






























Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017
tentang Tata Cara pelaksanaan Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara pelaksanaan Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks |
T.E.U. Badan / Pengarang | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
No. Peraturan | P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen LHK |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 29 Desember 2017 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 24 Januari 2018 |
Sumber | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161 |
Subjek | Tata Cara - Pelaksanaan - Reducing Emissions - Forest Degradation - Conservation - Sustainable - Management of Forest - Enhancement Forest - Carbon Stocks |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Bidang Hukum | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017
tentang Tata Cara pelaksanaan Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks

Infografis
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017
tentang Tata Cara pelaksanaan Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks

Video
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
T.E.U. Badan / Pengarang | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
No. Peraturan | P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen LHK |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 29 Desember 2017 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 15 Januari 2018 |
Sumber | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89 |
Subjek | Pelaksanaan - Peraturan Pemerimtah - Tata Cara - Penyelenggaraan - Kajian - Lingkungan Hidup - Strategis |
Status Peraturan | Mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum KLHS |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Bidang Hukum | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Infografis
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Video
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017
tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
T.E.U. Badan / Pengarang | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
No. Peraturan | P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen LHK |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 27 Desember 2017 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 3 Januari 2018 |
Sumber | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3 |
Subjek | Petunjuk - Operasional - Pengunaan - Dana Alokasi Khusus Fisik - Penugasan - Bidang - Lingkungan Hidup - Kehutanan |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Bidang Hukum | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017
tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Infografis
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017
tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Video
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Pemerintah Daerah dan Provinsi

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Pemerintah Daerah dan Provinsi |
T.E.U. Badan / Pengarang | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
No. Peraturan | P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen LHK |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 27 Desember 2017 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 28 Desember 2017 |
Sumber | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1912 |
Subjek | Pedoman - Pelaksanaan - Penugasan - Urusan Pemerintahan - Lingkungan Hidup - Kehutanan - Tahun 2018 - 33 Gubernur - Pemerintah Daerah - Provinsi |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Bidang Hukum | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Pemerintah Daerah dan Provinsi

Infografis
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Pemerintah Daerah dan Provinsi

Video
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017
tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi |
T.E.U. Badan / Pengarang | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
No. Peraturan | P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen LHK |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 27 Desember 2017 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 29 Desember 2017 |
Sumber | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1938 |
Subjek | Penugasan - Urusan Pemerintahan - Lingkungan Hidup - Kehutanan - Tahun 2018 - 33 Gubernur - Pemerintah Daerah - Provinsi |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Bidang Hukum | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017
tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi

Infografis
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017
tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi

Video
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017
tentang Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
T.E.U. Badan / Pengarang | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
No. Peraturan | P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen LHK |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 27 Desember 2017 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 28 Desember 2017 |
Sumber | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1911 |
Subjek | Pemetaan - Proses - Bisnis - KLHK |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Bidang Hukum | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017
tentang Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Infografis
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017
tentang Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Video
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 Tahun 2017
tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan dan Gubernur Papua

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan dan Gubernur Papua |
T.E.U. Badan / Pengarang | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
No. Peraturan | P.61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen LHK |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 30 November 2017 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 18 Desember 2017 |
Sumber | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1799 |
Subjek | Penugasan - Pemerintahan - Lingkungan Hidup - Kehutanan - Tahun Anggaran 2018 - Restorasi Gambut - Gubernur Riau - Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan dan Gubernur Papua |
Status Peraturan | Tidak Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Bidang Hukum | Kehutanan |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 Tahun 2017
tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan dan Gubernur Papua

Infografis
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 Tahun 2017
tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan dan Gubernur Papua

Video
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.57/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 Tahun 2017
tentang Dukungan Data, Informasi dan Ahli Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.57/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Dukungan Data, Informasi dan Ahli Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
T.E.U. Badan / Pengarang | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
No. Peraturan | P.57/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen LHK |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 10 November 2017 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 20 November 2017 |
Sumber | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1639 |
Subjek | Dukungan - Data - Informasi - Penegakan Hukum - Lingkungan Hidup - Kehutanan |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Bidang Hukum | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.57/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 Tahun 2017
tentang Dukungan Data, Informasi dan Ahli Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Infografis
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.57/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 Tahun 2017
tentang Dukungan Data, Informasi dan Ahli Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Video
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam |
T.E.U. Badan / Pengarang | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
No. Peraturan | P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen LHK |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 22 Juni 2017 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 20 Juli 2017 |
Sumber | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1012 |
Subjek | Perubahan - Tata Cara - Kerja Sama - Penyelenggaraan - Kawasan - Suaka Alam - Pelestarian Alam |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Bidang Hukum | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Infografis
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Video
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tahun 2017
tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam |
T.E.U. Badan / Pengarang | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
No. Peraturan | P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen LHK |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 22 Juni 2017 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 20 Juli 2017 |
Sumber | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1011 |
Subjek | Pemberdayaan - Masyarakat - Kawasan - Suaka Alam - Kawasan - Pelestarian Alam |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Bidang Hukum | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tahun 2017
tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Infografis
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tahun 2017
tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
