Semua Lembaga & Instansi
Semua Lembaga & Instansi
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
4 peraturan
Kementerian Sekretariat Negara
229 peraturan
Sekretariat Kabinet
2 peraturan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
50 peraturan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
19 peraturan
Kementerian Perhubungan
30 peraturan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
23 peraturan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6 peraturan
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
13 peraturan
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
11 peraturan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
7 peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
31 peraturan
Kementerian Keuangan
7 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19
25 peraturan
Badan Kepegawaian Negara
5 peraturan
Surat Keputusan Bersama
7 peraturan
Surat Edaran Bersama
Kementerian Kesehatan
1 peraturan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2 peraturan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pemprov DKI Jakarta
4 peraturan
Kementerian Dalam Negeri
52 peraturan
Lembaga Administrasi Negara
Mahkamah Konstitusi
1 peraturan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Agama
1 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
1 peraturan
Mahkamah Agung
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
2 peraturan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2 peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 6 Tahun 2024
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| No. Peraturan | 6 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 17 Oktober 2024 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 18 Oktober 2024 |
| Sumber | BN 2024 (758):7 hlm |
| Subjek | INDONESIA - KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL - TUGAS DAN WEWENANG |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 6 Tahun 2024
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional
Infografis
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 6 Tahun 2024
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional
Video
Mulai
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 5 Tahun 2024
tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| No. Peraturan | 5 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 16 Oktober 2024 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 18 Oktober 2024 |
| Sumber | BN 2024 (718):14 hlm |
| Subjek | CANDI BOROBUDUR - TIM KOORDINASI |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| Bidang Hukum | Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif |
| Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 5 Tahun 2024
tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur
Infografis
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 5 Tahun 2024
tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur
Video
Mulai
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2024
tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| No. Peraturan | 4 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 15 Oktober 2024 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 18 Oktober 2024 |
| Sumber | BN 2024 (717):14 hlm |
| Subjek | KELOMPOK KERJA - PERHUTANAN SOSIAL NASIONAL |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| Bidang Hukum | Kehutanan, Hukum Administrasi Negara |
| Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2024
tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional
Infografis
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2024
tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional
Video
Mulai
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 3 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Oleh Walidata dan Produsen Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Oleh Walidata dan Produsen Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| No. Peraturan | 3 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 21 Agustus 2024 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 15 Oktober 2024 |
| Sumber | BN 2024 (687):6 hlm |
| Subjek | SATU DATA - WALIDATA - PRODUSEN DATA |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Lampiran | - |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 3 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Oleh Walidata dan Produsen Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Infografis
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 3 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Oleh Walidata dan Produsen Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Video
Mulai
Kelengkapan Data:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 15 Tahun 2024
tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian/Lembaga
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian/Lembaga |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| No. Peraturan | 15 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 22 Oktober 2024 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 28 Oktober 2024 |
| Sumber | BN 2024 (783): 10 Hlm |
| Subjek | PERCEPATAN - TRANSISI - JABATAN |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Lampiran | - |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 15 Tahun 2024
tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian/Lembaga
Infografis
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 15 Tahun 2024
tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian/Lembaga
Video
Mulai
36 dari 535
Peraturan Presiden
Kelengkapan Data:
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 140 Tahun 2024
Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul | Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Presiden (2024-2029: Prabowo Subianto) |
| No. Peraturan | 140 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Presiden |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Perpres |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 21 Oktober 2024 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 21 Oktober 2024 |
| Sumber | LN 2024 (250): 45 hlm |
| Subjek | KEMENTERIAN NEGARA - ORGANISASI |
| Status Peraturan |
Mencabut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahrun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Lampiran |
- |
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 140 Tahun 2024
Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
Infografis
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 140 Tahun 2024
Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
Video
Mulai
37 dari 535
Peraturan Presiden
Kelengkapan Data:
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 139 Tahun 2024
tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul | Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Presiden (2024-2029: Prabowo Subianto) |
| No. Peraturan | 139 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Presiden |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Perpres |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 21 Oktober 2024 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 21 Oktober 2024 |
| Sumber | LN 2024 (249): 20 hlm |
| Subjek | TUGAS FUNGSI - KABINET MERAH PUTIH - 2024-2029 |
| Status Peraturan |
Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Lampiran |
- |
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 139 Tahun 2024
tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029
Infografis
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 139 Tahun 2024
tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029
Video
Mulai
38 dari 535
Undang - Undang
Kelengkapan Data:
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 61 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Presiden |
| No. Peraturan | 61 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 15 Oktober 2024 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 15 Oktober 2024 |
| Sumber | LN 2024 (225):8 hlm |
| Subjek | PERUBAHAN - KEMENTERIAN NEGARA |
| Status Peraturan |
Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Lampiran |
- |
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 61 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Infografis
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 61 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Video
Mulai
39 dari 535
Peraturan Presiden
Kelengkapan Data:
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 115 Tahun 2024
tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025-2045
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul | Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025-2045 |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Presiden (2019-2024: Joko Widodo) |
| No. Peraturan | 115 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Presiden |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Perpres |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 10 Oktober 2024 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 10 Oktober 2024 |
| Sumber | LN 2024 (216): 46 hlm |
| Subjek | RENCANA INDUK - KEBUDAYAAN - 2025-2045 |
| Status Peraturan |
Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Lampiran |
- |
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 115 Tahun 2024
tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025-2045
Infografis
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 115 Tahun 2024
tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025-2045
Video
Mulai
40 dari 535
Surat Keputusan Bersama
Kelengkapan Data:
Surat Keputusan Bersama
Surat Keputusan Bersama No 1017, 2, 2 Tahun 2024
tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017, 2, 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 |
| T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Agama, Indonesia.Kementerian Ketenagakerjaan, Indonesia.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| No. Peraturan | 1017, 2, 2 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Bersama |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Kepber |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 14 Oktober 2024 |
| Subjek | LIBUR NASIONAL - CUTI BERSAMA - 2025 |
| Status Peraturan |
Berlaku |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Lampiran | - |
Surat Keputusan Bersama
Surat Keputusan Bersama No 1017, 2, 2 Tahun 2024
tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025
Infografis
Surat Keputusan Bersama
Surat Keputusan Bersama No 1017, 2, 2 Tahun 2024
tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025
Video
Mulai