Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ID / EN
Advance Search
Semua Jenis
Semua Jenis
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
Staatsblad
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Memorandum Saling Pengertian
Pedoman Menteri
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Peraturan Menteri Transmigrasi
Hukum Administrasi Negara
Semua Tema
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Energi
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Perkapalan
COVID-19
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pertanahan
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf
Pelabuhan dan Kapal Perikanan
Penangkapan Ikan
Batas Negara Indonesia
Pendaftaran Tanah
Penatagunaan Tanah
Pengendalian Hak Atas Tanah
Pengadaan Tanah
Tata Ruang
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
Pilih Tahun
Semua Tahun
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1977
1976
1971
1964
1945
1934
1927
1920
1916
Semua Lembaga & Instansi
Semua Lembaga & Instansi
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 7 peraturan
Kementerian Sekretariat Negara 219 peraturan
Sekretariat Kabinet 9 peraturan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 371 peraturan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 5 peraturan
Kementerian Perhubungan 8 peraturan
Kementerian Kelautan dan Perikanan 15 peraturan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5 peraturan
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat 7 peraturan
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan 6 peraturan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 25 peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 peraturan
Kementerian Keuangan 10 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 2 peraturan
Badan Kepegawaian Negara 4 peraturan
Surat Keputusan Bersama 10 peraturan
Surat Edaran Bersama 1 peraturan
Kementerian Kesehatan 1 peraturan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 8 peraturan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 1 peraturan
Pemprov DKI Jakarta
Kementerian Dalam Negeri 1 peraturan
Lembaga Administrasi Negara 1 peraturan
Mahkamah Konstitusi 1 peraturan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Agama 1 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
Mahkamah Agung 2 peraturan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2 peraturan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Transmigrasi 2 peraturan
761 dari 777 Perjanjian Kerja Sama
tidak berlaku
Perjanjian Kerja Sama No 8/PKS/MARVES Tahun 2021

tentang Analisis Kebijakan Perizinan Proyek Investasi Strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Studi Kasus Kalimantan Utara
Kelengkapan Data:
Unduh
Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 8/PKS/MARVES Tahun 2021

tentang Analisis Kebijakan Perizinan Proyek Investasi Strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Studi Kasus Kalimantan Utara

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Perjanjian Kerja Sama
Judul Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Perkumpulan Pusat Inovasi Tata Kelola dan Kebijakan "Pitaka Indonesia" Nomor 8/PKS/MARVES/2021 tentang Analisis Kebijakan Perizinan Proyek Investasi Strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Studi Kasus Kalimantan Utara
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No. Perjanjian Kerja Sama 8/PKS/MARVES/2021
Jenis/Bentuk  Perjanjian Kerja Sama
Singkatan Jenis/Bentuk  PKS
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 8 Oktober 2021
Subjek ANALISIS - KEBIJAKAN - PERIZINAN - INVESTASI STRATEGIS - PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR - KALIMANTAN UTARA
Status Perjanjian Kerja Sama Tidak Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran

-

Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 8/PKS/MARVES Tahun 2021

tentang Analisis Kebijakan Perizinan Proyek Investasi Strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Studi Kasus Kalimantan Utara

Infografis





Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 8/PKS/MARVES Tahun 2021

tentang Analisis Kebijakan Perizinan Proyek Investasi Strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Studi Kasus Kalimantan Utara

Video


Mulai


762 dari 777 Staatsblad
tidak berlaku
Staatsblad No 145 Tahun 1927

Algemeene regelen voor de jacht op walvisschen binnen den afstand van drie zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Staatsblad
Staatsblad No 145 Tahun 1927

Algemeene regelen voor de jacht op walvisschen binnen den afstand van drie zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Staatsblad
Judul Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 145 Jaar 1927 Algemeene regelen voor de jacht op walvisschen binnen den afstand van drie zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie
T.E.U. Badan / Pengarang Staatsblad van Nederlandsch-Indie
No. Peraturan 145
Jenis/Bentuk Peraturan Staatsblad van Nederlandsch-Indie
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan WALVISSCHEN - JACHT
Tempat Penetapan Nederlandsch-Indie
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 29 April 1927
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 6 Mei 1927
Sumber  -
Subjek WALVISSCHEN - JACHT
Status Peraturan Dicabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
Bahasa Bahasa Belanda
Lokasi DE GOUVERNEUR GENERAL VAN NEDERLANDSCH-INDIE
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Perikanan
Lampiran -

Staatsblad
Staatsblad No 145 Tahun 1927

Algemeene regelen voor de jacht op walvisschen binnen den afstand van drie zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie

Infografis





Staatsblad
Staatsblad No 145 Tahun 1927

Algemeene regelen voor de jacht op walvisschen binnen den afstand van drie zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie

