ID / EN
Advance Search
All Type
All Type
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
Staatsblad
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
All Themes
All Themes
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Energi
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Perkapalan
COVID-19
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pertanahan
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf
Pelabuhan dan Kapal Perikanan
Penangkapan Ikan
Batas Negara Indonesia
Select Year
All Years
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1977
1976
1971
1964
1945
1934
1927
1920
1916
All Institutions & Agencies
All Institutions & Agencies
Kementerian Sekretariat Negara 465 peraturan
Sekretariat Kabinet 55 peraturan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 381 peraturan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 125 peraturan
Kementerian Perhubungan 177 peraturan
Kementerian Kelautan dan Perikanan 72 peraturan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 125 peraturan
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat 39 peraturan
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan 213 peraturan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 39 peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 55 peraturan
Kementerian Keuangan 12 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 35 peraturan
Badan Kepegawaian Negara 14 peraturan
Surat Keputusan Bersama 9 peraturan
Surat Edaran Bersama 1 peraturan
Kementerian Kesehatan 4 peraturan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 7 peraturan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 1 peraturan
Pemprov DKI Jakarta 5 peraturan
Kementerian Dalam Negeri 54 peraturan
Lembaga Administrasi Negara 1 peraturan
Mahkamah Konstitusi 1 peraturan
Kementerian Agama 1 peraturan
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku 1 peraturan
Mahkamah Agung 2 peraturan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2 peraturan
1651 dari 1896 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Pariwisata No 21 Tahun 2016

tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata
Completeness of Data: 50 448
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 21 Tahun 2016

tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pariwisata
No. Peraturan 21
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 21 Desember 2016
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 27 Desember 2016
Sumber  BN 2016 (1997):37 hlm
Subjek PEMETAAN - URUSAN PEMERINTAHAN - PERANGKAT DAERAH - PARIWISATA
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Kementerian Pariwisata
Bidang Hukum Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 21 Tahun 2016

tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 21 Tahun 2016

tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata

Video


Play


1652 dari 1896 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Pariwisata No 19 Tahun 2016

tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Di Bidang Pariwisata
Completeness of Data: 6 306
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 19 Tahun 2016

tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Di Bidang Pariwisata

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Di Bidang Pariwisata
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pariwisata
No. Peraturan 19
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 26 Oktober 2016
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 28 Oktober 2016
Sumber  BN 2016 (1621):8 hlm
Subjek SERTIFIKASI - KOMPETENSI - PARIWISATA
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata
Bidang Hukum Pengembangan SDM dan Pariwisata Ekraf
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 19 Tahun 2016

tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Di Bidang Pariwisata

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 19 Tahun 2016

tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Di Bidang Pariwisata

Video


Play


1653 dari 1896 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
tidak berlaku
Peraturan Menteri Pariwisata No 18 Tahun 2016

tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
Completeness of Data: 10 584
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 18 Tahun 2016

tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pariwisata
No. Peraturan 18
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 14 Oktober 2016
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 18 Oktober 2016
Sumber  BN 2016 (1551):32 hlm
Subjek PENDAFTARAN - USAHA PARIWISATA
Status Peraturan

Dicabut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata

Mencabut:

  1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata
  2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi
  3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman
  4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata
  5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata
  6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata
  7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
  8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata
  9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
  10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
  11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata
  12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
  13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Pariwisata
Bidang Hukum Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 18 Tahun 2016

tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 18 Tahun 2016

tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Video


Play


1654 dari 1896 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
tidak berlaku
Peraturan Menteri Pariwisata No 17 Tahun 2016

tentang Statuta Politeknik Pariwisata Lombok
Completeness of Data: 0 236
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 17 Tahun 2016

tentang Statuta Politeknik Pariwisata Lombok

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 17 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Lombok
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pariwisata
No. Peraturan 17
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 14 Oktober 2016
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 18 Oktober 2016
Sumber  BN 2016 (1550):61 hlm
Subjek STATUTA - POLITEKNIK - PARIWISATA - LOMBOK
Status Peraturan Dicabut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Lombok
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Kementerian Pariwisata
Bidang Hukum Pengembangan SDM dan Pariwisata Ekraf
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 17 Tahun 2016

tentang Statuta Politeknik Pariwisata Lombok

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 17 Tahun 2016

tentang Statuta Politeknik Pariwisata Lombok

Video


Play


1655 dari 1896 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
tidak berlaku
Peraturan Menteri Pariwisata No 16 Tahun 2016

