Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ID / EN
Advance Search
Semua Jenis
Semua Jenis
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
Staatsblad
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Memorandum Saling Pengertian
Pedoman Menteri
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Peraturan Menteri Transmigrasi
Kehutanan
Semua Tema
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Energi
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Perkapalan
COVID-19
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pertanahan
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf
Pelabuhan dan Kapal Perikanan
Penangkapan Ikan
Batas Negara Indonesia
Pendaftaran Tanah
Penatagunaan Tanah
Pengendalian Hak Atas Tanah
Pengadaan Tanah
Tata Ruang
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
Pilih Tahun
Semua Tahun
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1977
1976
1971
1964
1945
1934
1927
1920
1916
Semua Lembaga & Instansi
Semua Lembaga & Instansi
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Kementerian Sekretariat Negara 13 peraturan
Sekretariat Kabinet
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 3 peraturan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perhubungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan 26 peraturan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19
Badan Kepegawaian Negara
Surat Keputusan Bersama
Surat Edaran Bersama
Kementerian Kesehatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pemprov DKI Jakarta
Kementerian Dalam Negeri
Lembaga Administrasi Negara
Mahkamah Konstitusi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Agama
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
Mahkamah Agung
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Transmigrasi
11 dari 42 Peraturan Presiden
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 28 Tahun 2023

tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
Kelengkapan Data:
Infografis Unduh
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 28 Tahun 2023

tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden (2019-2024: Joko Widodo)
No. Peraturan 28
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 30 Mei 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 30 Mei 2023
Sumber  LN 2023(71): 16 hlm
Subjek PERENCANAAN - PERCEPATAN - PENGELOLAAN - PERHUTANAN SOSIAL
Status Peraturan

Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Kehutanan
Lampiran

Fullteks Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 28 Tahun 2023

tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Infografis


2023-08-18

Perpres 28/2023: Strategi Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial




Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 28 Tahun 2023

tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Video


Mulai


12 dari 42 Peraturan Presiden
tidak berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 88 Tahun 2017

tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 88 Tahun 2017

tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 88
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 6 September 2017
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 11 September 2017
Sumber  LN 2017(196): 22 hlm
Subjek PENYELESAIAN - PENGUASAAN - TANAH - KAWASAN HUTAN
Status Peraturan Dicabut Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Kehutanan
Lampiran -

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 88 Tahun 2017

tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Infografis





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 88 Tahun 2017

tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Video


Mulai


13 dari 42 Instruksi Presiden
Berlaku
Instruksi Presiden No 5 Tahun 2019

tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
Kelengkapan Data:
Unduh
Instruksi Presiden
Instruksi Presiden No 5 Tahun 2019

tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
T.E.U. Badan / Pengarang Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 5 Tahun 2019
Jenis/Bentuk Peraturan Instruksi Presiden Republik Indonesia
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Inpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 7 Agustus 2019
Subjek Izin - Hutan Alam Primer - Gambut
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Kehutanan
Lampiran -

Instruksi Presiden
Instruksi Presiden No 5 Tahun 2019

tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Infografis





Instruksi Presiden
Instruksi Presiden No 5 Tahun 2019

tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Video


Mulai


14 dari 42 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Berlaku
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2024

tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional
Kelengkapan Data:
Abstrak Unduh
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2024

tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No. Peraturan 4
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 15 Oktober 2024
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 18 Oktober 2024
Sumber  BN 2024 (717):14 hlm
Subjek KELOMPOK KERJA - PERHUTANAN SOSIAL NASIONAL
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bidang Hukum Kehutanan, Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2024

tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional

Infografis





Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 4 Tahun 2024

tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional

Video


Mulai


15 dari 42 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
tidak berlaku
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 131/DIV Tahun 2023

tentang Kelompok Kerja Interkoneksi Sistem Informasi Produk Industri Kehutanan
Kelengkapan Data:
Unduh
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 131/DIV Tahun 2023

tentang Kelompok Kerja Interkoneksi Sistem Informasi Produk Industri Kehutanan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi Nomor 131/DIV Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Interkoneksi Sistem Informasi Produk Industri Kehutanan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No. Peraturan 131/DIV
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Menteri Koordinator
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Kepmenko
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 22 Agustus 2023
Subjek KELOMPOK KERJA - INTERKONEKSI - SISTEM INFORMASI - PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
Status Peraturan Tidak Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Kehutanan
Lampiran -

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 131/DIV Tahun 2023

tentang Kelompok Kerja Interkoneksi Sistem Informasi Produk Industri Kehutanan

Infografis





Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 131/DIV Tahun 2023

tentang Kelompok Kerja Interkoneksi Sistem Informasi Produk Industri Kehutanan

Video


Mulai


16 dari 42 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Berlaku
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 126 Tahun 2021

tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
Kelengkapan Data:
Unduh
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 126 Tahun 2021

tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No. Peraturan 126
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Kepmen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 16 Juli 2021
Subjek PERHUTANAN - NASIONAL
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bidang Hukum Kehutanan
Lampiran -

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 126 Tahun 2021

tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Infografis





Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 126 Tahun 2021

tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Video


Mulai


17 dari 42 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Berlaku
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 7 Tahun 2023

tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 7 Tahun 2023

tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan
No. Peraturan 7
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 14 Juni 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 15 Juni 2023
Sumber  BN 2023 (457): 18 hlm.
Subjek TATA CARA - PERDAGANGAN - KARBON - KEHUTANAN
Status Peraturan

Mencabut:

  1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/MENHUT-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
  2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/MENHUT-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan
  3. Peraturan Menteri Kehutanan P.50/MENHUT-II/2014 tentang Perdagangan Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia atau Indonesia Certified Emission Reduction
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bidang Hukum Kehutanan
Lampiran -

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 7 Tahun 2023

tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan

Infografis





Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 7 Tahun 2023

tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan

Video


Mulai


18 dari 42 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Berlaku
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 4 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
Kelengkapan Data:
Infografis Unduh
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 4 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan
No. Peraturan 4
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 15 Februari 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 28 Februari 2023
Sumber  BN 2023 (187): 127 hlm.
Subjek PENGELOLAAN - PERHUTANAN SOSIAL - KAWASAN HUTAN - PENGELOLAAN KHUSUS
Status Peraturan

Mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bidang Hukum Kehutanan
Lampiran -

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 4 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

Infografis


2023-09-06

Permen LHK 4/2023: Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus




Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 4 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

Video


Mulai


19 dari 42 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tidak berlaku
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 2 Tahun 2023

tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 2 Tahun 2023

tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan
No. Peraturan 2
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 13 Januari 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 1 Februari 2023
Sumber  BN 2023 (126): 55 hlm
Subjek PENUGASAN - KEGIATAN - RESTORASI GAMBUT - TAHUN ANGGARAN 2023
Status Peraturan

Tidak Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bidang Hukum Kehutanan, DAS dan Hutan Lindung
Lampiran -

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 2 Tahun 2023

tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023

Infografis





Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 2 Tahun 2023

tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023

Video


Mulai


20 dari 42 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Berlaku
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 20 Tahun 2022

tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu yang Tercantum Dalam Apendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 20 Tahun 2022

tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu yang Tercantum Dalam Apendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu yang Tercantum Dalam Apendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan
No. Peraturan 20
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 22 Agustus 2022
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 29 Agustus 2022
Sumber  BN 2022 (817): 8 hlm
Subjek HUTAN - KAYU - FAUNA - FLORA
Status Peraturan

Mencabut:

  1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 168/Kpts-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin (Gonystylus spp)
  2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1613/Kpts-II/2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 168/KPTS-IV/2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin (Gonystylus spp)
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bidang Hukum Kehutanan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lampiran -

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 20 Tahun 2022

tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu yang Tercantum Dalam Apendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Infografis





Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 20 Tahun 2022

tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu yang Tercantum Dalam Apendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Video


Mulai