Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2024
Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan kualitas regulasi di Indonesia, Kementerian Koordinator menyusun Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau yang biasa disebut dengan P3MK. Program ini memuat informasi daftar regulasi yang akan dibentuk pada tahun berjalan.
Melalui P3MK ini, menjadi dasar komitmen untuk menghasilkan dan menyelesaikan peraturan yang perlu ditetapkan dan diundangkan.
Adapun progres Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2024 hingga TW IV sebagai berikut:
No. |
Nama Rancangan Peraturan Menteri Koordinator |
Status |
1. |
Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Perubahan Atas Permenko Marves Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kemenko Marves |
Selesai – Sudah ditetapkan menjadi Permenko Marves Nomor 1 Tahun 2024 |
2. |
Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Satu Data Indonesia di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Permohonan Pengundangan ke Kementerian Hukum dan HAM |
3. |
Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kemenko Marves |
Selesai – Sudah ditetapkan menjadi Permenko Marves Nomor 2 Tahun 2024 |
4. |
Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Permohonan Penetapan Menteri Koordinator |
5. |
Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Finalisasi Draft Rancangan Peraturan Menteri Koordinator |
6. |
Rancangan Permenko Marves tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Laporan Pengaduan |
Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Menteri Koordinator |
7. |
Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Peningkatan Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional |
Permohonan Penetapan Menteri Koordinator |
8. |
Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional |
Permohonan Penetapan Menteri Koordinator |
9. |
Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Air Nasional |
Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Menteri Koordinator |