tentang Statuta Politeknik Pariwisata Palembang
Completeness of Data: 0 267
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 16 Tahun 2016

tentang Statuta Politeknik Pariwisata Palembang

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 16 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Palembang
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pariwisata
No. Peraturan 16
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 14 Oktober 2016
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 18 Oktober 2016
Sumber  BN 2016 (1549):60 hlm
Subjek STATUTA - POLITEKNIK - PARIWISATA - PALEMBANG
Status Peraturan Dicabut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Palembang
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata
Bidang Hukum Pengembangan SDM dan Pariwisata Ekraf
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 16 Tahun 2016

tentang Statuta Politeknik Pariwisata Palembang

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 16 Tahun 2016

tentang Statuta Politeknik Pariwisata Palembang

Video


Play


1656 dari 1896 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Pariwisata No 10 Tahun 2016

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Completeness of Data: 19 524
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 10 Tahun 2016

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pariwisata
No. Peraturan 10
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 2 Agustus 2016
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 9 Agustus 2016
Sumber  BN 2016 (1173):56 hlm
Subjek RENCANA INDUK - PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Kementerian Pariwisata
Bidang Hukum Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 10 Tahun 2016

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 10 Tahun 2016

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Video


Play


1657 dari 1896 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Pariwisata No 8 Tahun 2016

tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pariwisata dan Kesenian Nomor KEP-10/MNPK/2000 tentang Usaha Jasa Manajemen Hotel Jaringan Internasional
Completeness of Data: 6 319
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 8 Tahun 2016

tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pariwisata dan Kesenian Nomor KEP-10/MNPK/2000 tentang Usaha Jasa Manajemen Hotel Jaringan Internasional

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pariwisata dan Kesenian Nomor KEP-10/MNPK/2000 tentang Usaha Jasa Manajemen Hotel Jaringan Internasional
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pariwisata
No. Peraturan 8
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 22 Juni 2016
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 27 Juni 2016
Sumber  BN 2016 (942):3 hlm
Subjek PENCABUTAN - USAHA - JASA - MANAJEMEN HOTEL JARINGAN INTERNASIONAL
Status Peraturan

Mencabut Keputusan Menteri Pariwisata dan Kesenian Nomor KEP-10/MNPK/2000 tentang Usaha Jasa Manajemen Hotel Jaringan Internasional
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata
Bidang Hukum Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata, Perizinan
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 8 Tahun 2016

tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pariwisata dan Kesenian Nomor KEP-10/MNPK/2000 tentang Usaha Jasa Manajemen Hotel Jaringan Internasional

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 8 Tahun 2016

tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pariwisata dan Kesenian Nomor KEP-10/MNPK/2000 tentang Usaha Jasa Manajemen Hotel Jaringan Internasional

Video


Play


1658 dari 1896 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Pariwisata No 7 Tahun 2016

tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi
Completeness of Data: 4 322
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 7 Tahun 2016

tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pariwisata
No. Peraturan 7
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 15 Juni 2016
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 20 Juni 2016
Sumber  BN 2016 (910):4 hlm
Subjek PEDOMAN - PENYELENGGARAAN - WISATA SELAM REKREASI
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum dan Komunikasi Publik
Bidang Hukum Produk Wisata, Event dan Pemasaran, Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 7 Tahun 2016

tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 7 Tahun 2016

tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi

Video


Play


1659 dari 1896 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Pariwisata No 5 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Lombok
Completeness of Data: 0 272
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 5 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Lombok

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Lombok
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pariwisata
No. Peraturan 5
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 27 April 2016
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 9 Mei 2016
Sumber  BN 2016 (711):16 hlm
Subjek ORGANISASI - TATA KERJA - POLITEKNIK - PARIWISATA - LOMBOK
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata
Bidang Hukum Pengembangan SDM dan Pariwisata Ekraf
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 5 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Lombok

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 5 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Lombok

Video


Play


1660 dari 1896 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Pariwisata No 4 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Palembang
Completeness of Data: 4 252
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 4 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Palembang

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Palembang
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pariwisata
No. Peraturan 4
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 27 April 2016
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 9 Mei 2016
Sumber  BN 2016 (710):16 hlm
Subjek ORGANISASI - TATA KERJA - POLITEKNIK - PARIWISATA -PALEMBANG
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata
Bidang Hukum Pengembangan SDM dan Pariwisata Ekraf
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 4 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Palembang

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No 4 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Palembang

Video


Play