Video


Mulai


763 dari 777 Staatsblad
tidak berlaku
Staatsblad No 144 Tahun 1927

Algemeene Regeling voor de Visscherij binnen het zeegebied van Nederlandsch Indie
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Staatsblad
Staatsblad No 144 Tahun 1927

Algemeene Regeling voor de Visscherij binnen het zeegebied van Nederlandsch Indie

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Staatsblad
Judul Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 144 Jaar 1927 Algemeene Regeling voor de Visscherij binnen het zeegebied van Nederlandsch Indie
T.E.U. Badan / Pengarang Staatsblad van Nederlandsch-Indie
No. Peraturan 144
Jenis/Bentuk Peraturan Staatsblad van Nederlandsch-Indie
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan VISSCHERIJ - ALGEMEENE REGELING
Tempat Penetapan Nederlandsch-Indie
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 29 April 1927
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek
VISSCHERIJ - ALGEMEENE REGELING
Status Peraturan Dicabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
Bahasa Bahasa Belanda
Lokasi DE GOUVERNEUR GENERAL VAN NEDERLANDSCH-INDIE
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Perikanan
Lampiran -

Staatsblad
Staatsblad No 144 Tahun 1927

Algemeene Regeling voor de Visscherij binnen het zeegebied van Nederlandsch Indie

Infografis





Staatsblad
Staatsblad No 144 Tahun 1927

Algemeene Regeling voor de Visscherij binnen het zeegebied van Nederlandsch Indie

Video


Mulai


764 dari 777 Staatsblad
tidak berlaku
Staatsblad No 396 Tahun 1920

Visscherij Bepalingen ter Bescherming van den Vischsstand
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Staatsblad
Staatsblad No 396 Tahun 1920

Visscherij Bepalingen ter Bescherming van den Vischsstand

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Staatsblad
Judul Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 396 Jaar 1920 Visscherij Bepalingen ter Bescherming van den Vischsstand
T.E.U. Badan / Pengarang Staatsblad van Nederlandsch-Indie
No. Peraturan 396
Jenis/Bentuk Peraturan Staatsblad van Nederlandsch-Indie
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan STAATSBLAD
Tempat Penetapan Nederlandsch-Indie
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 26 Mei 1920
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek VISCHSSTAND - BESCHERMING
Status Peraturan Dicabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
Bahasa Bahasa Belanda
Lokasi DE GOUVERNEUR GENERAL VAN NEDERLANDSCH-INDIE
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Perikanan
Lampiran -

Staatsblad
Staatsblad No 396 Tahun 1920

Visscherij Bepalingen ter Bescherming van den Vischsstand

Infografis





Staatsblad
Staatsblad No 396 Tahun 1920

Visscherij Bepalingen ter Bescherming van den Vischsstand

Video


Mulai


765 dari 777 Staatsblad
tidak berlaku
Staatsblad No 628 Tahun 1916

Wijziging en aanvulling van de Algemeene regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van niet meer dan drie Engelsche zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie (Staatsblad 1916 No. 157)
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Staatsblad
Staatsblad No 628 Tahun 1916

Wijziging en aanvulling van de Algemeene regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van niet meer dan drie Engelsche zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie (Staatsblad 1916 No. 157)

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Staatsblad
Judul Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 628 Jaar 1916 Wijziging en aanvulling van de Algemeene regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van niet meer dan drie Engelsche zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie (Staatsblad 1916 No. 157)
T.E.U. Badan / Pengarang Staatsblad van Nederlandsch-Indie
No. Peraturan 628
Jenis/Bentuk Peraturan Staatsblad van Nederlandsch-Indie
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan STAATSBLAD
Tempat Penetapan Nederlandsch-Indie
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 11 Oktober 1916
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek VISSCHEN - ALGEMEENE REGELEN
Status Peraturan Dicabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
Bahasa Bahasa Belanda
Lokasi DE GOUVERNEUR GENERAL VAN NEDERLANDSCH-INDIE
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Perikanan
Lampiran -

Staatsblad
Staatsblad No 628 Tahun 1916

Wijziging en aanvulling van de Algemeene regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van niet meer dan drie Engelsche zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie (Staatsblad 1916 No. 157)

Infografis





Staatsblad
Staatsblad No 628 Tahun 1916

Wijziging en aanvulling van de Algemeene regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van niet meer dan drie Engelsche zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie (Staatsblad 1916 No. 157)

Video


Mulai


766 dari 777 Staatsblad
tidak berlaku
Staatsblad No 157 Tahun 1916

Algemeene regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van niet meer dan drie Engelsche zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Staatsblad
Staatsblad No 157 Tahun 1916

