Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah

JDIH Marves – Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang di dalamnya memuat tata cara pelaksanaan perizinan berusaha di daerah.

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

1. Perizinan berusaha berbasis risiko;
2. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
3. Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Terdapat 16 (enam belas) sektor perizinan berusaha yang diselenggarakan di daerah, antara lain:

1. kelautan dan perikanan;
2. pertanian;
3. lingkungan hidup dan kehutanan;
4. energi dan sumber daya mineral;
5. ketenaganukliran;
6. perindustrian;
7. perdagangan;
8. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
9. transportasi;
10. Kesehatan, obat, dan makanan;
11. Pendidikan dan kebudayaan;
12. Pariwisata;
13. Keagamaan;
14. Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektornik;
15. Pertahanan dan keamanan; serta
16. Ketenagakerjaan.

Dengan telah ditetapkannya PP No. 6 Tahun 2021, diharapkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia dapat terus ditingkatkan.