Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Reformasi Hukum di Bidang Kemaritiman dan Investasi
Yogyakarta - Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengadakan rapat koordinasi hukum guna untuk penguatan koordinasi dan sinkronisasi dalam reformasi hukum di bidang kemaritiman dan investasi. (Kamis, 22 Oktober 2020).
Rapat koordinasi hukum dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 22 Oktober-23 Oktober 2020 yang dihadiri oleh para narasumber yang berkompeten di bidang hukum antara lain: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet Ibu Agustina Murbaningsih, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara Ibu Lydia Silvanna Djaman, Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-undangan Bapak Lambock V. Nahattands, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, kementerian Hukum dan HAM yang diwakili Direktur Pengundangan, Penerjamahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Bapak Unan Pribadi dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang diwakili Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Bapak Djoko Pudjirahardjo.
Peserta yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh 7 kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves yang membidangi bagian hukum. Dalam kesempatan tersebut masing-masing kementerian/lembaga memaparkan capaian, tantangan dan kendala penyusunan peraturan perundang-undangan di masing-masing kementerian/lembaga.
“Adapun hasil dan output yang kami harapkan dan sama-sama ingin kita capai dari kegiatan ini adalah pemahaman bersama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya bidang kemaritiman dan investasi. Selain itu, capaian, tantangan dan kendala pembentukan peraturan perundang-undangan di masing-masing kementerian/lembaga dapat terinventarisir, terevaluasi, serta tercipta ide dan gagasan baru sebagai solusi kesepakatan bersama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan” ungkap Budi Purwanto.
Dalam rapat koordinasi hukum tersebut juga dilaksanakan peresmian Website JDIH Kemenko Marves oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
“Dalam kesempatan rapat koordinasi ini pula, kami meluncurkan sekaligus memperkenalkan website terbaru JDIH Kemenko Marves. Website ini kami kembangkan dengan penambahan banyak fitur-fitur baru untuk mendukung pelayanan informasi hukum di Kemenko Marves. Dengan dukungan dari BPHN, website tersebut saat ini sudah terintegrasi dengan JDIH Nasional, dan kami terus kembangkan untuk integrasi antar 7 Kementerian/Lembaga” ungkap Budi Purwanto.
Dan pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanagan MoU Kemenko Marves dengan BSSN dalam rangka pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem elektronik di Kemenko Marves. Penandatangan dilakukan oleh Kepala Biro Komunikasi, Kemenko Marves dengan Kepala BLSE, BSSN yang disaksikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator dan Sekretaris Utama.
“Kami juga berterima kasih kepada BSSN yang telah memfasilitasi kami untuk pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Kemenko Marves. Semoga dengan kerjasama tersebut nantinya dapat meningkatkan implementasi SPBE di Kemenko Marves khususnya untuk kerjasama dalam koordinasi dengan kementerian/lembaga yang dikoordinasikannya” ujar Agung Kuswandono.