Algemeene regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van niet meer dan drie Engelsche zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Staatsblad van Nederlandsch-Indie
Judul Staatsblad van Nederlandsch-Indie No.157 Jaar 1916 Algemeene regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van niet meer dan drie Engelsche zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie
T.E.U. Badan / Pengarang Staatsblad van Nederlandsch-Indie
No. Peraturan 157
Jenis/Bentuk Peraturan Staatsblad van Nederlandsch-Indie
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan STAATSBLAD
Tempat Penetapan Nederlandsch-Indie
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 27 Januari 1916
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek VISSCHEN - ALGEMEENE REGELEN
Status Peraturan Dicabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
Bahasa Bahasa Belanda
Lokasi DE GOUVERNEUR GENERAL VAN NEDERLANDSCH-INDIE
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Perikanan
Lampiran -

Staatsblad
Staatsblad No 157 Tahun 1916

Algemeene regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van niet meer dan drie Engelsche zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie

Infografis





Staatsblad
Staatsblad No 157 Tahun 1916

Algemeene regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van niet meer dan drie Engelsche zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie

Video


Mulai


767 dari 777 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Berlaku
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-2/MBU/03 Tahun 2023

tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-2/MBU/03 Tahun 2023

tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Badan Usaha Milik Negara
No. Peraturan PER-2
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 3 Maret 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 24 Maret 2023
Sumber  BN 2023 (262):230 hlm
Subjek PEDOMAN - TATA KELOLA - KORPORASI SIGNIFIKAN - BADAN USAHA MILIK NEGARA
Status Peraturan

Mencabut:

  1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
  2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara
  3. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
  4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara
  5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2007 tentang Penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
  6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2009 tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2009 tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset;
  7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 01/MBU/2010 tentang Cara Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi, dan Penunjukan Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Serta Profesi Lainnya
  8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2021 tentang Perubahaan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;
  9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
    Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara     sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;
  10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan Dan/Atau Kecurangan
  11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-21/MBU/2012 tentang Pedoman Penerapan
    Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara
  12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan
    Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara     sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara
  13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi
    Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara
  14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat
    Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian Dan Jasa Penjaminan
  15. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-18/MBU/10/2014 tentang Penyampaian Data, Laporan, Dan Dokumen Badan Usaha Milik Negara Secara Elektronik
  16. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan
    Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara
  17. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
  18. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan
    Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara
  19. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan,
    Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
  20. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-2/MBU/03 Tahun 2023

tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

Infografis





Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-2/MBU/03 Tahun 2023

tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

Video


Mulai


768 dari 777 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Berlaku
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-1/MBU/03 Tahun 2023

tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-1/MBU/03 Tahun 2023

tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Badan Usaha Milik Negara
No. Peraturan PER-1
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 3 Maret 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 24 Maret 2023
Sumber  BN 2023 (261):30 hlm
Subjek PENGUASAN KHUSUS - PROGRAM - SOSIAL - BUMN
Status Peraturan

Mencabut:

  1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
  2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-1/MBU/03 Tahun 2023

tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Infografis





Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-1/MBU/03 Tahun 2023

tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Video


Mulai


769 dari 777 Memorandum Saling Pengertian
Berlaku
Memorandum Saling Pengertian No - Tahun 2024

tentang Pemberdayaan Masyarakat pada Ekosistem Mangrove
Kelengkapan Data:
Unduh
Memorandum Saling Pengertian
Memorandum Saling Pengertian No - Tahun 2024

tentang Pemberdayaan Masyarakat pada Ekosistem Mangrove

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Perjanjian Kerja Sama
Judul Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Pemberdayaan Masyarakat pada Ekosistem Mangrove
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No. Perjanjian Kerja Sama -
Jenis/Bentuk  Memorandum Saling Pengertian
Singkatan Jenis/Bentuk  MSP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 29 April 2024
Subjek PEMBERDAYAAN - MASYARAKAT - EKOSISTEM MANGROVE
Status Perjanjian Kerja Sama Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran

-

Memorandum Saling Pengertian
Memorandum Saling Pengertian No - Tahun 2024

tentang Pemberdayaan Masyarakat pada Ekosistem Mangrove

Infografis





Memorandum Saling Pengertian
Memorandum Saling Pengertian No - Tahun 2024

tentang Pemberdayaan Masyarakat pada Ekosistem Mangrove

Video


Mulai


770 dari 777 Pedoman Menteri
Berlaku
Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 3 Tahun 2024

tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Pedoman Menteri
Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 3 Tahun 2024

tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Pedoman Menteri
Judul Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. Peraturan 3
Jenis/Bentuk Peraturan Pedoman Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Pedoman Menteri
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 9 Juli 2024
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek PEMANTAUAN - EVALUASI - SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Status Peraturan

Mencabut Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran

-

Pedoman Menteri
Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 3 Tahun 2024

tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Infografis





Pedoman Menteri
Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 3 Tahun 2024

tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Video


Mulai