Peraturan

JDIH KEMENKO BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

ID / EN

Nama Dokumen

Advance Search

Jenis Dokumen

Tema Peraturan

Tahun

Jenis Dokumen:

Status Peraturan:

231 dari 546 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 1 Tahun 2023

tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Kelengkapan Data:

Infografis

Link Akses

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 1 Tahun 2023

tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Lembar Kerja Peraturan

Tipe Dokumen	Peraturan Perundang-undangan
Judul	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
T.E.U. Badan / Pengarang	Indonesia.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No. Peraturan	11
Jenis/Bentuk Peraturan	Peraturan Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan	Permen
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan	9 Januari 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan	13 Januari 2023
Sumber	BN 2023 (59):158 hlm
Subjek	PEDOMAN - PENGAWASAN - JASA KONSTRUKSI - PEMERINTAH DAERAH - PROVINSI - KABUPATEN - KOTA
Status Peraturan	Berlaku
Bahasa	Bahasa Indonesia
Lokasi	Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Bidang Hukum	Jasa Konstruksi
Lampiran	-

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 1 Tahun 2023

tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Infografis

2023-09-28

Permen PUPR 1/2023: Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 1 Tahun 2023

tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Video

Mulai

232 dari 546 Peraturan Menteri Perhubungan

Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan No PM 40 Tahun 2022

tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau

Kelengkapan Data:

Link Akses

233 dari 546 Surat Edaran

Berlaku

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 02 Tahun 2023

tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

Kelengkapan Data:

Link Akses

Surat Edaran

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 02 Tahun 2023

tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

Lembar Kerja Peraturan

Tipe Dokumen	Peraturan Perundang-undangan
Judul	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)
T.E.U. Badan / Pengarang	Indonesia.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. Peraturan	02
Jenis/Bentuk Peraturan	Surat Edaran
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan	SE
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan	31 Januari 2023
Subjek	PENYAMPAIAN - LAPORAN - HARTA KEKAYAAN - APARATUR NEGARA
Status Peraturan	Mencabut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah
Bahasa	Bahasa Indonesia
Lokasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bidang Hukum	Hukum Administrasi Negara
Lampiran	-

Surat Edaran

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 02 Tahun 2023

tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

Infografis

Surat Edaran

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 02 Tahun 2023

tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

Video

Mulai

234 dari 546 Peraturan Presiden

Berlaku

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 11 Tahun 2023

tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Subbidang Energi Baru Terbarukan

Kelengkapan Data:

Unduh

235 dari 546 Peraturan Pemerintah

Berlaku

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 2023

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia

Kelengkapan Data:

Unduh

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 2023

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia

Lembar Kerja Peraturan

Tipe Dokumen	Peraturan Perundang-undangan
Judul	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
T.E.U. Badan / Pengarang	Indonesia.Presiden
No. Peraturan	3
Jenis/Bentuk Peraturan	Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan	PP
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan	18 Januari 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan	18 Januari 2023
Sumber	LN 2023 (11): 5 hlm
Subjek	PENAMBAHAN - PENYERTAAN MODAL NEGARA - PERUSAHAAN - SAHAM - PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
Status Peraturan	Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) Pengembangan Pariwisata Bali
Bahasa	Bahasa Indonesia
Lokasi	Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum	Penanaman Modal
Lampiran	-

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 2023

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia

Infografis

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 2023

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia

Video

Mulai

236 dari 546 Peraturan Pemerintah

Berlaku

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2023

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

Kelengkapan Data:

Unduh

237 dari 546 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1 Tahun 2023

tentang Jabatan Fungsional

Kelengkapan Data:

Infografis

Link Akses

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1 Tahun 2023

tentang Jabatan Fungsional

Lembar Kerja Peraturan

Tipe Dokumen	Peraturan Perundang-undangan
Judul	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
T.E.U. Badan / Pengarang	Indonesia.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. Peraturan	1
Jenis/Bentuk Peraturan	Peraturan Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan	Permen
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan	6 Januari 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan	12 Januari 2023
Sumber	BN 2023 (54):83 hlm
Subjek	JABATAN - FUNGSIONAL
Status Peraturan	Berlaku
Bahasa	Bahasa Indonesia
Lokasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bidang Hukum	Hukum Administrasi Negara, Kepegawaian
Lampiran	-

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1 Tahun 2023

tentang Jabatan Fungsional

Infografis

2023-06-08

Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1 Tahun 2023

tentang Jabatan Fungsional

Video

Mulai

238 dari 546 Peraturan Presiden

Berlaku

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2023

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Kelengkapan Data:

Unduh

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2023

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Lembar Kerja Peraturan

Tipe Dokumen	Peraturan Perundang-undangan
Judul	Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam
T.E.U. Badan / Pengarang	Indonesia.Presiden (2019-2024: Joko Widodo)
No. Peraturan	8
Jenis/Bentuk Peraturan	Peraturan Presiden
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan	Perpres
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan	19 Januari 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan	19 Januari 2023
Sumber	LN 2023(16): 13 hlm
Subjek	PENGELOLAAN - BENDA MUATAN - KAPAL TENGGELAM
Status Peraturan	Mencabut: Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam,
Bahasa	Bahasa Indonesia
Lokasi	Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum	Perkapalan
Lampiran	-

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2023

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Infografis

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2023

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Video

Mulai

239 dari 546 Peraturan Presiden

Berlaku

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2023

tentang Pengesahan Asean Trade in Services Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa Asean)

Kelengkapan Data:

Unduh

240 dari 546 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Berlaku

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2023

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan

Kelengkapan Data:

Link Akses

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2023

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan

Lembar Kerja Peraturan

Tipe Dokumen	Peraturan Perundang-undangan
Judul	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
T.E.U. Badan / Pengarang	Indonesia.Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. Peraturan	2
Jenis/Bentuk Peraturan	Peraturan Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan	Permen
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan	2 Januari 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan	3 Januari 2023
Sumber	BN 2023 (2): 10 hlm
Subjek	PNBP - KKP - SUMBER DAYA ALAM - PERIKANAN
Status Peraturan	Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
Bahasa	Bahasa Indonesia
Lokasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bidang Hukum	Perikanan
Lampiran	-

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2023

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan

Infografis

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2023

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan

Video

Mulai

Halaman 1 2 ... 23 24 25 ... 54 55