Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ID / EN
Advance Search
Semua Jenis
Semua Jenis
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
Staatsblad
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Memorandum Saling Pengertian
Pedoman Menteri
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Peraturan Menteri Transmigrasi
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Semua Tema
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Energi
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Perkapalan
COVID-19
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pertanahan
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf
Pelabuhan dan Kapal Perikanan
Penangkapan Ikan
Batas Negara Indonesia
Pendaftaran Tanah
Penatagunaan Tanah
Pengendalian Hak Atas Tanah
Pengadaan Tanah
Tata Ruang
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
Pilih Tahun
Semua Tahun
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1977
1976
1971
1964
1945
1934
1927
1920
1916
Semua Lembaga & Instansi
Semua Lembaga & Instansi
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Kementerian Sekretariat Negara 4 peraturan
Sekretariat Kabinet 1 peraturan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 1 peraturan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perhubungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5 peraturan
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19
Badan Kepegawaian Negara
Surat Keputusan Bersama
Surat Edaran Bersama
Kementerian Kesehatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pemprov DKI Jakarta
Kementerian Dalam Negeri
Lembaga Administrasi Negara
Mahkamah Konstitusi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Agama
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
Mahkamah Agung
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Transmigrasi
1 dari 11 Undang - Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2019

Tentang Ekonomi Kreatif
Kelengkapan Data:
Video Unduh
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2019

Tentang Ekonomi Kreatif

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif  
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 24 Tahun 2019
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 24 Oktober 2019  
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 24 Oktober 2019     
Sumber Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212
Subjek Ekonomi Kreatif
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Lampiran -

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2019

Tentang Ekonomi Kreatif

Infografis





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2019

Tentang Ekonomi Kreatif

Video


Mulai


2 dari 11 Undang - Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2009

tentang Perfilman
Kelengkapan Data:
Unduh
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2009

tentang Perfilman

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 33
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 8 Oktober 2009
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 8 Oktober 2009
Sumber  LN 2009 (141):45 hlm
Subjek PERFILMAN
Status Peraturan

Mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

Diubah: 

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Lampiran

-

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2009

tentang Perfilman

Infografis





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2009

tentang Perfilman

Video


Mulai


3 dari 11 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 100 Tahun 2021

tentang Konsultan Kekayaan Intelektual
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 100 Tahun 2021

tentang Konsultan Kekayaan Intelektual

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 100
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 27 September 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 27 September 2021
Sumber LN 2021 (224): 19 hlm
Subjek KONSULTAN - KEKAYAAN INTELEKTUAL
Status Peraturan

Berlaku

Riwayat Status:

Mencabut:

  1. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 100 Tahun 2021

tentang Konsultan Kekayaan Intelektual

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 100 Tahun 2021

tentang Konsultan Kekayaan Intelektual

Video


Mulai


4 dari 11 Peraturan Pemerintah
tidak berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2005

tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2005

tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Sekretariat Kabinet
No. Peraturan 2
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 4 Januari 2005
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 4 Januari 2005
Sumber LN 2005 (2): 9 hlm
Subjek KONSULTAN - HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Status Peraturan

Dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Kabinet
Bidang Hukum Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2005

tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2005

tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Video


Mulai


5 dari 11 Peraturan Presiden
tidak berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 84 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 84 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 84
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 4 Oktober 2006
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan  
Sumber  
Subjek PENGANGKATAN KONSULTAN - HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Status Peraturan

Dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Lampiran -

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 84 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Infografis





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 84 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Video


Mulai


6 dari 11 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Berlaku
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 101 Tahun 2024

tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional
Kelengkapan Data:
Unduh
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 101 Tahun 2024

tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No. Peraturan 101
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Menteri Koordinator
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Kepmenko
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 11 Juli 2024
Subjek KELOMPOK KERJA - SEKRETARIAT - PERCEPATAN - PENGEMBANGAN - INDUSTRI - GIM - NASIONAL
Status Peraturan

Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bidang Hukum Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Lampiran -

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 101 Tahun 2024

tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional

Infografis





Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 101 Tahun 2024

tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional

Video


Mulai


7 dari 11 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 7 Tahun 2021

tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 7 Tahun 2021

tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
No. Peraturan 7
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 14 Juni 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 16 Juni 2021
Sumber  BN 2021 (681):14 hlm
Subjek PERIZINAN - USAHA - EKONOMI - KREATIF
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bidang Hukum Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 7 Tahun 2021

tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif

Infografis





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 7 Tahun 2021

tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif

Video


Mulai


8 dari 11 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.27/PW.204/MKP Tahun 2010

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.27/PW.204/MKP Tahun 2010

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.27/PW.204/MKP/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
No. Peraturan PM.27
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 22 Maret 2010
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek PERUBAHAN - PEMANFAATAN - JASA TEKNIK FILM - PEMBUATAN - PENGGANDAAN FILM 
Status Peraturan Mengubah Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Bidang Hukum Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.27/PW.204/MKP Tahun 2010

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor

Infografis





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.27/PW.204/MKP Tahun 2010

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor

Video


Mulai


9 dari 11 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.11/PW.204/MKP Tahun 2009

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.11/PW.204/MKP Tahun 2009

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.11/PW.204/MKP/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
No. Peraturan PM.11
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 13 April 2009
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek PERUBAHAN - PEMANFAATAN - JASA TEKNIK FILM - PEMBUATAN - PENGGANDAAN FILM 
Status Peraturan

Mengubah Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Bidang Hukum Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.11/PW.204/MKP Tahun 2009

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor

Infografis





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.11/PW.204/MKP Tahun 2009

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor

Video


Mulai


10 dari 11 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.55/PW.204/MKP Tahun 2008

tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.55/PW.204/MKP Tahun 2008

tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
No. Peraturan PM.55
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 25 November 2008
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek PEMANFAATAN - JASA TEKNIK FILM - PEMBUATAN - PENGGANDAAN FILM 
Status Peraturan

Berlaku

Riwayat Status:

Diubah:

  1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.11/PW.204/MKP/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor
  2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.27/PW.204/MKP/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Bidang Hukum Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.55/PW.204/MKP Tahun 2008

tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor

Infografis





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.55/PW.204/MKP Tahun 2008

tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor

Video


Mulai