






























Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 1 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
T.E.U. Badan / Pengarang | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
No. Peraturan | 1 Tahun 2021 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permenparekraf |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 1 Maret 2021 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 2 Maret 2021 |
Sumber | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184 |
Subjek | Organisasi - Tata Kerja |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Umum dan Hukum Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 1 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Infographics
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 1 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Video
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1472 Tahun 2021
tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1472 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021 |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
No. Peraturan | 1472 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Kepmenpan RB |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 17 Desember 2021 |
Subjek | UNIT KERJA - BERPREDIKAT - WBK - WBBM - TAHUN 2021 |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1472 Tahun 2021
tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021

Infographics
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1472 Tahun 2021
tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021

Video
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 161 Tahun 2021
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 161 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021 |
T.E.U. Badan / Pengarang | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
No. Peraturan | 161 Tahun 2021 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Kepmenpan RB |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 16 Maret 2021 |
Subjek | Kompetisi - Inovasi - Pelayanan - Publik |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 161 Tahun 2021
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021

Infographics
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 161 Tahun 2021
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021

Video
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 16 Tahun 2024
tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
No. Peraturan | 16 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 12 Juni 2024 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 19 Juni 2024 |
Sumber | BN 2024 (326): 44 hlm |
Subjek | PEDOMAN - PENGARUSUTAMAAN - HAK ASASI MANUSIA - PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
Status Peraturan | Mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 16 Tahun 2024
tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Infographics
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 16 Tahun 2024
tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Video
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 18 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
No. Peraturan | 18 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 19 September 2022 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 29 September 2022 |
Sumber | BN 2022 (996): 13 hlm |
Subjek | PERUBAHAN - PASPOR - SURAT - PERJALANAN |
Status Peraturan | Mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 18 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Infographics
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 18 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Video
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 16 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
No. Peraturan | 16 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 24 Agustus 2022 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 29 Agustus 2022 |
Sumber | BN 2022 (818): 200 hlm |
Subjek | PETUNJUK - TEKNIS - JABATAN - FUNGSIONAL - ANALIS HUKUM |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 16 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum

Infographics
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 16 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum

Video
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 4 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum |
T.E.U. Badan / Pengarang | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
No. Peraturan | 4 Tahun 2021 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permenkumham |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 29 Januari 2021 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 3 Februari 2021 |
Sumber | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97 |
Subjek | Standar - Layanan - Bantuan Hukum |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 4 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

Infographics
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 4 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

Video
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 2 Tahun 2021
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Melalui Penyesuaian/Inpassing

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Melalui Penyesuaian/Inpassing |
T.E.U. Badan / Pengarang | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
No. Peraturan | 2 Tahun 2021 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permenkumham |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 8 Januari 2021 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 21 Januari 2021 |
Sumber | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39 |
Subjek | Pengangkatan - PNS - Jabatan Fungsional - Analis Hukum - Penyesuaian/Inpassing |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 2 Tahun 2021
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Melalui Penyesuaian/Inpassing

Infographics
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 2 Tahun 2021
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Melalui Penyesuaian/Inpassing

Video
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 1 Tahun 2021
tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum |
T.E.U. Badan / Pengarang | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
No. Peraturan | 1 Tahun 2021 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permenkumham |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 8 Januari 2021 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 21 Januari 2021 |
Sumber | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38 |
Subjek | Pedoman - Perhitungan - Jabatan Fungsional - Analis Hukum |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 1 Tahun 2021
tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum

Infographics
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 1 Tahun 2021
tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum

Video
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 8 Tahun 2019
tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
No. Peraturan | 8 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Permen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 10 Juni 2019 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 25 Juni 2019 |
Sumber | BN 2019 (692): 122 hlm |
Subjek | STANDAR - PENGELOLAAN - DOKUMEN - INFORMASI HUKUM |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 8 Tahun 2019
tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

Infographics
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 8 Tahun 2019
tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
