Peraturan Menteri Keuangan No 139/PMK.02 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Keuangan |
No. Peraturan | 139/PMK.02/2021 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 5 Oktober 2021 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 7 Oktober 2021 |
Sumber | BN 2021 (1127):8 hlm |
Subjek | PERUBAHAN - PNBP - TRANSPORTASI LAUT - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - PERAIRAN - KEPULAUAN RIAU |
Status Peraturan | Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Keuangan |
Bidang Hukum | Keuangan |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Keuangan No 139/PMK.02 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau
Infographics
Peraturan Menteri Keuangan No 139/PMK.02 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau
Video
Peraturan Menteri Keuangan No 123/PMK.02 Tahun 2021
tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Keuangan |
No. Peraturan | 123/PMK.02/2021 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 13 September 2021 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 14 September 2021 |
Sumber | BN 2021 (1042):106hlm |
Subjek | STANDAR - BIAYA - MASUKAN - 2022 |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Keuangan |
Bidang Hukum | Keuangan |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Keuangan No 123/PMK.02 Tahun 2021
tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022
Infographics
Peraturan Menteri Keuangan No 123/PMK.02 Tahun 2021
tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022
Video
Peraturan Menteri Keuangan No 42/PMK.05 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjungan Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjungan Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
T.E.U. Badan / Pengarang | Kementerian Keuangan |
No. Peraturan | 42/PMK.05/2021 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri Keuangan |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permenkeu |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 28 April 2021 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 29 April 2021 |
Sumber | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 459 |
Subjek | Tunjangan Hari Raya - Gaji Ketiga Belas - APBN |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Keuangan |
Bidang Hukum | Keuangan |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Keuangan No 42/PMK.05 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjungan Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Infographics
Peraturan Menteri Keuangan No 42/PMK.05 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjungan Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Video
Peraturan Menteri Keuangan No 125/PMK.05 Tahun 2009
tentang Kerja Lembur dan Pembagian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pembagian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Keuangan |
No. Peraturan | 125/PMK.05 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 7 Agustus 2009 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 7 Agustus 2009 |
Sumber | BN 2009 (244):4 hlm |
Subjek | LEMBUR - PEGAWAI NEGERI SIPIL - UANG |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Keuangan |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara, Keuangan |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Keuangan No 125/PMK.05 Tahun 2009
tentang Kerja Lembur dan Pembagian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil
Infographics
Peraturan Menteri Keuangan No 125/PMK.05 Tahun 2009
tentang Kerja Lembur dan Pembagian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil
Video
Peraturan Menteri Keuangan No 165/PMK.02 Tahun 2020
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Keuangan |
No. Peraturan | 165/PMK.02/2020 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 22 Oktober 2020 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 23 Oktober 2020 |
Sumber | BN 2020 (1232):6 hlm |
Subjek | PNBP - TRANSPORTASI LAUT - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - PERAIRAN - KEPULAUAN RIAU |
Status Peraturan | Diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Keuangan |
Bidang Hukum | Keuangan |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Keuangan No 165/PMK.02 Tahun 2020
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau
Infographics
Peraturan Menteri Keuangan No 165/PMK.02 Tahun 2020
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau
Video
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No 2 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus |
T.E.U. Badan / Pengarang | Badan Koordinasi Penanaman Modal |
No. Peraturan | 2 Tahun 2021 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Badan |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan BKPM |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 26 Maret 2021 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 30 Maret 2021 |
Sumber | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 235 |
Subjek | Pajak Penghasilan - Kawasan Ekonomi Khusus |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Badan Koordinasi Penanaman Modal |
Bidang Hukum | Keuangan |
Lampiran | - |
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No 2 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus
Infographics
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No 2 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus
Video
Perjanjian Kerja Sama No 1/PKS/MARVES/I Tahun 2020
tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Perjanjian Kerja Sama |
Judul | Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK Nomor 1/PKS/MARVES/I/2020 tentang Penerbitan kartu Kredit Pemerintah Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Perjanjian Kerja Sama | 1/PKS/MARVES/I/2020 |
Jenis/Bentuk | Perjanjian Kerja Sama |
Singkatan Jenis/Bentuk | PKS |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 22 Januari 2020 |
Subjek | PENERBITAN - KARTU KREDIT PEMERINTAH - PENGGUNAAN - UANG PERSEDIAAN |
Status Perjanjian Kerja Sama | Tidak Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara, Keuangan |
Lampiran |
- |
Perjanjian Kerja Sama No 1/PKS/MARVES/I Tahun 2020
tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan
Infographics
Perjanjian Kerja Sama No 1/PKS/MARVES/I Tahun 2020
tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan
Video
Perjanjian Kerja Sama No 4/PKS/Maritim/IV Tahun 2018
tentang Penerbitan Kartu Kredit Bank Rakyat Indonesia Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Perjanjian Kerja Sama |
Judul | Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK Nomor 4/PKS/Maritim/IV/2018 tentang Penerbitan Kartu Kredit Bank Rakyat Indonesia Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
No. Perjanjian Kerja Sama | 4/PKS/Maritim/IV/2018 |
Jenis/Bentuk | Perjanjian Kerja Sama |
Singkatan Jenis/Bentuk | PKS |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 14 Mei 2018 |
Subjek | PENERBITAN - KARTU KREDIT - BRI |
Status Perjanjian Kerja Sama | Tidak Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara, Keuangan |
Lampiran |
- |
Perjanjian Kerja Sama No 4/PKS/Maritim/IV Tahun 2018
tentang Penerbitan Kartu Kredit Bank Rakyat Indonesia Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan
Infographics
Perjanjian Kerja Sama No 4/PKS/Maritim/IV Tahun 2018
tentang Penerbitan Kartu Kredit Bank Rakyat Indonesia Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan