Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ID / EN
Advance Search
Semua Jenis
Semua Jenis
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
Staatsblad
Semua Tema
Semua Tema
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Energi
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Perkapalan
COVID-19
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pertanahan
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf
Pelabuhan dan Kapal Perikanan
Penangkapan Ikan
Batas Negara Indonesia
Pilih Tahun
Semua Tahun
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1977
1976
1971
1964
1945
1934
Semua Lembaga & Instansi
Semua Lembaga & Instansi
Kementerian Sekretariat Negara 134 peraturan
Sekretariat Kabinet 2 peraturan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 23 peraturan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 8 peraturan
Kementerian Perhubungan 20 peraturan
Kementerian Kelautan dan Perikanan 12 peraturan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 peraturan
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat 8 peraturan
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan 9 peraturan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 3 peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 18 peraturan
Kementerian Keuangan 3 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 24 peraturan
Badan Kepegawaian Negara 2 peraturan
Surat Keputusan Bersama 3 peraturan
Surat Edaran Bersama
Kementerian Kesehatan 1 peraturan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2 peraturan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pemprov DKI Jakarta 4 peraturan
Kementerian Dalam Negeri 52 peraturan
Lembaga Administrasi Negara
Mahkamah Konstitusi 1 peraturan
Kementerian Agama 1 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku 1 peraturan
Mahkamah Agung
1 dari 334 Surat Edaran
Berlaku
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 6 Tahun 2023

tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Surat Edaran
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 6 Tahun 2023

tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. Peraturan 6
Jenis/Bentuk Peraturan Surat Edaran 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan SE
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 20 Maret 2023
Subjek JAM KERJA - PEGAWAI - APARATUR SIPIL NEGARA - BULAN - RAMADAN - 1444 HIJRIAH -  LINGKUNGAN - INSTANSI - PEMERINTAH
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Surat Edaran
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 6 Tahun 2023

tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah

Infografis





Surat Edaran
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 6 Tahun 2023

tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah

Video


Mulai


2 dari 334 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Berlaku
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 35 Tahun 2023

tentang Peta Jabatan di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kelengkapan Data:
Unduh
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 35 Tahun 2023

tentang Peta Jabatan di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi Nomor 35 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No. Peraturan 35
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Menteri Koordinator
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Kepmenko
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 13 Maret 2023
Subjek PETA JABATAN - LINGKUP - KEMENTERIAN  KOORDINATOR - BIDANG - KEMARITIMAN - INVESTASI
Status Peraturan Mencabut Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 35 Tahun 2023

tentang Peta Jabatan di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Infografis





Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 35 Tahun 2023

tentang Peta Jabatan di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Video


Mulai


3 dari 334 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Berlaku
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 26 Tahun 2023

tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kelengkapan Data:
Unduh
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 26 Tahun 2023

tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No. Peraturan 26
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Menteri Koordinator
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Kepmenko
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 17 Februari 2023
Subjek PEDOMAN - PENYUSUNAN - PETA - PROSES - BISNIS - DI - LINGKUNGAN - KEMENTERIAN - KOORDINATOR - BIDANG - KEMARITIMAN - DAN - INVESTASI
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 26 Tahun 2023

tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Infografis





Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 26 Tahun 2023

tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Video


Mulai


4 dari 334 Instruksi Presiden
Berlaku
Instruksi Presiden No 3 Tahun 2023

tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah
Kelengkapan Data:
Unduh
Instruksi Presiden
Instruksi Presiden No 3 Tahun 2023

tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden (2019-2024: Joko Widodo)
No. Peraturan 3
Jenis/Bentuk Peraturan Instruksi Presiden
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Inpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 16 Maret 2023
Subjek PERCEPATAN - PENINGKATAN - KONEKTIVITAS - JALAN - DAERAH
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Instruksi Presiden
Instruksi Presiden No 3 Tahun 2023

tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah

Infografis





Instruksi Presiden
Instruksi Presiden No 3 Tahun 2023

tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah

Video


Mulai


5 dari 334 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2023

tentang Penangkapan Ikan Terukur
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2023

tentang Penangkapan Ikan Terukur

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden
No. Peraturan 11
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 6 Maret 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 6 Maret 2023
Sumber LN 2023 (36): 28 hlm
Subjek PENANGKAPAN - IKAN - TERUKUR - PERIKANAN
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Perizinan Usaha dan Penanaman Modal
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2023

tentang Penangkapan Ikan Terukur

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2023

tentang Penangkapan Ikan Terukur

Video


Mulai


6 dari 334 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2023

tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2023

tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden
No. Peraturan 12
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 6 Maret 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 6 Maret 2023
Sumber LN 2023 (37): 96 hlm
Subjek PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA - KEMUDAHAN BERUSAHA - DAN - FASILITAS PENANAMAN MODAL - BAGI PELAKU USAHA - DI IBU KOTA NUSANTARA
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Perizinan Usaha dan Penanaman Modal
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2023

tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2023

tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Video


Mulai


7 dari 334 Instruksi Presiden
Berlaku
Instruksi Presiden No 1 Tahun 2023

tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan
Kelengkapan Data:
Unduh
Instruksi Presiden
Instruksi Presiden No 1 Tahun 2023

tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden (2019-2024: Joko Widodo)
No. Peraturan 1
Jenis/Bentuk Peraturan Instruksi Presiden
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Inpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 16 Januari 2023
Subjek PENGARUSUTAMAAN - PELESTARIAN - KEANEKARAGAMAN HAYATI - PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Instruksi Presiden
Instruksi Presiden No 1 Tahun 2023

tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan

Infografis





Instruksi Presiden
Instruksi Presiden No 1 Tahun 2023

tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan

Video


Mulai


8 dari 334 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2023

tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2023

tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden
No. Peraturan 8
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 20 Februari 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 20 Februari 2023
Sumber LN 2023 (27): 4 hlm
Subjek PEMBUBARAN - PERUSAHAAN - PERSEROAN - (PERSERO) - PT - MERPATI NUSANTARA AIRLINES 
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Penerbangan
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2023

tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2023

tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines

Video


Mulai


9 dari 334 Keputusan Presiden
Berlaku
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan
Kelengkapan Data:
Unduh
Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden (2019-2024: Joko Widodo)
No. Peraturan 3
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Presiden
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Keppres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 27 Februari 2023
Subjek PERIZINAN - PERJANJIAN - PERTAMBANGAN - KAWASAN HUTAN
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan

Infografis





Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan

Video


Mulai


10 dari 334 Surat Edaran
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan No 2 Tahun 2023

tentang Transformasi Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 dan Aplikasi PeduliLindungi
Kelengkapan Data:
Unduh
Surat Edaran
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan No 2 Tahun 2023

tentang Transformasi Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 dan Aplikasi PeduliLindungi

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/1076 Tahun 2023 tentang Transformasi Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 dan Aplikasi PeduliLindungi
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kesehatan
No. Peraturan 02
Jenis/Bentuk Peraturan Surat Edaran 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan SE
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 28 Februari 2023
Subjek TRANSFORMASI - SISTEM INFORMASI - SATU DATA - VAKSINASI - COVID-19 - APLIKASI - PEDULILINDUNGI
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kesehatan
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Surat Edaran
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan No 2 Tahun 2023

tentang Transformasi Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 dan Aplikasi PeduliLindungi

Infografis





Surat Edaran
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan No 2 Tahun 2023

tentang Transformasi Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 dan Aplikasi PeduliLindungi

Video


Mulai