treaty on The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara)

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan Treaty on The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara) 
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 9 Tahun 1997
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 2 April 1997
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 2 April 1997
Sumber Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 21
Subjek Traktat - Kawasan - Bebas - Senjata - Nuklir - Asia - Tenggara
Status Peraturan Berlaku 
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran  

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1997

tentang Pengesahan Treaty on The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara)

Infografis





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1997

tentang Pengesahan Treaty on The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara)

Video


Mulai


5 dari 9 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2012

tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2012

tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 54 
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 23 April 2012
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 23 April 2012
Sumber Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 107
Subjek Keselamatan - Keamanan - Instalasi - Nuklir
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2012

tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2012

tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir

Video


Mulai


6 dari 9 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 46 Tahun 2009

tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 46 Tahun 2009

tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2009 tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir 
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 46
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 11 Juni 2009
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 11 Juni 2009
Sumber Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91
Subjek Batas - Pertanggungjawaban - Kerugian - Nuklir 
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 46 Tahun 2009

tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 46 Tahun 2009

tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir

Video


Mulai


7 dari 9 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2008

tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2008

tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir 
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 29 
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 11 April 2008
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 11 April 2008
Sumber Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54
Subjek Perizinan - Radiasi- Pengion - Bahan - Nuklir
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2008

tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2008

tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir

Video


Mulai


8 dari 9 Peraturan Pemerintah
tidak berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2006

tentang Perizinan Reaktor Nuklir
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2006

tentang Perizinan Reaktor Nuklir

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 43
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 15 Desember 2006
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 15 Desember 2006
Sumber Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 106
Subjek Perizinan - Reaktor - Nuklir
Status Peraturan

Tidak Berlaku

Dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir Dan Pemanfaatan Bahan Nuklir
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2006

tentang Perizinan Reaktor Nuklir

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2006

tentang Perizinan Reaktor Nuklir

Video


Mulai


9 dari 9 Peraturan Presiden
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 46 Tahun 2009

tentang Pengesahan Amendment to The Convention on The Physical Protection of Nuclear Material (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir)
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 46 Tahun 2009

tentang Pengesahan Amendment to The Convention on The Physical Protection of Nuclear Material (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir)

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengesahan Amendment to The Convention on The Physical Protection of Nuclear Material (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir)
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 46 Tahun 2009
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 29 Oktober 2009
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 29 Oktober 2009
Sumber Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 162
Subjek Konvensi Proteksi - Fisik - Bahan - Nuklir
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Kabinet
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 46 Tahun 2009

tentang Pengesahan Amendment to The Convention on The Physical Protection of Nuclear Material (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir)

Infografis





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 46 Tahun 2009

tentang Pengesahan Amendment to The Convention on The Physical Protection of Nuclear Material (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir)

Video


Mulai