Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 2 Tahun 2024
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Peraturan | 2 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 8 Agustus 2024 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 4 September 2024 |
Sumber | BN 2024 (521):19 hlm |
Subjek | SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 2 Tahun 2024
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Infografis
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 2 Tahun 2024
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 1 Tahun 2024
tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Peraturan | 1 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 5 Agustus 2024 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 4 September 2024 |
Sumber | BN 2024 (520):7 hlm |
Subjek | ORGANISASI - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI |
Status Peraturan | Mencabut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Linkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 1 Tahun 2024
tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Infografis
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 1 Tahun 2024
tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 7 Tahun 2023
tentang Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Peraturan | 7 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 4 Desember 2023 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 15 Desember 2023 |
Sumber | BN 2023 (1000):15 hlm |
Subjek | TUNJANGAN - KINERJA - PEGAWAI - MENTERI |
Status Peraturan | Mencabut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 7 Tahun 2023
tentang Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Infografis
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 7 Tahun 2023
tentang Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 6 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Peraturan | 6 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 31 Juli 2023 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 1 Agustus 2023 |
Sumber | BN 2023 (586):23 hlm |
Subjek | EVALUASI - AKUNTABILITAS - KINERJA - INSTANSI PEMERINTAH - KEMENKO MARVES |
Status Peraturan | Mencabut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 6 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Infografis
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 6 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 5 Tahun 2023
tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Peraturan | 5 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 24 Juli 2023 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 1 Agustus 2023 |
Sumber | BN 2023 (585):6 hlm |
Subjek | PEDOMAN - PEMANTAUAN - EVALUASI - PELAPORAN - RENCANA AKSI - PERGARAMAN NASIONAL |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 5 Tahun 2023
tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional
Infografis
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 5 Tahun 2023
tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2023
tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Peraturan | 4 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 26 Juni 2023 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 7 Juli 2023 |
Sumber | BN 2023 (513):339 hlm |
Subjek | STANDAR - KOMPETENSI JABATAN - KEMENKO MARVES |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2023
tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Infografis
2023-09-28
Permenko Marves 4/2023: Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kemenko Marves
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2023
tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 3 Tahun 2023
tentang Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional Yang Berasal Dari Unsur Nonpemerintah
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional Yang Berasal Dari Unsur Nonpemerintah |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Peraturan | 3 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 5 Juli 2023 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 7 Juli 2023 |
Sumber | BN 2023 (518):32 hlm |
Subjek | PEDOMAN - PERSYARATAN - PEMILIHAN KEANGGOTAAN - DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL - NONPEMERINTAH |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Sumber Daya Air, Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 3 Tahun 2023
tentang Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional Yang Berasal Dari Unsur Nonpemerintah
Infografis
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 3 Tahun 2023
tentang Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional Yang Berasal Dari Unsur Nonpemerintah
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 2 Tahun 2023
tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Peraturan | 2 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 12 Juni 2023 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 20 Juni 2023 |
Sumber | BN 2023 (462):18 hlm |
Subjek | SISTEM - KERJA - KEMENKO MARVES |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 2 Tahun 2023
tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Infografis
2023-08-21
Permenko Marves 2/2023: Sistem Kerja di Lingkungan Kemenko Marves
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 2 Tahun 2023
tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 1 Tahun 2023
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Peraturan | 1 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 20 Februari 2023 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 3 Mei 2023 |
Sumber | BN 2023 (364):22 hlm |
Subjek | PEDOMAN - PEMANTAUAN - EVALUASI - PELAPORAN - RENCANA AKSI - KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA - 2021-2025 |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara, Kelautan |
Lampiran | Fullteks Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2023 |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 1 Tahun 2023
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025
Infografis
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 1 Tahun 2023
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025
Video
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 12 Tahun 2022
tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air Nasional
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air Nasional |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Peraturan | 12 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 8 Desember 2022 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 14 Desember 2022 |
Sumber | BN 2022 (1264):10 hlm |
Subjek | TATA TERTIB - PERSIDANGAN - PENGAMBILAN KEPUTUSAN - DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara, Sumber Daya Air |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 12 Tahun 2022
tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air Nasional
Infografis
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 12 Tahun 2022
tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air Nasional