

























Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Presiden |
No. Peraturan | 4 |
Jenis/Bentuk Peraturan | |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 12 Januari 2023 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 12 Januari 2023 |
Sumber | LN 2023 (4):819 hlm |
Subjek | PENGEMBANGAN - PENGUATAN - SEKTOR KEUANGAN |
Status Peraturan |
Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Keuangan |
Lampiran |
- |
Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Infografis
Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Video
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara |
No. Peraturan | 1 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 5 Januari 2022 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 5 Januari 2022 |
Sumber | LN 2021 (4):143 hlm |
Subjek | HUBUNGAN - KEUANGAN - PEMERINTAH PUSAT - PEMERINTAH DAERAH |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Keuangan, Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Infografis
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Video
Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara |
No. Peraturan | 7 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 29 Oktober 2021 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 29 Oktober 2021 |
Sumber | LN 2021 (246):224 hlm |
Subjek | HARMOISASI - PERATURAN - PERPAJAKAN |
Status Peraturan | Mencabut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Infografis
Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Video

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 26 Tahun 2022
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara |
No. Peraturan | 26 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Pemerintah |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PP |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 15 Agustus 2022 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 15 Agustus 2022 |
Sumber | LN 2022 (167): 9 hlm,TLN 6813 : 5 hlm. |
Subjek | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
Status Peraturan |
Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara, Keuangan |
Lampiran | - |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 26 Tahun 2022
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Infografis
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 26 Tahun 2022
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Video
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 85 Tahun 2021
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan |
T.E.U. Badan / Pengarang | Presiden Republik Indonesia |
No. Peraturan | 85 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Pemerintah |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PP |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 19 Agustus 2021 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 19 Agustus 2021 |
Sumber | LN 2021 (188):24 hlm |
Subjek | PNBP - KKP |
Status Peraturan | Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Keuangan |
Lampiran | - |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 85 Tahun 2021
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Infografis
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 85 Tahun 2021
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Video
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 74 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul |
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara |
No. Peraturan | 74 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Pemerintah |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PP |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 2 Juli 2021 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 2 Juli 2021 |
Sumber | LN 2021 (150):12 hlm |
Subjek | MEWAH - KENDARAAN - PAJAK |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Keuangan |
Lampiran | - |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 74 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Infografis
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 74 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Video
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 49 Tahun 2021
tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi Dan/Atau Entitas yang Dimilikinya

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi Dan/Atau Entitas yang Dimilikinya |
T.E.U. Badan / Pengarang | Presiden Republik Indonesia |
No. Peraturan | 49 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Pemerintah |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PP |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 2 Februari 2021 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 2 Februari 2021 |
Sumber | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59 |
Subjek | Pajak - Transaksi - Lembaga - Pengelola - Investasi |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Pengelola Investasi |
Lampiran | - |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 49 Tahun 2021
tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi Dan/Atau Entitas yang Dimilikinya

Infografis
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 49 Tahun 2021
tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi Dan/Atau Entitas yang Dimilikinya

Video
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2021
tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah |
T.E.U. Badan / Pengarang | Presiden Republik Indonesia |
No. Peraturan | 38 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Pemerintah |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PP |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 2 Februari 2021 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 2 Februari 2021 |
Sumber | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48 |
Subjek | Rekening-Penampungan-Biaya-Perjalanan-Ibadah-Umrah |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Keuangan |
Lampiran | - |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2021
tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah

Infografis
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2021
tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah

Video

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan |
T.E.U. Badan / Pengarang | Presiden Republik Indonesia |
No. Peraturan | 36 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Pemerintah |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PP |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 2 Februari 2021 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 2 Februari 2021 |
Sumber | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46 |
Subjek | Pengupahan |
Status Peraturan | Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Keuangan |
Lampiran | - |

Infografis

Video
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 Tahun 2021
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah |
T.E.U. Badan / Pengarang | Presiden Republik Indonesia |
No. Peraturan | 10 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Pemerintah |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PP |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 2 Februari 2021 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 2 Februari 2021 |
Sumber | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20 |
Subjek | Pajak - Daerah - Retribusi - Kemudahan - Berusaha |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Keuangan |
Lampiran | - |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 Tahun 2021
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Infografis
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 Tahun 2021
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
