Perpres 12/2025: Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2025-2029

Jakarta – bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Presiden Prabowo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden serta Wakil Presiden terpilih Tahun 2024, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagaimana Pasal 2 Ayat (6) RPJMN memliki peran yang penting yang merupakan:

1. dasar hukum bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Renstra-KL;
2. dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat di dalam RPJMN;
3. dasar hukum bagi Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah;
4. pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN; dan
5. pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional.

RPJMN Tahun 2025-2029 terdiri atas:

1. narasi RPJMN Tahun 2025-2029 yang memuat evaluasi dan tantangan pembangunan, kebijakan pembangunan, prioritas nasional, arah pembangunan wilayah, pendanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi, dan tata kelola data pembangunan;
2. matriks pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029;
3. matriks kementerian/lembaga RPJMN Tahun 2025-2029; dan
4. arah pembangunan kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, diharapkan RPJMN Tahun 2025-2029 ini dapat mempercepat pencapaian target pembangunan jangka panjang, termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta memperkuat daya saing nasional.