Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Advance Search
Semua Jenis
Semua Tema
Pilih Tahun
Semua Lembaga & Instansi
Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 15 Tahun 2021

tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia. Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 15 Tahun 2021
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Presiden 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Keppres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 8 September 2021
Subjek TIM-GERAKAN-NASIONAL-BANGGA-BUATAN-INDONESIA
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Lampiran -


Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 15 Tahun 2021

tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Infografis






Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 15 Tahun 2021

tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Video



Mulai


Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 99 Tahun 2021

Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia
No. Peraturan 99
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 15 September 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 15 September 2021
Sumber LN 2021 (220) : 4 hlm
Subjek PERUSAHAAN-PERSEROAN-PERIKANAN-NUSANTARA-INDONESIA
Status Peraturan

Berlaku

Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Perikanan
Lampiran -


Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 99 Tahun 2021

Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia

Infografis






Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 99 Tahun 2021

Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia

Video



Mulai


Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 96 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia
No. Peraturan 96
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 9 September 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 9 September 2021
Sumber LN 2021 (208) : 133 hlm
Subjek PELAKSANAAN-KEGIATAN-USAHA-PERTAMBANGAN
Status Peraturan

Diubah:

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Mencabut 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara
Lampiran -


Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 96 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Infografis






Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 96 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Video



Mulai


Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1096 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1096 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
No. Peraturan 1096
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Gubernur
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Kepgub
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 13 September 2021
Subjek PPKM - LEVEL 3
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Hukum COVID-19
Lampiran -


Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1096 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019

Infografis






Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1096 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019

Video



Mulai


Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 94 Tahun 2021

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia
No. Peraturan 94
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 31 Agustus 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 31 Agustus 2021
Sumber LN 2021 (202):34 hlm, TLN 6718 17 hlm
Subjek DISIPLIN - PNS
Status Peraturan

Berlaku


Mencabut 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta; dan
  2.  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -


Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 94 Tahun 2021

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Infografis






Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 94 Tahun 2021

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Video



Mulai


Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 93 Tahun 2021

tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Partisipasi Interes Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Partisipasi Interes Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia
No. Peraturan 93
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan  
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 31 Agustus 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 31 Agustus 2021
Sumber LN 2021 (198):11 hlm, TLN 6717 13 hlm
Subjek PAJAK - USAHA - MINYAK - GAS BUMI
Status Peraturan

Berlaku


Mencabut 

  1. Pasal 1 angka 14, Pasal 27 ayat(2), ayat (2a), dan ayat (3) serta Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
  2. Pasal 1 angka 16, Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172),
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Negara
Bidang Hukum Energi
Lampiran -


Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 93 Tahun 2021

tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Partisipasi Interes Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Infografis






Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 93 Tahun 2021

tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Partisipasi Interes Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Video



Mulai


Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 92 Tahun 2021

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia
No. Peraturan 92
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan  
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 30 Agustus 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 30 Agustus 2021
Sumber LN 2021 (198):4 hlm
Subjek PENAMBAHAN - MODAL - SAHAM - PERUSAHAAN - PERSEROAN
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Negara
Bidang Hukum Penanaman Modal
Lampiran -


Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 92 Tahun 2021

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III

Infografis






Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 92 Tahun 2021

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III

Video



Mulai


Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 87 Tahun 2021

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia
No. Peraturan 87
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan  
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 24 Agustus 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 24 Agustus 2021
Sumber LN 2021 (191):41 hlm, TLN 6713 19 hlm.
Subjek PEMAJUAN - KEBUDAYAAN
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Negara
Bidang Hukum Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Lampiran -


Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 87 Tahun 2021

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Infografis






Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 87 Tahun 2021

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Video



Mulai


Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 85 Tahun 2021

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 85
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 19 Agustus 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 19 Agustus 2021
Sumber LN 2021 (188):24 hlm
Subjek PNBP - KKP
Status Peraturan Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Negara
Bidang Hukum Keuangan
Lampiran -


Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 85 Tahun 2021

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Infografis






Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 85 Tahun 2021

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Video



Mulai


Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Dalam Negeri
No. Peraturan 39
Jenis/Bentuk Peraturan Instruksi Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Inmen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 6 September 2021
Subjek PPKM
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Dalam Negeri
Bidang Hukum COVID-19
Lampiran -


Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Infografis






Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Video



Mulai