Keppres 5/2025: Program Penyusunan Peraturan Presiden 2025

JDIH KEMENKO BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

ID / EN

12 Feb 2025

Keppres 5/2025: Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025

Jakarta - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perahrran Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025.

Program penyusunan Peraturan Presiden ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagaimana Diktum Ketiga, pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) setiap triwulan kepada Menteri Hukum.

Selanjutnya, sebagaimana dalam Diktum Keempat, Menteri Hukum melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan RPerpres yang dilaporkan oleh pemrakarsa dan selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.

Berikut adalah RPerpres yang masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025:

No.	Judul	Pemrakarsa
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Kementerian Hukum
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Kementerian Hukum
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi	Kementerian Hukum
4.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah	Kementerian Hukum
5.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2026-2030	Kementerian Hak Asasi Manusia
6.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026	Kementerian Keuangan
7.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Hak-Hak Kebudayaan Masyarakat Adat	Kementerian Kebudayaan
8.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pemenuhan Hak Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Kementerian Kebudayaan
9.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Registrasi dan Pelestarian Warisan Dokumenter sebagai Ingatan Dokumenter Nasional	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
10.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
12.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Logistik dan Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina (Memorandum of Understanding on Logistics and Defence Industry Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines)	Kementerian Pertahanan
13.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Identitas Kependudukan Digital	Kementerian Dalam Negeri
14.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029	Kementerian Dalam Negeri
15.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
16.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
17.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
18.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
19.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
20.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Kawasan Aglomerasi	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
21.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendidik Klinis	Kementerian Kesehatan
22.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan	Kementerian Kesehatan
23.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2025-2029	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
24.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2025-2029	Kementerian Perindustrian
25.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional	Kementerian Kelautan dan Perikanan
26.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cenderawasih	Kementerian Kelautan dan Perikanan
27.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Utara Papua	Kementerian Kelautan dan Perikanan
28.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
29.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Final Acts of the World Radiocommunication Conference, Dubai 2023 (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia, Dubai 2023)	Kementerian Komunikasi dan Digital
30.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Selat Sunda	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
31.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Jagoi Babang di Provinsi Kalimantan Barat	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
32.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Long Nawang di Provinsi Kalimantan Utara	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
33.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Kefamenanu dan Napan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
34.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protocol to Amend the ASEAN Mutual Recognition Arrangmenet on Tourism Professionals (Protokol untuk Mengubah Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata ASEAN)	Kementerian Perhubungan
35.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Keharyapatihan Luksemburg (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Grand Duchy of Luxemburg on Air Services)	Kementerian Perhubungan
36.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste (Air Transprot Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste)	Kementerian Perhubungan
37.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Limbah Radioaktif dan Bahan Bakar Nuklir Bekas	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
38.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional 2025-2029	Badan Pangan Nasional
39.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelindungan Keamanan dan Keselamatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan, Termasuk Daerah Terpencil, Daerah Sangat Terpencil, Daerah Rawan Konflik, dan Daerah Konflik serta Daerah Bermasalah Kesehatan	Kementerian Kesehatan
40.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Bidang Kesehatan	Kementerian Kesehatan
41.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia	Kementerian Luar Negeri
42.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok	Kementerian Luar Negeri
43.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden ini, diharapkan seluruh RPerpres yang telah diajukan oleh Pemrakarsa dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025 dapat selesai tepat waktu.