Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ID / EN
Advance Search
All Type
All Type
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
Staatsblad
All Themes
All Themes
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Energi
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Perkapalan
COVID-19
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf
Pelabuhan dan Kapal Perikanan
Penangkapan Ikan
Batas Negara Indonesia
Select Year
All Years
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1977
1976
1971
1964
1934
All Institutions & Agencies
All Institutions & Agencies
Kementerian Sekretariat Negara 123 peraturan
Sekretariat Kabinet 2 peraturan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 21 peraturan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 7 peraturan
Kementerian Perhubungan 18 peraturan
Kementerian Kelautan dan Perikanan 9 peraturan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2 peraturan
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat 7 peraturan
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan 8 peraturan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 3 peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 16 peraturan
Kementerian Keuangan 3 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 24 peraturan
Badan Kepegawaian Negara 2 peraturan
Surat Keputusan Bersama 3 peraturan
Surat Edaran Bersama
Kementerian Kesehatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2 peraturan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pemprov DKI Jakarta 4 peraturan
Kementerian Dalam Negeri 52 peraturan
Lembaga Administrasi Negara
Mahkamah Konstitusi 1 peraturan
Kementerian Agama 1 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku 1 peraturan
Mahkamah Agung
1 dari 309 Peraturan Presiden
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam
Completeness of Data:
Download
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden (2019-2024: Joko Widodo)
No. Peraturan 8
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 19 Januari 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 19 Januari 2023
Sumber  LN 2023(16): 13 hlm
Subjek PENGELOLAAN - BENDA MUATAN - KAPAL TENGGELAM
Status Peraturan

Mencabut:

  1. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan
  2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam,
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Perkapalan
Lampiran

-

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Infographics





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Video


Play


2 dari 309 Peraturan Presiden
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2023

tentang Pengesahan Asean Trade in Services Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa Asean)
Completeness of Data:
Download
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2023

tentang Pengesahan Asean Trade in Services Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa Asean)

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengesahan Asean Trade in Services Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa Asean)
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden (2019-2024: Joko Widodo)
No. Peraturan 3
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 16 Januari 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 16 Januari 2023
Sumber  LN 2023(164): 164 hlm
Subjek PENGESAHAN - PERSETUJUAN - PERDAGANGAN - JASA - ASEAN
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran

-

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2023

tentang Pengesahan Asean Trade in Services Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa Asean)

Infographics





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2023

tentang Pengesahan Asean Trade in Services Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa Asean)

Video


Play


3 dari 309 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berlaku
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2023

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
Completeness of Data:
Access Link Download
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2023

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. Peraturan 2
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 2 Januari 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 3 Januari 2023
Sumber  BN 2023 (2): 10 hlm
Subjek PNBP - KKP - SUMBER DAYA ALAM - PERIKANAN
Status Peraturan Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bidang Hukum Perikanan
Lampiran -

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2023

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan

Infographics





Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2023

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan

Video


Play


4 dari 309 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berlaku
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 Tahun 2023

tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan Pada Saat Didaratkan
Completeness of Data:
Access Link Download
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 Tahun 2023

tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan Pada Saat Didaratkan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan Pada Saat Didaratkan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. Peraturan 1
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 2 Januari 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 3 Januari 2023
Sumber  BN 2023 (1): 6 hlm
Subjek PENETAPAN - NILAI - PRODUKSI - IKAN
Status Peraturan Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bidang Hukum Perikanan
Lampiran -

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 Tahun 2023

tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan Pada Saat Didaratkan

Infographics





Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 Tahun 2023

tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan Pada Saat Didaratkan

Video


Play


5 dari 309 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Berlaku
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 11 Tahun 2022

tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Completeness of Data:
Download
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 11 Tahun 2022

tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No. Peraturan 11
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 21 November 2022
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 19 Desember 2022
Sumber  BN 2022 (1284):131 hlm
Subjek TATA NASKAH - DINAS
Status Peraturan Mencabut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 11 Tahun 2022

tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Infographics





Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 11 Tahun 2022

tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Video


Play


6 dari 309 Undang - Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2023

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Completeness of Data:
Download
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2023

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden
No. Peraturan 4
Jenis/Bentuk Peraturan  
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 12 Januari 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 12 Januari 2023
Sumber  LN 2023 (4):819 hlm
Subjek PENGEMBANGAN - PENGUATAN - SEKTOR KEUANGAN 
Status Peraturan

Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Keuangan
Lampiran

-

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2023

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Infographics





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2023

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Video


Play


7 dari 309 Undang - Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2023

tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation)
Completeness of Data:
Download
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2023

tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation)

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation)
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden
No. Peraturan 3
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 3 Januari 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 3 Januari 2023
Sumber  LN 2023 (3):6 hlm
Subjek KERJA SAMA - PERTAHANAN - INDONESIA - SINGAPURA
Status Peraturan

Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran

Naskah Resmi CTC RI-Singapura Bidang Pertahanan

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2023

tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation)

Infographics





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2023

tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation)

Video


Play


8 dari 309 Undang - Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2023

tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation in the Field of Defence)
Completeness of Data:
Download
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2023

tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation in the Field of Defence)

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation in the Field of Defence)
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden
No. Peraturan 2
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 3 Januari 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 3 Januari 2023
Sumber  LN 2023 (2):6 hlm
Subjek KERJA SAMA - PERTAHANAN - INDONESIA - FIJI
Status Peraturan

Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran

Naskah Resmi CTC RI-FIJI Bidang Pertahanan

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2023

tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation in the Field of Defence)

Infographics





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2023

tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation in the Field of Defence)

Video


Play


9 dari 309 Undang - Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Completeness of Data:
Download
Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden
No. Peraturan 1
Jenis/Bentuk Peraturan Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan UU
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 2 Januari 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 2 Januari 2023
Sumber  LN 2023 (1):345 hlm
Subjek KITAB - UNDANG-UNDANG - HUKUM PIDANA
Status Peraturan

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran

-

Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Infographics





Undang - Undang
Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Video


Play


10 dari 309 Keputusan Presiden
Berlaku
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2022

tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
Completeness of Data:
Download
Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2022

tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden(2019-2024: Joko Widodo)
No. Peraturan 25
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Presiden
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Keppres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 23 Desember 2022
Subjek PROGRAM - PENYUSUNAN - PERATURAN PEMERINTAH
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2022

tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah

Infographics





Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2022

tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah

Video


Play