Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 24 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| No. Peraturan | 24 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Surat Edaran |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | SE |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 22 Oktober 2021 |
| Subjek | PERUBAHAN - PENYESUAIAN - SISTEM KERJA - ASN - PPKM - COVID19 |
| Status Peraturan | Mengubah Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara, COVID-19 |
| Lampiran | - |
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 24 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
Infografis
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 24 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
Video
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalisasikan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalisasikan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Dalam Negeri |
| No. Peraturan | 54 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Instruksi Menteri |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Inmen |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 18 Oktober 2021 |
| Subjek | PEMBERLAKUAN-PEMBATASAN-KEGIATAN-MASYARAKAT-CORONA-VIRUS-DISEASE-2019 |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri |
| Bidang Hukum | COVID-19 |
| Lampiran | - |
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalisasikan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua
Infografis
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalisasikan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua
Video
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2021
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Dalam Negeri |
| No. Peraturan | 53 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Instruksi Menteri |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Inmen |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 18 Oktober 2021 |
| Subjek | PEMBERLAKUAN-PEMBATASAN-KEGIATAN-MASYARAKAT-CORONA-VIRUS-DISEASE-2019 |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri |
| Bidang Hukum | COVID-19 |
| Lampiran | - |
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2021
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Infografis
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2021
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Video
Peraturan Menteri Keuangan No 139/PMK.02 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Keuangan |
| No. Peraturan | 139/PMK.02/2021 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 5 Oktober 2021 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 7 Oktober 2021 |
| Sumber | BN 2021 (1127):8 hlm |
| Subjek | PERUBAHAN - PNBP - TRANSPORTASI LAUT - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - PERAIRAN - KEPULAUAN RIAU |
| Status Peraturan | Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Kementerian Keuangan |
| Bidang Hukum | Keuangan |
| Lampiran | - |
Peraturan Menteri Keuangan No 139/PMK.02 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau
Infografis
Peraturan Menteri Keuangan No 139/PMK.02 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau
Video
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 104 Tahun 2021
tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aviasi Pariwisata Indonesia |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia |
| No. Peraturan | 104 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Pemerintah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PP |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 6 Oktober 2021 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 6 Oktober 2021 |
| Sumber | LN 2021 (228) : 7 hlm |
| Subjek | PENAMBAHAN - MODAL - SAHAM - PT AVIASI PARIWISATA |
| Status Peraturan |
Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
| Bidang Hukum | Penanaman Modal |
| Lampiran | - |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 104 Tahun 2021
tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
Infografis
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 104 Tahun 2021
tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
Video
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 103 Tahun 2021
tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia |
| No. Peraturan | 103 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Pemerintah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PP |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 6 Oktober 2021 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 6 Oktober 2021 |
| Sumber | LN 2021 (227) : 11 hlm |
| Subjek | PENAMBAHAN - MODAL - SAHAM - PT PLN |
| Status Peraturan |
Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
| Bidang Hukum | Penanaman Modal |
| Lampiran | - |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 103 Tahun 2021
tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara
Infografis
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 103 Tahun 2021
tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara
Video
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 93 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara |
| No. Peraturan | 93 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Presiden |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Perpres |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 6 Oktober 2021 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 6 Oktober 2021 |
| Sumber | LN 2021(232):11 hlm |
| Subjek | KERETA CEPAT - JAKARTA - BANDUNG |
| Status Peraturan | Mengubah Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
| Bidang Hukum | Perkeretaapian |
| Lampiran | - |
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 93 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung
Infografis
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 93 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung
Video
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1182 Tahun 2021
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1182 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta |
| No. Peraturan | 1182 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Gubernur |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Kepgub |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 4 Oktober 2021 |
| Subjek | PPKM - LEVEL 3 |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta |
| Bidang Hukum | COVID-19 |
| Lampiran | - |
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1182 Tahun 2021
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019
Infografis
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1182 Tahun 2021
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019
Video
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Dalam Negeri |
| No. Peraturan | 47 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Instruksi Menteri |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Inmen |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 4 Oktober 2021 |
| Subjek | PEMBERLAKUAN-PEMBATASAN-KEGIATAN-MASYARAKAT-CORONA-VIRUS-DISEASE-2019 |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri |
| Bidang Hukum | COVID-19 |
| Lampiran | - |
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Infografis
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Video
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 101 Tahun 2021
tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia IV Ke Dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia II
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia IV Ke Dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia II |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia |
| No. Peraturan | 101 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Pemerintah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PP |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 1 Oktober 2021 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 1 Oktober 2021 |
| Sumber | LN 2021 (225) : 7 hlm |
| Subjek | PENGGABUNGAN - PERUSAHAAN - PERSEROAN - PT PELABUHAN INDONESIA |
| Status Peraturan |
Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
| Bidang Hukum | Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas |
| Lampiran | - |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 101 Tahun 2021
tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia IV Ke Dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia II
Infografis
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 101 Tahun 2021
tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia IV Ke Dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia II