Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Advance Search
All Type
All Themes
Select Year
All Institutions & Agencies
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2025

tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-Undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden (2024-2029: Prabowo Subianto)
No. Peraturan 11
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 7 Maret 2025
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 7 Maret 2025
Sumber  LN 2025 (29): 39 hlm
Subjek PEMBERIAN - TUNJANGAN HARI RAYA - GAJI KETIGA BELAS
Status Peraturan

Berlaku

Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -


Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2025

tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025

Infographics






Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2025

tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025

Video



Play


2 dari 535 Surat Edaran
Surat Edaran
Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan No 1 Tahun 2025

tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
No. Peraturan 1
Jenis/Bentuk Peraturan Surat Edaran 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan SE
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 5 Maret 2025
Subjek PENERAPAN - APLIKASI - SRIKANDI
Status Peraturan

Berlaku

Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -


Surat Edaran
Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan No 1 Tahun 2025

tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Infographics






Surat Edaran
Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan No 1 Tahun 2025

tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Video



Play


3 dari 535 Surat Edaran
Surat Edaran
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 2 Tahun 2025

tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. Peraturan 2
Jenis/Bentuk Peraturan Surat Edaran 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan SE
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 5 Maret 2025
Subjek PENYESUAIAN - TUGAS KEDINASAN - APARATUR SIPIL NEGARA
Status Peraturan

Berlaku

Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -


Surat Edaran
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 2 Tahun 2025

tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H

Infographics






Surat Edaran
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 2 Tahun 2025

tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H

Video



Play


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2025

tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Informasi Geospasial Tematik Pertanahan

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Informasi Geospasial Tematik Pertanahan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
No. Peraturan 1
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 14 Februari 2025
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 18 Februari 2025
Sumber  BN 2025 (107): 214 hlm
Subjek BASIS DATA - INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK - PERTANAHAN
Status Peraturan

Berlaku


Mencabut ketentuan mengenai kolom dan keterangan kolom pada kolom entitas IGT pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang

Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Bidang Hukum Pertanahan
Lampiran -


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2025

tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Informasi Geospasial Tematik Pertanahan

Infographics






Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2025

tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Informasi Geospasial Tematik Pertanahan

Video



Play


Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2025

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-Undangan
Judul Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden (2024-2029: Prabowo Subianto)
No. Peraturan 12
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 10 Februari 2025
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 10 Februari 2025
Sumber  LN 2025 (19): 7 hlm
Subjek RENCANA - PEMBANGUNAN - JANGKA MENENGAH
Status Peraturan

Berlaku

Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran
  1. Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025
  2. Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025
  3. Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025
  4. Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025


Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2025

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Infographics






Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2025

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Video



Play


Instruksi Presiden
Instruksi Presiden No 2 Tahun 2025

tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden (2024-2029: Prabowo Subianto)
No. Peraturan 2
Jenis/Bentuk Peraturan Instruksi Presiden
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Inpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 30 Januari 2025
Subjek PERCEPATAN - JARINGAN IRIGASI - SWASEMBADA PANGAN
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Keuangan
Lampiran -


Instruksi Presiden
Instruksi Presiden No 2 Tahun 2025

tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan

Infographics






Instruksi Presiden
Instruksi Presiden No 2 Tahun 2025

tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan

Video



Play


Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2025

tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden (2024-2029: Prabowo Subianto)
No. Peraturan 5
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Presiden
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Keppres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 24 Januari 2025
Subjek PROGRAM - PENYUSUNAN - PERATURAN PRESIDEN
Status Peraturan

Berlaku

Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -


Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2025

tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden

Infographics






Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2025

tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden

Video



Play


Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 2025

tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden (2024-2029: Prabowo Subianto)
No. Peraturan 4
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Presiden
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Keppres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 24 Januari 2025
Subjek PROGRAM - PENYUSUNAN - PERATURAN PEMERINTAH
Status Peraturan

Berlaku

Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -


Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 2025

tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah

Infographics






Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 2025

tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah

Video



Play


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No 12 Tahun 2019

tentang Konsolidasi Tanah

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
No. Peraturan 12
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 27 Mei 2019
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 10 Juli 2019
Sumber  BN 2019 (756): 59 hlm
Subjek KONSOLIDASI-TANAH
Status Peraturan

Berlaku


Mencabut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah

Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Bidang Hukum Penatagunaan Tanah
Lampiran -


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No 12 Tahun 2019

tentang Konsolidasi Tanah

Infographics






Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No 12 Tahun 2019

tentang Konsolidasi Tanah

Video



Play


Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan No 2 Tahun 2025

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Perhubungan
No. Peraturan 2
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 2 Januari 2025
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 13 Januari 2025
Sumber  BN 2025 (18):10 hlm
Subjek PENYELENGGARAAN - ANGKUTAN - UDARA
Status Peraturan

Berlaku


Mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Perhubungan
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -


Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan No 2 Tahun 2025

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Infographics






Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan No 2 Tahun 2025

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Video



Play