Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ID / EN
Advance Search
Semua Jenis
Semua Jenis
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
Staatsblad
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Memorandum Saling Pengertian
Pedoman Menteri
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Peraturan Menteri Transmigrasi
Keuangan
Semua Tema
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Energi
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Perkapalan
COVID-19
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pertanahan
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf
Pelabuhan dan Kapal Perikanan
Penangkapan Ikan
Batas Negara Indonesia
Pendaftaran Tanah
Penatagunaan Tanah
Pengendalian Hak Atas Tanah
Pengadaan Tanah
Tata Ruang
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
Pilih Tahun
Semua Tahun
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1977
1976
1971
1964
1945
1934
1927
1920
1916
Semua Lembaga & Instansi
Semua Lembaga & Instansi
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Kementerian Sekretariat Negara 24 peraturan
Sekretariat Kabinet 1 peraturan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 4 peraturan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 1 peraturan
Kementerian Perhubungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 1 peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan 13 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19
Badan Kepegawaian Negara
Surat Keputusan Bersama
Surat Edaran Bersama
Kementerian Kesehatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pemprov DKI Jakarta
Kementerian Dalam Negeri
Lembaga Administrasi Negara
Mahkamah Konstitusi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Agama
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
Mahkamah Agung
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Transmigrasi
41 dari 44 Peraturan Menteri Keuangan
Berlaku
Peraturan Menteri Keuangan No 165/PMK.02 Tahun 2020

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan No 165/PMK.02 Tahun 2020

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Keuangan
No. Peraturan 165/PMK.02/2020
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 22 Oktober 2020
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 23 Oktober 2020
Sumber  BN 2020 (1232):6 hlm
Subjek PNBP - TRANSPORTASI LAUT - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - PERAIRAN - KEPULAUAN RIAU
Status Peraturan Diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Keuangan
Bidang Hukum Keuangan
Lampiran -

Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan No 165/PMK.02 Tahun 2020

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau

Infografis





Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan No 165/PMK.02 Tahun 2020

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau

Video


Mulai


42 dari 44 Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Berlaku
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No 2 Tahun 2021

tentang Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No 2 Tahun 2021

tentang Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus
T.E.U. Badan / Pengarang Badan Koordinasi Penanaman Modal
No. Peraturan 2 Tahun 2021
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Badan
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perban
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 26 Maret 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 30 Maret 2021
Sumber Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 235
Subjek Pajak Penghasilan - Kawasan Ekonomi Khusus
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas dan Tata Usaha Pimpinan BKPM
Bidang Hukum Keuangan
Lampiran -

Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No 2 Tahun 2021

tentang Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus

Infografis





Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No 2 Tahun 2021

tentang Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus

Video


Mulai


43 dari 44 Perjanjian Kerja Sama
tidak berlaku
Perjanjian Kerja Sama No 1/PKS/MARVES/I Tahun 2020

tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan
Kelengkapan Data:
Unduh
Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 1/PKS/MARVES/I Tahun 2020

tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Perjanjian Kerja Sama
Judul Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK Nomor 1/PKS/MARVES/I/2020 tentang Penerbitan kartu Kredit Pemerintah Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No. Perjanjian Kerja Sama 1/PKS/MARVES/I/2020
Jenis/Bentuk  Perjanjian Kerja Sama
Singkatan Jenis/Bentuk  PKS
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 22 Januari 2020
Subjek PENERBITAN - KARTU KREDIT PEMERINTAH - PENGGUNAAN - UANG PERSEDIAAN
Status Perjanjian Kerja Sama Tidak Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Keuangan
Lampiran

-

Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 1/PKS/MARVES/I Tahun 2020

tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan

Infografis





Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 1/PKS/MARVES/I Tahun 2020

tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan

Video


Mulai


44 dari 44 Perjanjian Kerja Sama
tidak berlaku
Perjanjian Kerja Sama No 4/PKS/Maritim/IV Tahun 2018

tentang Penerbitan Kartu Kredit Bank Rakyat Indonesia Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan
Kelengkapan Data:
Unduh
Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 4/PKS/Maritim/IV Tahun 2018

tentang Penerbitan Kartu Kredit Bank Rakyat Indonesia Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Perjanjian Kerja Sama
Judul Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK Nomor 4/PKS/Maritim/IV/2018 tentang Penerbitan Kartu Kredit Bank Rakyat Indonesia Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
No. Perjanjian Kerja Sama 4/PKS/Maritim/IV/2018
Jenis/Bentuk  Perjanjian Kerja Sama
Singkatan Jenis/Bentuk  PKS
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 14 Mei 2018
Subjek PENERBITAN - KARTU KREDIT - BRI
Status Perjanjian Kerja Sama Tidak Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Keuangan
Lampiran

-

Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 4/PKS/Maritim/IV Tahun 2018

tentang Penerbitan Kartu Kredit Bank Rakyat Indonesia Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan

Infografis





Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 4/PKS/Maritim/IV Tahun 2018

tentang Penerbitan Kartu Kredit Bank Rakyat Indonesia Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan

Video


Mulai