Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ID / EN
Advance Search
Semua Jenis
Semua Jenis
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
Staatsblad
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Memorandum Saling Pengertian
Pedoman Menteri
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Peraturan Menteri Transmigrasi
Perizinan
Semua Tema
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Energi
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Perkapalan
COVID-19
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pertanahan
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf
Pelabuhan dan Kapal Perikanan
Penangkapan Ikan
Batas Negara Indonesia
Pendaftaran Tanah
Penatagunaan Tanah
Pengendalian Hak Atas Tanah
Pengadaan Tanah
Tata Ruang
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
Pilih Tahun
Semua Tahun
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1977
1976
1971
1964
1945
1934
1927
1920
1916
Semua Lembaga & Instansi
Semua Lembaga & Instansi
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Kementerian Sekretariat Negara 7 peraturan
Sekretariat Kabinet
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perhubungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2 peraturan
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat 2 peraturan
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan 1 peraturan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 2 peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19
Badan Kepegawaian Negara
Surat Keputusan Bersama
Surat Edaran Bersama
Kementerian Kesehatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pemprov DKI Jakarta
Kementerian Dalam Negeri
Lembaga Administrasi Negara
Mahkamah Konstitusi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Agama
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
Mahkamah Agung
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Transmigrasi
1 dari 14 Undang - Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2021

tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA)
Kelengkapan Data:
Video Unduh
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2021

tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA)

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA)
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 1
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 7 Mei 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 7 Mei 2021
Sumber  LN 2021 (113):7 hlm
Subjek PERSETUJUAN - KEMITRAAN - EKONOMI- KOMPREHENSIF
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2021

tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA)

Infografis





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2021

tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA)

Video


Mulai


2 dari 14 Undang - Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2009

Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Kelengkapan Data:
Unduh
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2009

Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia  
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 2 Tahun 2009
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 12 Januari 2009
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 12 Januari 2009
Sumber Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2
Subjek Lembaga - Pembiayaan - Ekspor
Status Peraturan Diubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran  

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2009

Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Infografis





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2009

Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Video


Mulai


3 dari 14 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2024

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2024

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden
No. Peraturan 29
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 12 Agustus 2024
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 12 Agustus 2024
Sumber LN 2024 (165): 24 hlm
Subjek IBU KOTA NUSANTARA - PERIZINAN - PENANAMAN MODAL
Status Peraturan Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Perizinan Usaha dan Penanaman Modal
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2024

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2024

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Video


Mulai


4 dari 14 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2023

tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2023

tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden
No. Peraturan 12
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 6 Maret 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 6 Maret 2023
Sumber LN 2023 (37): 96 hlm
Subjek PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA - KEMUDAHAN BERUSAHA - DAN - FASILITAS PENANAMAN MODAL - BAGI PELAKU USAHA - DI IBU KOTA NUSANTARA
Status Peraturan Diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Perizinan Usaha dan Penanaman Modal
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2023

tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2023

tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Video


Mulai


5 dari 14 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
 
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 6 
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 2 Februari 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 2 Februari 2021
Sumber Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16
Subjek Perizinan - Berusaha - Daerah
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Negara
Bidang Hukum Perizinan
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Video


Mulai


6 dari 14 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 74 Tahun 2020

tentang Lembaga Pengelola Investasi
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 74 Tahun 2020

tentang Lembaga Pengelola Investasi

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi
T.E.U. Badan / Pengarang Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 74
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 14 Desember 2020
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 15 Desember 2020
Sumber  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 286
Subjek Lembaga - Pengelola - Investasi
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 74 Tahun 2020

tentang Lembaga Pengelola Investasi

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 74 Tahun 2020

tentang Lembaga Pengelola Investasi

Video


Mulai


7 dari 14 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 Tahun 2020

tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 Tahun 2020

tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi
T.E.U. Badan / Pengarang Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 73 
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 14 Desember 2020
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 15 Desember 2020
Sumber  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 285
Subjek Lembaga - Modal - Investasi
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 Tahun 2020

tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 Tahun 2020

tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi

Video


Mulai


8 dari 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Berlaku
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2024

tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2024

tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No. Peraturan 2
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 2 Februari 2024
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 7 Februari 2024
Sumber  BN 2024 (87):44 hlm
Subjek TATA CARA - PERIZINAN - BERUSAHA - SUMBER DAYA AIR 
Status Peraturan

Mencabut:

  1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air
  2. Lampiran II Standar Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Usaha (Izin Pengusahaan SDA) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Bidang Hukum Sumber Daya Air, Perizinan
Lampiran -

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2024

tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air

Infografis





Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2024

tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air

Video


Mulai


9 dari 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Berlaku
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 6 Tahun 2021

tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 6 Tahun 2021

tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
T.E.U. Badan / Pengarang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No. Peraturan 6 Tahun 2021
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen PUPR
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 31 Maret 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 1 April 2021
Sumber  Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266
Subjek Periznan - Berusaha - Risiko -  Pekerjaan Umum - Perumahan Rakyat
Status Peraturan Lampiran II tentang Standar Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Usaha (Izin Pengusahaan SDA) dicabut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Bidang Hukum Perizinan
Lampiran -

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 6 Tahun 2021

tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Infografis





Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 6 Tahun 2021

tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Video


Mulai


10 dari 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Berlaku
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 15 Tahun 2023

tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 15 Tahun 2023

tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan
No. Peraturan 15
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 22 November 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 29 November 2023
Sumber  BN 2023 (941): 146 hlm.
Subjek PERIZINAN - BERUSAHA - TUMBUHAN - SATWA LIAR
Status Peraturan

Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bidang Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perizinan
Lampiran -

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 15 Tahun 2023

tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Infografis





Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 15 Tahun 2023

tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Video


Mulai