ID / EN
Advance Search
All Type
All Type
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
All Themes
All Themes
COVID-19
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Perkapalan
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Energi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Select Year
All Years
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1976
1971
1964
All Institutions & Agencies
All Institutions & Agencies
Kementerian Sekretariat Negara 339 peraturan
Sekretariat Kabinet 51 peraturan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 233 peraturan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 108 peraturan
Kementerian Perhubungan 161 peraturan
Kementerian Kelautan dan Perikanan 48 peraturan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 99 peraturan
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat 30 peraturan
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan 201 peraturan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 22 peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 40 peraturan
Kementerian Keuangan 8 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 32 peraturan
Badan Kepegawaian Negara 7 peraturan
Surat Keputusan Bersama 5 peraturan
Surat Edaran Bersama 1 peraturan
Kementerian Kesehatan 3 peraturan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3 peraturan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 1 peraturan
Pemprov DKI Jakarta 5 peraturan
Kementerian Dalam Negeri 48 peraturan
Lembaga Administrasi Negara 1 peraturan
Mahkamah Konstitusi 1 peraturan
Kementerian Agama 1 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku 1 peraturan
1371 dari 1449 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.25/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
Completeness of Data:
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.25/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.25/PW.007/MKP/2007 tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
No. Peraturan PM.25
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 26 Maret 2007
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek PENETAPAN SITUS - BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH PURBAKALA
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Bidang Hukum Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.25/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.25/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Video


Play


1372 dari 1449 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.24/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
Completeness of Data:
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.24/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.24/PW.007/MKP/2007 tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
No. Peraturan PM.24
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 26 Maret 2007
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek PENETAPAN SITUS - BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH PURBAKALA
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Bidang Hukum Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.24/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.24/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Video


Play


1373 dari 1449 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.22/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Sulawesi Utara Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
Completeness of Data:
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.22/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Sulawesi Utara Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.22/PW.007/MKP/2007 tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Sulawesi Utara Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
No. Peraturan PM.22
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 26 Maret 2007
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek PENETAPAN SITUS - BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH PURBAKALA
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Bidang Hukum Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.22/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Sulawesi Utara Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.22/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Sulawesi Utara Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Video


Play


1374 dari 1449 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.21/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Papua Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
Completeness of Data:
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.21/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Papua Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.21/PW.007/MKP/2007 tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Papua Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
No. Peraturan PM.21
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 26 Maret 2007
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek PENETAPAN SITUS - BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH PURBAKALA
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Bidang Hukum Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.21/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Papua Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.21/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Papua Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Video


Play


1375 dari 1449 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.20/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Maluku Utara Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
Completeness of Data:
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.20/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Maluku Utara Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.20/PW.007/MKP/2007 tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Maluku Utara Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
No. Peraturan PM.20
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 26 Maret 2007
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek PENETAPAN SITUS - BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH PURBAKALA
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Bidang Hukum Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.20/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Maluku Utara Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.20/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Maluku Utara Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Video


Play


1376 dari 1449 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.19/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
Completeness of Data:
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.19/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.19/PW.007/MKP/2007 tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
No. Peraturan PM.19
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 26 Maret 2007
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek PENETAPAN SITUS - BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH PURBAKALA
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Bidang Hukum Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.19/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.19/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Video


Play


1377 dari 1449 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No KM.67/UM.001/MKP Tahun 2004

tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil
Completeness of Data:
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No KM.67/UM.001/MKP Tahun 2004

tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
No. Peraturan 67
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 30 November 2004
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek PEDOMAN - PENGEMBANGAN PARIWISATA - PULAU-PULAU KECIL
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Bidang Hukum Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No KM.67/UM.001/MKP Tahun 2004

tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No KM.67/UM.001/MKP Tahun 2004

tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil

Video


Play


1378 dari 1449 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Berlaku
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1472 Tahun 2021

tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021
Completeness of Data:
Download
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1472 Tahun 2021

tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1472 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. Peraturan 1472
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Kepmenpan RB
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 17 Desember 2021
Subjek UNIT KERJA - BERPREDIKAT - WBK - WBBM - TAHUN 2021
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1472 Tahun 2021

tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021

Infographics





Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1472 Tahun 2021

tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021

Video


Play


1379 dari 1449 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Berlaku
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 981 Tahun 2021

tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021
Completeness of Data:
Download
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 981 Tahun 2021

tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. Peraturan 981
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Kepmenpan RB
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 14 Juni 2021
Subjek SELEKSI - TEKNIS - FUNGSIONAL - PEMERINTAH
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bidang Hukum Kepegawaian
Lampiran -

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 981 Tahun 2021

tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021

Infographics





Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 981 Tahun 2021

tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021

Video


Play


1380 dari 1449 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Berlaku
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 161 Tahun 2021

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021
Completeness of Data:
Download
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 161 Tahun 2021

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 161 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021
T.E.U. Badan / Pengarang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. Peraturan 161 Tahun 2021
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Kepmenpan RB
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 16 Maret 2021
Subjek Kompetisi - Inovasi - Pelayanan - Publik
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 161 Tahun 2021

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021

Infographics





Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 161 Tahun 2021

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021

Video


Play