Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ID / EN
Advance Search
Semua Jenis
Semua Jenis
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
Staatsblad
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Memorandum Saling Pengertian
Pedoman Menteri
Semua Tema
Semua Tema
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Energi
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Perkapalan
COVID-19
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pertanahan
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf
Pelabuhan dan Kapal Perikanan
Penangkapan Ikan
Batas Negara Indonesia
Pilih Tahun
Semua Tahun
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1977
1976
1971
1964
1945
1934
1927
1920
1916
Semua Lembaga & Instansi
Semua Lembaga & Instansi
Kementerian Sekretariat Negara 204 peraturan
Sekretariat Kabinet 2 peraturan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 46 peraturan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 19 peraturan
Kementerian Perhubungan 29 peraturan
Kementerian Kelautan dan Perikanan 23 peraturan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 6 peraturan
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat 13 peraturan
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan 11 peraturan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 7 peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 29 peraturan
Kementerian Keuangan 6 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 25 peraturan
Badan Kepegawaian Negara 5 peraturan
Surat Keputusan Bersama 7 peraturan
Surat Edaran Bersama
Kementerian Kesehatan 1 peraturan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2 peraturan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pemprov DKI Jakarta 4 peraturan
Kementerian Dalam Negeri 52 peraturan
Lembaga Administrasi Negara
Mahkamah Konstitusi 1 peraturan
Kementerian Agama 1 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku 1 peraturan
Mahkamah Agung
Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2 peraturan
481 dari 496 Surat Edaran
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 20 Tahun 2021

tentang Kewajiban Pengisian Log Book Aktivitas Kerja Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kelengkapan Data:
Unduh
Surat Edaran
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 20 Tahun 2021

tentang Kewajiban Pengisian Log Book Aktivitas Kerja Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengisian Log Book Aktivitas Kerja Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No. Peraturan 20
Jenis/Bentuk Peraturan Surat Edaran 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan SE
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 20 September 2021
Subjek PENGISIAN - LOGBOOK
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Surat Edaran
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 20 Tahun 2021

tentang Kewajiban Pengisian Log Book Aktivitas Kerja Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Infografis





Surat Edaran
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 20 Tahun 2021

tentang Kewajiban Pengisian Log Book Aktivitas Kerja Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Video


Mulai


482 dari 496 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Berlaku
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 145 Tahun 2021

tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kelengkapan Data:
Unduh
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 145 Tahun 2021

tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Lembar Kerja Peraturan


 

Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi Nomor 145 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No. Peraturan 145
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Kepmen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 26 Agustus 2021
Subjek STANDAR - PELAYANAN 
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 145 Tahun 2021

tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Infografis





Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 145 Tahun 2021

tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Video


Mulai


483 dari 496 Keputusan Presiden
Berlaku
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 15 Tahun 2021

tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Kelengkapan Data:
Unduh
Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 15 Tahun 2021

tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia. Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 15 Tahun 2021
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Presiden 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Keppres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 8 September 2021
Subjek TIM-GERAKAN-NASIONAL-BANGGA-BUATAN-INDONESIA
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Lampiran -

Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 15 Tahun 2021

tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Infografis





Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 15 Tahun 2021

tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Video


Mulai


484 dari 496 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 99 Tahun 2021

Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 99 Tahun 2021

Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia
No. Peraturan 99
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 15 September 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 15 September 2021
Sumber LN 2021 (220) : 4 hlm
Subjek PERUSAHAAN-PERSEROAN-PERIKANAN-NUSANTARA-INDONESIA
Status Peraturan

Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Perikanan
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 99 Tahun 2021

Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 99 Tahun 2021

Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia

Video


Mulai


485 dari 496 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 96 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 96 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia
No. Peraturan 96
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 9 September 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 9 September 2021
Sumber LN 2021 (208) : 133 hlm
Subjek PELAKSANAAN-KEGIATAN-USAHA-PERTAMBANGAN
Status Peraturan

Diubah:

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Mencabut 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 96 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 96 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Video


Mulai


486 dari 496 Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Berlaku
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1096 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019
Kelengkapan Data:
Unduh
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1096 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1096 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
No. Peraturan 1096
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Gubernur
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Kepgub
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 13 September 2021
Subjek PPKM - LEVEL 3
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Hukum COVID-19
Lampiran -

Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1096 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019

Infografis





Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1096 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019

Video


Mulai


487 dari 496 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 94 Tahun 2021

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 94 Tahun 2021

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia
No. Peraturan 94
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 31 Agustus 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 31 Agustus 2021
Sumber LN 2021 (202):34 hlm, TLN 6718 17 hlm
Subjek DISIPLIN - PNS
Status Peraturan

Berlaku

Mencabut 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta; dan
  2.  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 94 Tahun 2021

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 94 Tahun 2021

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Video


Mulai


488 dari 496 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 93 Tahun 2021

tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Partisipasi Interes Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 93 Tahun 2021

tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Partisipasi Interes Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Partisipasi Interes Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia
No. Peraturan 93
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan  
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 31 Agustus 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 31 Agustus 2021
Sumber LN 2021 (198):11 hlm, TLN 6717 13 hlm
Subjek PAJAK - USAHA - MINYAK - GAS BUMI
Status Peraturan

Berlaku

Mencabut 

  1. Pasal 1 angka 14, Pasal 27 ayat(2), ayat (2a), dan ayat (3) serta Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
  2. Pasal 1 angka 16, Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172),
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Negara
Bidang Hukum Energi
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 93 Tahun 2021

tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Partisipasi Interes Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 93 Tahun 2021

tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Partisipasi Interes Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Video


Mulai


489 dari 496 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 92 Tahun 2021

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 92 Tahun 2021

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia
No. Peraturan 92
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan  
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 30 Agustus 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 30 Agustus 2021
Sumber LN 2021 (198):4 hlm
Subjek PENAMBAHAN - MODAL - SAHAM - PERUSAHAAN - PERSEROAN
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Negara
Bidang Hukum Penanaman Modal
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 92 Tahun 2021

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 92 Tahun 2021

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III

Video


Mulai


490 dari 496 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 87 Tahun 2021

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 87 Tahun 2021

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia
No. Peraturan 87
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan  
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 24 Agustus 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 24 Agustus 2021
Sumber LN 2021 (191):41 hlm, TLN 6713 19 hlm.
Subjek PEMAJUAN - KEBUDAYAAN
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Negara
Bidang Hukum Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 87 Tahun 2021

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 87 Tahun 2021

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Video


Mulai