Sharing Session dan Evaluasi Pengelolaan JDIH KPU
JDIH MARVES – Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (JDIH KPU), JDIH Marves mendapat kehormatan menghadiri kegiatan Sharing Session dan Evaluasi Pengelolaan JDIH KPU sebagai narasumber yang diselenggarakan di Gran Melia, Jakarta pada tanggal 14-16 September 2023.
Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU dan turut mengundang Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan Kepala Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum BPK. Urgensi diselenggarakannya kegiatan sharing session dimaksud antara lain sebagai sarana berbagi ilmu dan bertukar gagasan terkait peningkatan pengelolaan JDIH KPU serta langkah-langkah peningkatan kapasitas SDM.
Pada sesi sharing/berbagi pengalaman pengelolaan JDIH Marves terkait fitur inovasi, Kepala Biro Hukum Kemenko Marves menyampaikan bahwa penting bagi pengelola JDIH untuk menganalisis tantangan, kendala, serta peluang dalam rangka mewujudkan JDIH Marves sebagai aplikasi pemerintah berkelas dunia. Perkembangan teknologi yang begitu cepat, tingkat aksesibilitas informasi pubik, serta tingkat keamanan data menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan JDIH Marves. Namun, semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi hukum dan semakin meleknya masyarakat terhadap perkembangan teknologi menjadi peluang yang patut dimaksimalkan dalam menciptakan inovasi pada JDIH Marves.
Beberapa inovasi pengembangan JDIH Marves yang telah berhasil direalisasikan sepanjang tahun 2023 antara lain:
- Penambahan Fitur Sistem Informasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan (SI PUU);
- Integrasi website dan media sosial JDIH Marves;
- Penambahan fitur Locked Document;
- Penambahan fitur Menu Aksesibilitas;
- Penambahan fitur Informasi Progres Rancangan Peraturan; dan
- Penambahan fitur Informasi Daftar Penelaahan Hukum.
Namun demikian, dalam menciptakan inovasi perlu untuk tetap memperhatikan aspek keamanan data bagi pengguna JDIH. Terkait aspek keamanan data, pengelola JDIH dapat bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk dapat dilakukan IT Security Assessment (ITSA). Dengan begitu akan meningkatkan kepercayaan para pengguna dalam memanfaatkan JDIH sebagai sarana penyedia informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
Dengan telah diselenggarakannya Sharing Session dan Evaluasi Pengelolaan JDIH KPU, diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, khususnya JDIH KPU.
