Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ID / EN
Advance Search
Semua Jenis
Semua Jenis
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
Staatsblad
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Memorandum Saling Pengertian
Pedoman Menteri
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Peraturan Menteri Transmigrasi
Pelayaran
Semua Tema
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Energi
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Perkapalan
COVID-19
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pertanahan
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf
Pelabuhan dan Kapal Perikanan
Penangkapan Ikan
Batas Negara Indonesia
Pendaftaran Tanah
Penatagunaan Tanah
Pengendalian Hak Atas Tanah
Pengadaan Tanah
Tata Ruang
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
Pilih Tahun
Semua Tahun
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1977
1976
1971
1964
1945
1934
1927
1920
1916
Semua Lembaga & Instansi
Semua Lembaga & Instansi
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Kementerian Sekretariat Negara 8 peraturan
Sekretariat Kabinet
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perhubungan 29 peraturan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 1 peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19
Badan Kepegawaian Negara
Surat Keputusan Bersama
Surat Edaran Bersama
Kementerian Kesehatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pemprov DKI Jakarta
Kementerian Dalam Negeri
Lembaga Administrasi Negara
Mahkamah Konstitusi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Agama
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
Mahkamah Agung
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Transmigrasi
1 dari 38 Undang - Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2008

tentang Pelayaran
Kelengkapan Data:
Unduh
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2008

tentang Pelayaran

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 17 Tahun 2008 
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 7 Mei 2008
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 7 Mei 2008
Subjek Pelayaran
Status Peraturan
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran  

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2008

tentang Pelayaran

Infografis





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2008

tentang Pelayaran

Video


Mulai


2 dari 38 Undang - Undang
tidak berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1996

Tentang Perairan Indonesia
Kelengkapan Data:
Unduh
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1996

Tentang Perairan Indonesia

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 6 Tahun 1996
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 8 Agustus 1996
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 8 Agustus 1996
Subjek Perairan - Indonesia
Status Peraturan- Mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Sumber Daya Air
Lampiran  

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1996

Tentang Perairan Indonesia

Infografis





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1996

Tentang Perairan Indonesia

Video


Mulai


3 dari 38 Undang - Undang
tidak berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 1992

tentang Pelayaran
Kelengkapan Data:
Unduh
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 1992

tentang Pelayaran

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 21 Tahun 1992
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 17 September 1992 
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 17 September 1992 
Subjek Pelayaran
Status Peraturan Dicabut dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran  

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 1992

tentang Pelayaran

Infografis





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 1992

tentang Pelayaran

Video


Mulai


4 dari 38 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 31 
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 2 Februari 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 2 Februari 2021
Sumber Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41
Subjek Pelayaran
Status Peraturan

Berlaku

Riwayat Status:

Mencabut :

  • Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) dan ayat (21), Pasal 79,Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 97, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 138, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, dan Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
  • Pasal 42, Pasal 44, Pasal 69, Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 98, Pasal 103, Pasal 111, Pasal 117, Pasai 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 134, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhan;
  • Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pa-sal 60, Pasal 71, Pasal 75, Pasal 90, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 99, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 125, dan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; dan
  • Pasal 6, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 103, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 127, Pasal 122, Pasal 126, dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Negara
Bidang Hukum Pelayaran
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

Video


Mulai


5 dari 38 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 22 Tahun 2011
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 4 April 2011 
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 4 April 2011
Sumber  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43
Subjek Angkutan - Perairan
Status Peraturan

Berlaku

  • Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) dan ayat (21), Pasal 79,Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 97, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 138, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, dan Pasal 165 dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
  • Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

 
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran  

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

Video


Mulai


6 dari 38 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2010

tentang Angkutan di Perairan
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2010

tentang Angkutan di Perairan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 20 Tahun 2010
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 1 Februari 2010 
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 1 Februari 2010
Sumber  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26
Subjek Angkutan - Perairan
Status Peraturan

Berlaku

Riwayat Status:

  •  
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran  

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2010

tentang Angkutan di Perairan

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2010

tentang Angkutan di Perairan

Video


Mulai


7 dari 38 Peraturan Pemerintah
tidak berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 82 Tahun 1999

tentang Angkutan Perairan
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 82 Tahun 1999

tentang Angkutan Perairan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 82 Tahun 1999
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 5 Oktober 1999
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 5 Oktober 1999
Sumber  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187
Subjek Angkutan - Perairan
Status Peraturan

Tidak Berlaku

Riwatat Status:
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran  

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 82 Tahun 1999

tentang Angkutan Perairan

Infografis





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 82 Tahun 1999

tentang Angkutan Perairan

Video


Mulai


8 dari 38 Peraturan Presiden
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 74 Tahun 2021

tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 74 Tahun 2021

tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 74 Tahun 2021
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 13 Agustus 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 13 Agustus 2021
Subjek Pemberdayaan - Angkutan - Laut
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Kelautan
Lampiran -

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 74 Tahun 2021

tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Infografis





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 74 Tahun 2021

tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Video


Mulai


9 dari 38 Peraturan Menteri Perhubungan
Berlaku
Peraturan Menteri Perhubungan No PM 73 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan No PM 73 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Perhubungan
No. Peraturan 73
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 20 Agustus 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 27 Agustus 2021
Sumber  BN 2021 (976):13 hlm
Subjek ORGANISASI - TATA KERJA - BALAI KESEHATAN - KERJA PELAYARAN
Status Peraturan

Mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Perhubungan
Bidang Hukum Pelayaran
Lampiran -

Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan No PM 73 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

Infografis





Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan No PM 73 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

Video


Mulai


10 dari 38 Peraturan Menteri Perhubungan
Berlaku
Peraturan Menteri Perhubungan No PM 40 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan No PM 40 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Perhubungan
No. Peraturan 40
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 7 Juni 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 16 Juni 2021
Sumber  BN 2021 (688):5 hlm
Subjek PERUBAHAN - PELAYARAN
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Perhubungan
Bidang Hukum Pelayaran
Lampiran -

Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan No PM 40 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan

Infografis





Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan No PM 40 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan

Video


Mulai