Keppres 4/2025: Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025
Jakarta - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuken Peraturan Perundang-undangan, telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025.
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025 ini ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. Pemrakarsa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang tertuang dalam Keputusan Presiden ini dapat melaporkan perkembangan realisasi penyusunan RPP setiap triwulan kepada Menteri Hukum.
Sebagaimana diktum Keempat, Menteri Hukum dapat melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan RPP untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
Berikut adalah daftar RPP yang masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025:
|
No. |
Judul |
Pemrakarsa |
|
1. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Investasi Nonpermanen |
Kementerian Keuangan |
|
2. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah |
Kementerian Keuangan |
|
3. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah |
Kementerian Keuangan |
|
4. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
Kementerian Keuangan |
|
5. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjaminan Pemerintah |
Kementerian Keuangan |
|
6. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas Program Pensiun bagi Pengelola Program Pensiun yang Terkait dengan Keuangan Negara |
Kementerian Keuangan |
|
7. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Barang Kena Cukai Berupa Minuman Berpemanis dalam Kemasan |
Kementerian Keuangan |
|
8. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara |
Kementerian Keuangan |
|
9. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak |
Kementerian Keuangan |
|
10. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split |
Kementerian Keuangan |
|
11. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan |
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|
12. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi |
|
13. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga |
Kementerian Pemuda dan Olahraga |
|
14. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan |
Kementerian Pemuda dan Olahraga |
|
15. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Aglomerasi |
Kementerian Dalam Negeri |
|
16. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peratiran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya |
Kementerian Kehutanan |
|
17. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2025-2045 |
Kementerian Perindustrian |
|
18. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara |
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
|
19. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik |
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
|
20. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung |
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
|
21. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan |
Kementerian Kelautan dan Perikanan |
|
22. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penghargaan dan Pengakuan Bagi Aparatur Sipil Negara |
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
|
23. |
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan |
Dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Kementerian/Lembaga yang memprakarsai Rancangan Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat diselesaikan pada Tahun 2025 sehingga dapat cepat diimplementasikan secara langsung.
