Perjanjian Kerja Sama No PKS.120/D.IV/Maritim/VIII Tahun 2017
tentang Pengembangan dan Penerapan Kurikulum Muatan Kemaritiman
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Perjanjian Kerja Sama |
Judul | Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor PKS.120/D.IV/Maritim/VIII/2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Kurikulum Muatan Kemaritiman |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
No. Perjanjian Kerja Sama | PKS.120/D.IV/Maritim/VIII/2017 |
Jenis/Bentuk | Perjanjian Kerja Sama |
Singkatan Jenis/Bentuk | PKS |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 15 Agustus 2017 |
Subjek | PENGEMBANGAN - PENERAPAN - KURIKULUM - KEMARITIMAN |
Status Perjanjian Kerja Sama | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran |
- |
Perjanjian Kerja Sama No PKS.120/D.IV/Maritim/VIII Tahun 2017
tentang Pengembangan dan Penerapan Kurikulum Muatan Kemaritiman
Infographics
Perjanjian Kerja Sama No PKS.120/D.IV/Maritim/VIII Tahun 2017
tentang Pengembangan dan Penerapan Kurikulum Muatan Kemaritiman
Video
Perjanjian Kerja Sama No ADDENDUM/PKS/01/SES/DI Tahun 2017
tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Perjanjian Kerja Sama |
Judul | Perubahan/Addendum Atas Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik Nomor ADDENDUM/PKS/01/SES/DI/2017 tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
No. Perjanjian Kerja Sama | ADDENDUM/PKS/01/SES/DI/2017 |
Jenis/Bentuk | Perjanjian Kerja Sama |
Singkatan Jenis/Bentuk | PKS |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 29 Mei 2017 |
Subjek | PENYEDIAAN - INDIKATOR - EKONOMI MARITIM |
Status Perjanjian Kerja Sama | Mengubah Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik Nomor PPK/03/D.I/Maritim/I/2017 tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran |
- |
Perjanjian Kerja Sama No ADDENDUM/PKS/01/SES/DI Tahun 2017
tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim
Infographics
Perjanjian Kerja Sama No ADDENDUM/PKS/01/SES/DI Tahun 2017
tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim
Video
Perjanjian Kerja Sama No PPK/03/D.I/Maritim/I Tahun 2017
tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Perjanjian Kerja Sama |
Judul | Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik Nomor PPK/03/D.I/Maritim/I/2017 tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
No. Perjanjian Kerja Sama | PPK/03/D.I/Maritim/I/2017 |
Jenis/Bentuk | Perjanjian Kerja Sama |
Singkatan Jenis/Bentuk | PKS |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 19 Januari 2017 |
Subjek | PENYEDIAAN - INDIKATOR - EKONOMI MARITIM |
Status Perjanjian Kerja Sama | Diubah dengan Perubahan/Addendum Atas Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik Nomor ADDENDUM/PKS/01/SES/DI/2017 tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran |
- |
Perjanjian Kerja Sama No PPK/03/D.I/Maritim/I Tahun 2017
tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim
Infographics
Perjanjian Kerja Sama No PPK/03/D.I/Maritim/I Tahun 2017
tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim
Video
Perjanjian Kerja Sama No 01/PKS/DIII/MARITIM/VIII Tahun 2016
tentang Percepatan Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Bidang Koordinasi Infrastruktur
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Perjanjian Kerja Sama |
Judul | Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 01/PKS/DIII/MARITIM/VIII/2016 tentang Percepatan Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Bidang Koordinasi Infrastruktur |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
No. Perjanjian Kerja Sama | 01/PKS/DIII/MARITIM/VIII/2016 |
Jenis/Bentuk | Perjanjian Kerja Sama |
Singkatan Jenis/Bentuk | PKS |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 19 Agustus 2016 |
Subjek | PERCEPATAN - PENINGKATAN - TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI - INFRASTRUKTUR |
Status Perjanjian Kerja Sama | Tidak Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran |
- |
Perjanjian Kerja Sama No 01/PKS/DIII/MARITIM/VIII Tahun 2016
tentang Percepatan Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Bidang Koordinasi Infrastruktur
Infographics
Perjanjian Kerja Sama No 01/PKS/DIII/MARITIM/VIII Tahun 2016
tentang Percepatan Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Bidang Koordinasi Infrastruktur
Video
Nota Kesepahaman Bersama No 700/D.IV/MARITIM/VIII Tahun 2016
tentang Kerjasama Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kawasan Danau Toba
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Nota Kesepahaman Bersama |
Judul | Nota Kesepahaman Bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Universitas Negeri Medan Nomor 700/D.IV/MARITIM/VIII/2016 tentang Kerjasama Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kawasan Danau Toba |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
No. Perjanjian Kerja Sama | 700/D.IV/MARITIM/VIII/2016 |
Jenis/Bentuk | Nota Kesepahaman Bersama |
Singkatan Jenis/Bentuk | NKB |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 19 Agustus 2016 |
Subjek | KERJASAMA - PENGUATAN - KAPASITAS MASYARAKAT - KAWASAN DANAU TOBA |
Status Perjanjian Kerja Sama | Tidak Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran |
- |
Nota Kesepahaman Bersama No 700/D.IV/MARITIM/VIII Tahun 2016
tentang Kerjasama Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kawasan Danau Toba
Infographics
Nota Kesepahaman Bersama No 700/D.IV/MARITIM/VIII Tahun 2016
tentang Kerjasama Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kawasan Danau Toba
Video
Perjanjian Kerja Sama No 01/PKS/DIV/MARITIM/VII Tahun 2015
tentang Pemanfaatan KRI Arung Samudera Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Perjanjian Kerja Sama |
Judul | Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor 01/PKS/DIV/MARITIM/VII/2015 tentang Pemanfaatan KRI Arung Samudera Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
No. Perjanjian Kerja Sama | 01/PKS/DIV/MARITIM/VII/2015 |
Jenis/Bentuk | Perjanjian Kerja Sama |
Singkatan Jenis/Bentuk | PKS |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 22 Juli 2015 |
Subjek | PEMANFAATAN - KRI ARUNG SAMUDERA |
Status Perjanjian Kerja Sama | Tidak Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran |
- |
Perjanjian Kerja Sama No 01/PKS/DIV/MARITIM/VII Tahun 2015
tentang Pemanfaatan KRI Arung Samudera Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Infographics
Perjanjian Kerja Sama No 01/PKS/DIV/MARITIM/VII Tahun 2015
tentang Pemanfaatan KRI Arung Samudera Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Video
Perjanjian Kerja Sama No 01/PKS/DIV/MARITIM/V Tahun 2015
tentang Pelaksanaan Ekspedisi Nusantara Jaya Tahun 2015
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Perjanjian Kerja Sama |
Judul | Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor 01/PKS/DIV/MARITIM/V/2015 tentang Pelaksanaan Ekspedisi Nusantara Jaya Tahun 2015 |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
No. Perjanjian Kerja Sama | 01/PKS/DIV/MARITIM/V/2015 |
Jenis/Bentuk | Perjanjian Kerja Sama |
Singkatan Jenis/Bentuk | PKS |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 27 Mei 2015 |
Subjek | PELAKSANAAN - EKSPEDISI NUSANTARA JAYA - 2015 |
Status Perjanjian Kerja Sama | Tidak Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran |
- |
Perjanjian Kerja Sama No 01/PKS/DIV/MARITIM/V Tahun 2015
tentang Pelaksanaan Ekspedisi Nusantara Jaya Tahun 2015
Infographics
Perjanjian Kerja Sama No 01/PKS/DIV/MARITIM/V Tahun 2015
tentang Pelaksanaan Ekspedisi Nusantara Jaya Tahun 2015
Video
Perjanjian Kerja Sama No 8/PKS/MARVES Tahun 2021
tentang Analisis Kebijakan Perizinan Proyek Investasi Strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Studi Kasus Kalimantan Utara
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Perjanjian Kerja Sama |
Judul | Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Perkumpulan Pusat Inovasi Tata Kelola dan Kebijakan "Pitaka Indonesia" Nomor 8/PKS/MARVES/2021 tentang Analisis Kebijakan Perizinan Proyek Investasi Strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Studi Kasus Kalimantan Utara |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
No. Perjanjian Kerja Sama | 8/PKS/MARVES/2021 |
Jenis/Bentuk | Perjanjian Kerja Sama |
Singkatan Jenis/Bentuk | PKS |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 8 Oktober 2021 |
Subjek | ANALISIS - KEBIJAKAN - PERIZINAN - INVESTASI STRATEGIS - PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR - KALIMANTAN UTARA |
Status Perjanjian Kerja Sama | Tidak Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran |
- |
Perjanjian Kerja Sama No 8/PKS/MARVES Tahun 2021
tentang Analisis Kebijakan Perizinan Proyek Investasi Strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Studi Kasus Kalimantan Utara
Infographics
Perjanjian Kerja Sama No 8/PKS/MARVES Tahun 2021
tentang Analisis Kebijakan Perizinan Proyek Investasi Strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Studi Kasus Kalimantan Utara
Video
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 256 Tahun 2022
tentang Perhitungan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 256 Tahun 2022 tentang Perhitungan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
No. Peraturan | 256 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Kepmen ESDM |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 19 Oktober 2022 |
Subjek | ENERGI - BAHAN BAKAR MINYAK - PERHITUNGAN HARGA - INDEKS PASAR - TAHUN 2022 |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Bidang Hukum | Energi dan Sumber Daya Mineral |
Lampiran | - |
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 256 Tahun 2022
tentang Perhitungan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak
Infographics
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 256 Tahun 2022
tentang Perhitungan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak
Video
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 255 Tahun 2022
tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 255 Tahun 2022 tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
No. Peraturan | 255 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Kepmen ESDM |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 19 Oktober 2022 |
Subjek | ENERGI - BAHAN BAKAR MINYAK - HARGA DASAR - TAHUN 2022 |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Bidang Hukum | Energi dan Sumber Daya Mineral |
Lampiran | - |
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 255 Tahun 2022
tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
Infographics
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 255 Tahun 2022
tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan