Rapat Koordinasi JDIH Kementerian PUPR
JDIH Marves – Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, JDIH Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Rapat Koordinasi JDIH dengan mengundang JDIH Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan JDIH Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tanggal 3 November 2023 bertempat di Balai Teknik Irigasi PUPR Bekasi.
Pada kegiatan rakor tersebut, Kepala Biro Hukum Kemenko Marves selaku penanggung jawab JDIH Kemenko Marves menyampaikan hasil komparasi penilaian pengelolaan JDIH Kemenko Marves dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang menunjukkan adanya peningkatan penilaian terkait pengelolaan JDIH menurut penilaian Pusat JDIHN.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Hukum turut mengapresiasi kinerja pengelola Anggota JDIH 7 K/L yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves atas pencapaian prestasi yang membanggakan pada penilaian tahun 2022 di mana seluruh anggota mampu meraih predikat ”Eka Acalapati” atau JDIH dengan nilai 76 s.d. 100. Hebatnya, JDIH 7 K/L mampu meraih nilai 90 atau lebih, dengan rincian:
- Kementerian Kelautan dan Perikanan meraih peringkat V dengan nilai 98;
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meraih peringkat VI dengan nilai 96;
- Kementerian Perhubungan meraih peringkat IX dengan nilai 94;
- Kementerian PUPR meraih peringkat X dengan nilai 94;
- Kementerian Investasi meraih peringkat XIV dengan nilai 92;
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meraih peringkat XVI dengan nilai 91; serta
- Kementerian ESDM meraih peringkat XVII dengan nilai 90.
Sebagai upaya membangun layanan terbaik dalam hal penyediaan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat, JDIH Kemenko Marves berkesempatan menyampaikan 7 (tujuh) strategi peningkatan layanan, yakni:
- Pemenuhan Standardisasi;
- Analisis Kompetitor;
- Diferensiasi Layanan;
- Inovasi Layanan;
- Penguatan SDM;
- Rencana Kinerja; dan
- Evaluasi Kinerja.
Dengan digelarnya Rapat Koordinasi pengelolaan JDIH oleh JDIH Kementerian PUPR, diharapkan mampu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum guna membangun layanan terbaik.