Reposisi Kewenangan Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat Penangkap Ikan (TPI)

By: Sonia Ivana Barus, Ema Septaria

Description

Masih maraknya penggunaan alat penangkap ikan berbahaya dan hasil modifikasi di daerah menjadi bukti bahwa pola pengawasan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terkait kelautan saat ini perlu dilakukan reposisi dengan melibatkan kembali pemerintah daerah karena sistem pengawasan a quo menjadi tidak efektif. Tulisan ini akan menggali permasalahan ini dengan menjawab pertanyaan bagaimana peluang penataan kembali (reposisi) kewenangan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan alat penangkap ikan yang saat ini kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemerintah provinsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai fokus utama dikombinasikan dengan pendekatan kasus. Masih banyaknya masalah dalam penggunaan alat tangkap ikan berbahaya nyatanya sangat erat kaitannya dengan isu-isu kearifan lokal. Salah satu pola yang patut untuk dicoba adalah memberikan kewenangan pengawasan khusus terhadap penggunaan alat penangkap ikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Hal ini sejalan dengan asas desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia yang melahirkan konsep otonomi daerah.

Detail Information

Unduh