Instabilitas Tata Kelola Kelautan dan Perikanan: Perizinan, Kewenangan dan Dampak Terhadap Masyarakat Pesisir

By: Aji Baskoro, Hofifah

Description

Tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dalam regulasi, mulai dari UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 45 Tahun 2009, hingga UU Cipta Kerja. Dinamika regulasi ini memengaruhi aspek-aspek seperti perizinan, kewenangan, dan dampaknya terhadap nelayan dan masyarakat pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis dan mengungkap instabilitas dalam tata kelola kelautan dan perikanan dan pendekatan konseptual serta historis untuk mengembangkan konsep teoritis yang menjelaskan kompleksitas isu-isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran regulasi pada pendekatan perizinan berbasis skala risiko dan sentralisasi kewenangan ke pemerintah pusat. Sentralisasi perizinan dapat menciptakan tantangan bagi masyarakat pesisir lokal, yang secara geografis lebih dekat dengan pemerintah daerah setempat. Kesulitan akses informasi, partisipasi, dan respon yang kurang cepat menjadi kendala utama. Peninjauan dan penyesuaian kebijakan perlu dilakukan secara berkala untuk mengatasi instabilitas dan ketidaksetaraan. Pergeseran perizinan dan kewenangan harus memperhitungkan aspek lingkungan dan sosial selain ekonomi. Keterlibatan stakeholder dan masyarakat pesisir dalam proses perubahan kebijakan menjadi kunci, transparansi dan komunikasi efektif sebagai elemen kunci keberhasilan.

Detail Information

Unduh