Mengupas Tata Kelola Perikanan Nasional Melalui PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Demi Mewujudkan Blue Economy

By: Sahira Sajjadia Luthfia

Description

Sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu memberikan perhatian besar untuk mengoptimalisasi peluang yang muncul dari Sumber Daya Kelautan, terkhusus pada sektor perikanan. Tata kelola perikanan yang efektif memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan nasional. Artikel ini bermaksud mengupas ketepatan pencapaian Blue Economy dari perspektif hukum sebagai tatanan ekonomi laut yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kajian secara yuridis terfokus pada Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan koherensinya dengan transformasi menuju Blue Economy di Indonesia. Penulis menggunakan pendekatan sosiologis-empiris (non doktrinal) yang melihat hukum sebagai pranata sosial yang selalu terkait dengan variabel-variabel sosial. Ditemukan bahwa sebagian besar pasal dalam peraturan ini telah memenuhi unsur-unsur Blue Economy. Namun, masih terdapat celah hukum seperti ketidakjelasan dalam definisi nelayan kecil, penetapan daerah WPPNRI yang cenderung eksploitatif, dan ketimpangan pada fasilitas pelabuhan. Dengan langkah-langkah yang bijak dan berkelanjutan, Indonesia dapat mengoptimalkan potensinya sebagai negara kepulauan dengan potensi perikanan yang besar untuk mewujudkan Blue Economy yang memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Detail Information