Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 Tahun 2021

tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi


Lembar Kerja Peraturan


Tipe : Peraturan Perundang-undangan
Judul : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
T.E.U. Badan / Pengarang : Indonesia.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. Peraturan : 8
Jenis/Bentuk Peraturan : Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan : Permen
Tempat Penetapan : Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan : 01 April 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan : 01 April 2021
Sumber : BN 2021 (319) : 911
Subjek : TATA HUTAN - RENCANA - PENGELOLAAN - HUTAN - LINDUNG - PRODUKSI
Status Peraturan :

Berlaku


Riwayat Status: 

Mencabut:

  1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4895/KPTSII/2002 tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan dan Hutan Tanaman Industri Badan Usaha Milik Negara;
  2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4896/KPTSII/2002 tentang Penanganan Perusahaan HutanTanaman Industri Patungan dan Hutan Tanaman Industri Badan Usaha Milik Negara;
  3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 303/KPTS-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.17/MENHUTII/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 303/KPTS-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
  4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 46/MENHUTII/2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Swasta pada Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan;
  5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.09/MENHUTII/2004 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan Persatuan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu;
  6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MENHUTII/2005 tentang Penanaman Modal Asing di Bidang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
  7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/MENHUTII/2005 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penggabungan Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang Berbentuk Perseroan Terbatas;
  8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/MENHUTII/2005 tentang Sanksi Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
  9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MENHUTII/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/MENHUTII/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MENHUT-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 598);
  10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENHUTII/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
  11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/MENHUTII/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/MENHUT-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 305);
  12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/MENHUTII/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
  13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/MENHUTII/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/MENHUT-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1311);
  14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/MENHUTII/2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47);
  15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MENHUTII/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 51);
  16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 23/MENHUTII/2009 tentang Tata Cara Penyerahan Kembali Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61);
  17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 24/MENHUTII/2009 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62);
Bahasa : Bahasa Indonesia
Lokasi : Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bidang Hukum : Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, DAS dan Hutan Lindung
Lampiran :

-


Kelengkapan Data: