Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ID / EN
Advance Search
All Type
All Type
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
Staatsblad
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Memorandum Saling Pengertian
Pedoman Menteri
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Peraturan Menteri Transmigrasi
All Themes
All Themes
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Energi
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Perkapalan
COVID-19
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pertanahan
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf
Pelabuhan dan Kapal Perikanan
Penangkapan Ikan
Batas Negara Indonesia
Pendaftaran Tanah
Penatagunaan Tanah
Pengendalian Hak Atas Tanah
Pengadaan Tanah
Tata Ruang
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
Select Year
All Years
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1977
1976
1971
1964
1945
1934
1927
1920
1916
All Institutions & Agencies
All Institutions & Agencies
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 7 peraturan
Kementerian Sekretariat Negara 522 peraturan
Sekretariat Kabinet 55 peraturan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 393 peraturan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 130 peraturan
Kementerian Perhubungan 183 peraturan
Kementerian Kelautan dan Perikanan 81 peraturan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 127 peraturan
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat 39 peraturan
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan 213 peraturan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 43 peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 62 peraturan
Kementerian Keuangan 15 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 35 peraturan
Badan Kepegawaian Negara 15 peraturan
Surat Keputusan Bersama 10 peraturan
Surat Edaran Bersama 1 peraturan
Kementerian Kesehatan 4 peraturan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 8 peraturan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 1 peraturan
Pemprov DKI Jakarta 5 peraturan
Kementerian Dalam Negeri 54 peraturan
Lembaga Administrasi Negara 1 peraturan
Mahkamah Konstitusi 1 peraturan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Agama 1 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku 1 peraturan
Mahkamah Agung 2 peraturan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2 peraturan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 26 peraturan
Kementerian Transmigrasi 4 peraturan
1911 dari 2041 Instruksi Menteri
tidak berlaku
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalisasikan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua
Completeness of Data:
Download
Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalisasikan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalisasikan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Dalam Negeri
No. Peraturan 54
Jenis/Bentuk Peraturan Instruksi Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Inmen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 18 Oktober 2021
Subjek PEMBERLAKUAN-PEMBATASAN-KEGIATAN-MASYARAKAT-CORONA-VIRUS-DISEASE-2019
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri
Bidang Hukum COVID-19
Lampiran -

Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalisasikan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua

Infographics





Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalisasikan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua

Video


Play


1912 dari 2041 Instruksi Menteri
tidak berlaku
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2021

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Completeness of Data:
Download
Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2021

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Dalam Negeri
No. Peraturan 53
Jenis/Bentuk Peraturan Instruksi Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Inmen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 18 Oktober 2021
Subjek PEMBERLAKUAN-PEMBATASAN-KEGIATAN-MASYARAKAT-CORONA-VIRUS-DISEASE-2019
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri
Bidang Hukum COVID-19
Lampiran -

Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2021

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Infographics





Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2021

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Video


Play


1913 dari 2041 Instruksi Menteri
tidak berlaku
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Completeness of Data:
Download
Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Dalam Negeri
No. Peraturan 47
Jenis/Bentuk Peraturan Instruksi Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Inmen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 4 Oktober 2021
Subjek PEMBERLAKUAN-PEMBATASAN-KEGIATAN-MASYARAKAT-CORONA-VIRUS-DISEASE-2019
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri
Bidang Hukum COVID-19
Lampiran -

Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Infographics





Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Video


Play


1914 dari 2041 Instruksi Menteri
tidak berlaku
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Completeness of Data:
Download
Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Dalam Negeri
No. Peraturan 43
Jenis/Bentuk Peraturan Instruksi Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Inmen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 20 September 2021
Subjek PEMBERLAKUAN-PEMBATASAN-KEGIATAN-MASYARAKAT-CORONA-VIRUS-DISEASE-2019
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri
Bidang Hukum COVID-19
Lampiran -

Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Infographics





Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Video


Play


1915 dari 2041 Instruksi Menteri
tidak berlaku
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Completeness of Data:
Download
Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Dalam Negeri
No. Peraturan 39
Jenis/Bentuk Peraturan Instruksi Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Inmen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 6 September 2021
Subjek PPKM
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Dalam Negeri
Bidang Hukum COVID-19
Lampiran -

Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Infographics





Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Video


Play


1916 dari 2041 Instruksi Menteri
tidak berlaku
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 34 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Completeness of Data:
Download
Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 34 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Dalam Negeri
No. Peraturan 34
Jenis/Bentuk Peraturan Instruksi Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Inmen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 16 Agustus 2021
Subjek PPKM
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Dalam Negeri
Bidang Hukum COVID-19
Lampiran -

Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 34 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Infographics





Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 34 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Video


Play


1917 dari 2041 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berlaku
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 48 Tahun 2021

tentang Kawasan Konservasi di Perairan Pulau AY dan Pulau RHUN di Provinsi Maluku
Completeness of Data:
Download
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 48 Tahun 2021

tentang Kawasan Konservasi di Perairan Pulau AY dan Pulau RHUN di Provinsi Maluku

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Pulau AY dan Pulau RHUN di Provinsi Maluku
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. Peraturan 48
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Kepmen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 21 Juni 2021
Subjek KONSERVASI - PERAURAN - AY - RHUN - MALUKU
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bidang Hukum Sumber Daya Air
Lampiran -

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 48 Tahun 2021

tentang Kawasan Konservasi di Perairan Pulau AY dan Pulau RHUN di Provinsi Maluku

Infographics





Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 48 Tahun 2021

tentang Kawasan Konservasi di Perairan Pulau AY dan Pulau RHUN di Provinsi Maluku

Video


Play


1918 dari 2041 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berlaku
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 47 Tahun 2021

tentang Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Lease di Provinsi Maluku
Completeness of Data:
Download
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 47 Tahun 2021

tentang Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Lease di Provinsi Maluku

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Lease di Provinsi Maluku
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. Peraturan 47
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Kepmen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 21 Juni 2021
Subjek KONSERVASI - PERAURAN - LEASE - MALUKU
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bidang Hukum Sumber Daya Air
Lampiran -

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 47 Tahun 2021

tentang Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Lease di Provinsi Maluku

Infographics





Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 47 Tahun 2021

tentang Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Lease di Provinsi Maluku

Video


Play


1919 dari 2041 Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Berlaku
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 6 Tahun 2023

tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi
Completeness of Data:
Access Link Download
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 6 Tahun 2023

tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
No. Peraturan 6
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 28 Desember 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 29 Desember 2023
Sumber BN 2023 (1074): 35 hlm
Subjek PEDOMAN - TATA KELOLA - INSENTIF IMPOR - KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI - PERCEPATAN INVESTASI
Status Peraturan Berlakul
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 6 Tahun 2023

tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi

Infographics





Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 6 Tahun 2023

tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi

Video


Play


1920 dari 2041 Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Berlaku
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 2 Tahun 2023

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024
Completeness of Data:
Access Link Download
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 2 Tahun 2023

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
No. Peraturan 2
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 19 Desember 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 21 Desember 2023
Sumber BN 2023 (1015): 128 hlm
Subjek PETUNJUK TEKNIS - DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK - FASILITASI PENANAMAN MODAL - TAHUN ANGGARAN 2024
Status Peraturan Mencabut Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Penanaman Modal
Lampiran -

Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 2 Tahun 2023

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024

Infographics





Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 2 Tahun 2023

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024

Video


Play