Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ID / EN
Advance Search
Semua Jenis
Semua Jenis
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
Staatsblad
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Memorandum Saling Pengertian
Pedoman Menteri
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Peraturan Menteri Transmigrasi
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Semua Tema
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Energi
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Perkapalan
COVID-19
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pertanahan
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf
Pelabuhan dan Kapal Perikanan
Penangkapan Ikan
Batas Negara Indonesia
Pendaftaran Tanah
Penatagunaan Tanah
Pengendalian Hak Atas Tanah
Pengadaan Tanah
Tata Ruang
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
Pilih Tahun
Semua Tahun
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1977
1976
1971
1964
1945
1934
1927
1920
1916
Semua Lembaga & Instansi
Semua Lembaga & Instansi
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Kementerian Sekretariat Negara 6 peraturan
Sekretariat Kabinet 1 peraturan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 1 peraturan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perhubungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan 50 peraturan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 2 peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19
Badan Kepegawaian Negara
Surat Keputusan Bersama
Surat Edaran Bersama
Kementerian Kesehatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pemprov DKI Jakarta
Kementerian Dalam Negeri
Lembaga Administrasi Negara
Mahkamah Konstitusi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Agama
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
Mahkamah Agung
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Transmigrasi
1 dari 60 Undang - Undang
tidak berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1997

Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Kelengkapan Data:
Unduh
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1997

Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 23 Tahun 1997
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 19 September 1997
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 19 September 1997
Sumber Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68
Subjek Lingkungan - Pengelolaan
Status Peraturan tI
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran  

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1997

Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Infografis





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1997

Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Video


Mulai


2 dari 60 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 22
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 2 Februari 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 2 Februari 2021
Sumber Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32
Subjek Perlindungan - Pengelolaan - Lingkungan Hidup
Status Peraturan

Berlaku

Riwayat Status:

Mencabut: 
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Negara
Bidang Hukum Lingkungan Hidup
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Video


Mulai


3 dari 60 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 46 Tahun 2017

tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 46 Tahun 2017

tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 46 Tahun 2017
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 10 November 2017
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 10 November 2017
Sumber Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228
Subjek EKONOMI - LINGKUNGAN HIDUP
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 46 Tahun 2017

tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 46 Tahun 2017

tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Video


Mulai


4 dari 60 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 46 Tahun 2016

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 46 Tahun 2016

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 46
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 31 Oktober 2016
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 31 Oktober 2016
Sumber KAJIAN - LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Subjek Tata Cara - Kajian - Lingkungan - Hidup - Strategis
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 46 Tahun 2016

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 46 Tahun 2016

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Video


Mulai


5 dari 60 Peraturan Pemerintah
tidak berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 1999

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 1999

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 27 Tahun 1999
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 7 Mei 1999
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 7 Mei 1999
Sumber Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59
Subjek Analisis - Dampak - Lingkungan - Hidup
Status Peraturan

Tidak Berlaku

Riwayat Status:

  • Dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
  • Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Negara
Bidang Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 1999

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 1999

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Video


Mulai


6 dari 60 Peraturan Presiden
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 127 Tahun 2022

tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 127 Tahun 2022

tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2022 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden (2019-2024: Joko Widodo)
No. Peraturan 127
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 31 Oktober 2022
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 31 Oktober 2022
Sumber  LN 2022(210): 13 hlm
Subjek KELEMBAGAAN - TATA KELOLA - PENYELESAIAN - KETIDAKSESUAIAN - TATA RUANG - KAWASAN HUTAN - IZIN - KONSESI - HAK ATAS TANAH - HAK PENGELOLAAN
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lampiran

-

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 127 Tahun 2022

tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan

Infografis





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 127 Tahun 2022

tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan

Video


Mulai


7 dari 60 Peraturan Presiden
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 36 Tahun 2021

tentang Pengesahan Agreement Recognizing The International Legal Personality Of The Partnershops in Environmental Management For The Seas Of The East Asia (Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional Atas Kemitraan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Laut Asia Timur)
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 36 Tahun 2021

tentang Pengesahan Agreement Recognizing The International Legal Personality Of The Partnershops in Environmental Management For The Seas Of The East Asia (Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional Atas Kemitraan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Laut Asia Timur)

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengesahan Agreement Recognizing The International Legal Personality Of The Partnershops in Environmental Management For The Seas Of The East Asia (Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional Atas Kemitraan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Laut Asia Timur)
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementersian Sekretariat Negara
No. Peraturan 36
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 11 Mei 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 11 Mei 2021
Sumber  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115
Subjek Hukum - Internasional - Kemitraan - Pengelolaan - Lingkungan Hidup - Laut - Asia Timur
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lampiran -

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 36 Tahun 2021

tentang Pengesahan Agreement Recognizing The International Legal Personality Of The Partnershops in Environmental Management For The Seas Of The East Asia (Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional Atas Kemitraan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Laut Asia Timur)

Infografis





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 36 Tahun 2021

tentang Pengesahan Agreement Recognizing The International Legal Personality Of The Partnershops in Environmental Management For The Seas Of The East Asia (Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional Atas Kemitraan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Laut Asia Timur)

Video


Mulai


8 dari 60 Peraturan Presiden
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 84 Tahun 2010

tentang Pengesahan Joint Convention on The Safety of Spent Fuel Management And on The Safety of Radioactive Waste Management (Konvensi Gabungan tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif)
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 84 Tahun 2010

tentang Pengesahan Joint Convention on The Safety of Spent Fuel Management And on The Safety of Radioactive Waste Management (Konvensi Gabungan tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif)

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pengesahan Joint Convention on The Safety of Spent Fuel Management And on The Safety of Radioactive Waste Management (Konvensi Gabungan tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif)
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 84 Tahun 2010
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 28 Desember 2010
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 28 Desember 2010
Sumber Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 154
Subjek Keselamatan - Pengelolaan - Bahan Bakar - Nuklir - Bekas - Limbah - Radioaktif
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Kabinet
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 84 Tahun 2010

tentang Pengesahan Joint Convention on The Safety of Spent Fuel Management And on The Safety of Radioactive Waste Management (Konvensi Gabungan tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif)

Infografis





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 84 Tahun 2010

tentang Pengesahan Joint Convention on The Safety of Spent Fuel Management And on The Safety of Radioactive Waste Management (Konvensi Gabungan tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif)

Video


Mulai


9 dari 60 Instruksi Presiden
Berlaku
Instruksi Presiden No 1 Tahun 2023

tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan
Kelengkapan Data:
Unduh
Instruksi Presiden
Instruksi Presiden No 1 Tahun 2023

tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden (2019-2024: Joko Widodo)
No. Peraturan 1
Jenis/Bentuk Peraturan Instruksi Presiden
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Inpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 16 Januari 2023
Subjek PENGARUSUTAMAAN - PELESTARIAN - KEANEKARAGAMAN HAYATI - PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Instruksi Presiden
Instruksi Presiden No 1 Tahun 2023

tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan

Infografis





Instruksi Presiden
Instruksi Presiden No 1 Tahun 2023

tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan

Video


Mulai


10 dari 60 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Berlaku
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 121 Tahun 2023

tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional
Kelengkapan Data:
Unduh
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 121 Tahun 2023

tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi Nomor 121 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No. Peraturan 121
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Menteri Koordinator
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Kepmenko
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 1 Agustus 2023
Subjek KELOMPOK KERJA - PENGELOLAAN - EKOSISTEM MANGROVE
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lampiran -

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 121 Tahun 2023

tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional

Infografis





Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 121 Tahun 2023

tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional

Video


Mulai