Advance Search
All Type
All Themes
Select Year
All Institutions & Agencies
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.25/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.25/PW.007/MKP/2007 tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
No. Peraturan PM.25
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 26 Maret 2007
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek PENETAPAN SITUS - BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH PURBAKALA
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Bidang Hukum Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Lampiran -


Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.25/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Infographics






Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.25/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Video



Play


Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.24/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.24/PW.007/MKP/2007 tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
No. Peraturan PM.24
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 26 Maret 2007
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek PENETAPAN SITUS - BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH PURBAKALA
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Bidang Hukum Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Lampiran -


Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.24/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Infographics






Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.24/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Video



Play


Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.22/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Sulawesi Utara Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.22/PW.007/MKP/2007 tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Sulawesi Utara Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
No. Peraturan PM.22
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 26 Maret 2007
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek PENETAPAN SITUS - BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH PURBAKALA
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Bidang Hukum Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Lampiran -


Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.22/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Sulawesi Utara Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Infographics






Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.22/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Sulawesi Utara Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Video



Play


Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.21/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Papua Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.21/PW.007/MKP/2007 tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Papua Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
No. Peraturan PM.21
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 26 Maret 2007
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek PENETAPAN SITUS - BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH PURBAKALA
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Bidang Hukum Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Lampiran -


Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.21/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Papua Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Infographics






Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.21/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Papua Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Video



Play


Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.20/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Maluku Utara Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.20/PW.007/MKP/2007 tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Maluku Utara Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
No. Peraturan PM.20
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 26 Maret 2007
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek PENETAPAN SITUS - BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH PURBAKALA
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Bidang Hukum Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Lampiran -


Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.20/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Maluku Utara Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Infographics






Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.20/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Maluku Utara Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Video



Play


Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.19/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.19/PW.007/MKP/2007 tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
No. Peraturan PM.19
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 26 Maret 2007
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek PENETAPAN SITUS - BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH PURBAKALA
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Bidang Hukum Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Lampiran -


Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.19/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Infographics






Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.19/PW.007/MKP Tahun 2007

tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Video



Play


Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No KM.67/UM.001/MKP Tahun 2004

tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
No. Peraturan 67
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 30 November 2004
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek PEDOMAN - PENGEMBANGAN PARIWISATA - PULAU-PULAU KECIL
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Bidang Hukum Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Lampiran -


Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No KM.67/UM.001/MKP Tahun 2004

tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil

Infographics






Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No KM.67/UM.001/MKP Tahun 2004

tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil

Video



Play


Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1472 Tahun 2021

tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1472 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. Peraturan 1472
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Kepmenpan RB
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 17 Desember 2021
Subjek UNIT KERJA - BERPREDIKAT - WBK - WBBM - TAHUN 2021
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -


Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1472 Tahun 2021

tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021

Infographics






Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1472 Tahun 2021

tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021

Video



Play


Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 981 Tahun 2021

tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. Peraturan 981
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Kepmenpan RB
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 14 Juni 2021
Subjek SELEKSI - TEKNIS - FUNGSIONAL - PEMERINTAH
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bidang Hukum Kepegawaian
Lampiran -


Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 981 Tahun 2021

tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021

Infographics






Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 981 Tahun 2021

tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021

Video



Play


Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 161 Tahun 2021

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 161 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021
T.E.U. Badan / Pengarang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. Peraturan 161 Tahun 2021
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Kepmenpan RB
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 16 Maret 2021
Subjek Kompetisi - Inovasi - Pelayanan - Publik
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -


Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 161 Tahun 2021

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021

Infographics






Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 161 Tahun 2021

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021

Video



Play