Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ID / EN
Advance Search
Semua Jenis
Semua Jenis
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
Staatsblad
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Memorandum Saling Pengertian
Pedoman Menteri
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Peraturan Menteri Transmigrasi
Keuangan
Semua Tema
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Energi
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Perkapalan
COVID-19
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pertanahan
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf
Pelabuhan dan Kapal Perikanan
Penangkapan Ikan
Batas Negara Indonesia
Pendaftaran Tanah
Penatagunaan Tanah
Pengendalian Hak Atas Tanah
Pengadaan Tanah
Tata Ruang
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
Pilih Tahun
Semua Tahun
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1977
1976
1971
1964
1945
1934
1927
1920
1916
Semua Lembaga & Instansi
Semua Lembaga & Instansi
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Kementerian Sekretariat Negara 24 peraturan
Sekretariat Kabinet 1 peraturan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 4 peraturan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 1 peraturan
Kementerian Perhubungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 1 peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan 13 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19
Badan Kepegawaian Negara
Surat Keputusan Bersama
Surat Edaran Bersama
Kementerian Kesehatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pemprov DKI Jakarta
Kementerian Dalam Negeri
Lembaga Administrasi Negara
Mahkamah Konstitusi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Agama
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
Mahkamah Agung
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Transmigrasi
1 dari 44 Undang - Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2023

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
Kelengkapan Data:
Unduh
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2023

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden
No. Peraturan 19
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 16 Oktober 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 16 Oktober 2023
Sumber  LN 2023 (140):94 hlm, TLN (6896)
Subjek ANGGARAN - PENDAPATAN - BELANJA - NEGARA - 2024
Status Peraturan

Berlaku

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Keuangan
Lampiran

-

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2023

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Infografis





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2023

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Video


Mulai


2 dari 44 Undang - Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2023

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Kelengkapan Data:
Unduh
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2023

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden
No. Peraturan 4
Jenis/Bentuk Peraturan  
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 12 Januari 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 12 Januari 2023
Sumber  LN 2023 (4):819 hlm
Subjek PENGEMBANGAN - PENGUATAN - SEKTOR KEUANGAN 
Status Peraturan

Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Keuangan
Lampiran

-

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2023

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Infografis





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2023

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Video


Mulai


3 dari 44 Undang - Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Kelengkapan Data:
Video Unduh
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 1
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 5 Januari 2022
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 5 Januari 2022
Sumber  LN 2021 (4):143 hlm
Subjek HUBUNGAN - KEUANGAN - PEMERINTAH PUSAT - PEMERINTAH DAERAH
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Keuangan, Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Infografis





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Video


Mulai


4 dari 44 Undang - Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Kelengkapan Data:
Video Unduh
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 7
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 29 Oktober 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 29 Oktober 2021
Sumber  LN 2021 (246):224 hlm
Subjek HARMOISASI - PERATURAN - PERPAJAKAN
Status Peraturan Mencabut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Infografis





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Video


Mulai


5 dari 44 Peraturan Pemerintah
tidak berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2024

tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2024

tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden
No. Peraturan 14
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 13 Maret 2024
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 13 Maret 2024
Sumber LN 2024 (50): 35 hlm
Subjek PEMBERIAN - TUNJANGAN HARI RAYA - GAJI KETIGA BELAS - APARATUR NEGARA - PENSIUNAN - TAHUN 2024
Status Peraturan

Tidak Berlaku

Dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025

Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Keuangan
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2024

tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2024

tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024

Video


Mulai


6 dari 44 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 5 Tahun 2024

tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 5 Tahun 2024

tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden
No. Peraturan 5
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 26 Januari 2024
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 26 Januari 2024
Sumber LN 2024 (5): 15 hlm
Subjek PERUBAHAN - GAJI - PEGAWAI NEGERI SIPIL
Status Peraturan

Berlaku

Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980
b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985
c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992
d. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993
e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997
f. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003
h. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005
i. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007
j. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008
k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009
l. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010
m. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011
n. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012
o. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013
p. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014
q. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015
r. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Keuangan
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 5 Tahun 2024

tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 5 Tahun 2024

tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Video


Mulai


7 dari 44 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 48 Tahun 2023

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 48 Tahun 2023

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden
No. Peraturan 48
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 3 Oktober 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 3 Oktober 2023
Sumber LN 2023 (127): 23 hlm
Subjek PENAMBAHAN - PENYERTAAN MODAL NEGARA - PT PERTAMINA
Status Peraturan

Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Keuangan
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 48 Tahun 2023

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 48 Tahun 2023

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina

Video


Mulai


8 dari 44 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden
No. Peraturan 37
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 24 Juli 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 24 Juli 2023
Sumber LN 2023 (100): 89 hlm
Subjek PERUBAHAN - TANAH - PENGADAAN - PEMBANGUNAN - KEPENTINGAN UMUM
Status Peraturan

Mencabut:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Keuangan, Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

Video


Mulai


9 dari 44 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 49 Tahun 2022

tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 49 Tahun 2022

tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden
No. Peraturan 49
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 12 Desember 2022
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 12 Desember 2022
Sumber LN 2022 (225): 78 hlm
Subjek PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH - PEMANFAATAN JASA PAJAK TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN
Status Peraturan

Berlaku

Riwayat Status:

Mencabut:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Keuangan
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 49 Tahun 2022

tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 49 Tahun 2022

tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah

Video


Mulai


10 dari 44 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 26 Tahun 2022

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 26 Tahun 2022

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 26
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 15 Agustus 2022
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 15 Agustus 2022
Sumber LN 2022 (167): 9 hlm,TLN 6813 : 5 hlm.
Subjek PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Status Peraturan

Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Keuangan
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 26 Tahun 2022

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 26 Tahun 2022

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Video


Mulai