Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ID / EN
Advance Search
Semua Jenis
Semua Jenis
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
Staatsblad
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Memorandum Saling Pengertian
Pedoman Menteri
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Peraturan Menteri Transmigrasi
Perikanan
Semua Tema
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Energi
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Perkapalan
COVID-19
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pertanahan
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf
Pelabuhan dan Kapal Perikanan
Penangkapan Ikan
Batas Negara Indonesia
Pendaftaran Tanah
Penatagunaan Tanah
Pengendalian Hak Atas Tanah
Pengadaan Tanah
Tata Ruang
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
Pilih Tahun
Semua Tahun
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1977
1976
1971
1964
1945
1934
1927
1920
1916
Semua Lembaga & Instansi
Semua Lembaga & Instansi
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Kementerian Sekretariat Negara 11 peraturan
Sekretariat Kabinet 1 peraturan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 3 peraturan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perhubungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan 33 peraturan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 6 peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19
Badan Kepegawaian Negara
Surat Keputusan Bersama
Surat Edaran Bersama
Kementerian Kesehatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pemprov DKI Jakarta
Kementerian Dalam Negeri
Lembaga Administrasi Negara
Mahkamah Konstitusi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Agama
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
Mahkamah Agung
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Transmigrasi
11 dari 54 Peraturan Pemerintah
tidak berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 141 Tahun 2000

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 141 Tahun 2000

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan 
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 141
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 21 Desember 2000
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 21 Desember 2000
Sumber Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256
Subjek Usaha - Perikanan
Status Peraturan

Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990

Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran  

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 141 Tahun 2000

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 141 Tahun 2000

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan

Video


Mulai


12 dari 54 Peraturan Presiden
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 154 Tahun 2014

tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 154 Tahun 2014

tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 154 Tahun 2014
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 17 Oktober 2014
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 17 Oktober 2014
Sumber Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014
Subjek Kelembagaan - Penyuluhan - Pertanian - Perikanan - Kehutanan
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran  

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 154 Tahun 2014

tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Infografis





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 154 Tahun 2014

tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Video


Mulai


13 dari 54 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
tidak berlaku
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 77/DII Tahun 2023

tentang Kelompok Kerja Monitoring Proyek Prioritas Strategis Sektor Kelautan dan Perikanan
Kelengkapan Data:
Unduh
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 77/DII Tahun 2023

tentang Kelompok Kerja Monitoring Proyek Prioritas Strategis Sektor Kelautan dan Perikanan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi Nomor 77/DII Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Monitoring Proyek Prioritas Strategis Sektor Kelautan dan Perikanan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No. Peraturan 77/DII
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Menteri Koordinator
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Kepmenko
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 6 Juni 2023
Subjek KELOMPOK KERJA - MONITORING - PROYEK PRIORITAS STRATEGIS - SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
Status Peraturan Tidak Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Kelautan, Perikanan
Lampiran -

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 77/DII Tahun 2023

tentang Kelompok Kerja Monitoring Proyek Prioritas Strategis Sektor Kelautan dan Perikanan

Infografis





Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 77/DII Tahun 2023

tentang Kelompok Kerja Monitoring Proyek Prioritas Strategis Sektor Kelautan dan Perikanan

Video


Mulai


14 dari 54 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berlaku
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 14 Tahun 2024

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 14 Tahun 2024

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. Peraturan 14
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Mnteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 10 Juli 2024
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 16 Juli 2024
Sumber  BN 2024 (400): 13 hlm
Subjek PERUBAHAN - PENYUSUNAN - NERACA - KOMODITAS - PERIKANAN
Status Peraturan

Mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Perikanan
Lampiran -

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 14 Tahun 2024

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan

Infografis





Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 14 Tahun 2024

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan

Video


Mulai


15 dari 54 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berlaku
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 9 Tahun 2024

tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 9 Tahun 2024

tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. Peraturan 9
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 15 Mei 2024
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 20 Mei 2024
Sumber  BN 2024 (267): 25 hlm
Subjek PENGELOLAAN-SISTEM - DISTRIBUSI IKAN
Status Peraturan

Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMENKP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bidang Hukum Perikanan
Lampiran -

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 9 Tahun 2024

tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier

Infografis





Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 9 Tahun 2024

tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier

Video


Mulai


16 dari 54 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berlaku
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 8 Tahun 2024

tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 8 Tahun 2024

tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. Peraturan 8
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 12 Maret 2024
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 28 Maret 2024
Sumber  BN 2024 (177): 9 hlm
Subjek SISTEM - JAMINAN MUTU - KEAMANAN - KELAUTAN DAN PERIKANAN
Status Peraturan

Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bidang Hukum Perikanan
Lampiran -

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 8 Tahun 2024

tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

Infografis





Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 8 Tahun 2024

tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

Video


Mulai


17 dari 54 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berlaku
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 7 Tahun 2024

tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.)
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 7 Tahun 2024

tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.)

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.)
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. Peraturan 7
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 18 Maret 2024
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 21 Maret 2024
Sumber  BN 2024 (168): 50 hlm
Subjek PENGELOLAAN - LOBSTER - KEPITING - RAJUNGAN
Status Peraturan

Berlaku

Mencabut:

  1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panurilus spp), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia
  2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panurilus spp), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bidang Hukum Perikanan
Lampiran -

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 7 Tahun 2024

tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.)

Infografis





Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 7 Tahun 2024

tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.)

Video


Mulai


18 dari 54 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berlaku
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 32 Tahun 2023

tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng secara Wajib
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 32 Tahun 2023

tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng secara Wajib

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng secara Wajib
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. Peraturan 32
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 4 Oktober 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 13 Oktober 2023
Sumber  BN 2023 (803): 22 hlm
Subjek STANDAR - NASIONAL - INDONESIA - TUNA - MAKEREL - SARDEN
Status Peraturan

Berlaku

Mencabut:

  1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2001);
  2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2019 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dalam rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 599);
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Tanda Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 600); dan
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2019 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dalam rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 737).
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 32 Tahun 2023

tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng secara Wajib

Infografis





Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 32 Tahun 2023

tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng secara Wajib

Video


Mulai


19 dari 54 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berlaku
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 5 Tahun 2023

tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 5 Tahun 2023

tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. Peraturan 5
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 24 Januari 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 30 Januari 2023
Sumber  BN 2023 (114): 6 hlm
Subjek PERSYARATAN - TATA CARA - PENERBITAN - REKOMENDASI TEKNIS - PERIKANAN - KKP
Status Peraturan Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMENKP/ 2020 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bidang Hukum Perikanan
Lampiran -

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 5 Tahun 2023

tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Infografis





Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 5 Tahun 2023

tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Video


Mulai


20 dari 54 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berlaku
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 4 Tahun 2023

tentang Pakan Ikan
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 4 Tahun 2023

tentang Pakan Ikan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. Peraturan 4
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 24 Januari 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 30 Januari 2023
Sumber  BN 2023 (113): 22 hlm
Subjek PAKAN IKAN - IKAN - PERIKANAN - KKP
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bidang Hukum Perikanan
Lampiran -

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 4 Tahun 2023

tentang Pakan Ikan

Infografis





Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 4 Tahun 2023

tentang Pakan Ikan

Video


Mulai