Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ID / EN
Advance Search
All Type
All Type
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
Staatsblad
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Memorandum Saling Pengertian
Pedoman Menteri
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Peraturan Menteri Transmigrasi
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
All Themes
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Energi
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Perkapalan
COVID-19
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pertanahan
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf
Pelabuhan dan Kapal Perikanan
Penangkapan Ikan
Batas Negara Indonesia
Pendaftaran Tanah
Penatagunaan Tanah
Pengendalian Hak Atas Tanah
Pengadaan Tanah
Tata Ruang
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
Select Year
All Years
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1977
1976
1971
1964
1945
1934
1927
1920
1916
All Institutions & Agencies
All Institutions & Agencies
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Kementerian Sekretariat Negara 3 peraturan
Sekretariat Kabinet 2 peraturan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perhubungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 59 peraturan
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19
Badan Kepegawaian Negara
Surat Keputusan Bersama
Surat Edaran Bersama
Kementerian Kesehatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pemprov DKI Jakarta
Kementerian Dalam Negeri
Lembaga Administrasi Negara
Mahkamah Konstitusi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Agama
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
Mahkamah Agung
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Transmigrasi
1 dari 64 Peraturan Pemerintah
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 110 Tahun 2015

tentang Usaha Wisata Argo Hortikultura
Completeness of Data:
Download
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 110 Tahun 2015

tentang Usaha Wisata Argo Hortikultura

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2015 tentang Usaha Wisata Argo Hortikultura
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 110
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Pemerintah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PP
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 23 Desember 2015
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 28 Desember 2015
Sumber LN 2015 (332): 14 hlm
Subjek USAHA WISATA - ARGO HORTIKULTURA
Status Peraturan

Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Lampiran -

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 110 Tahun 2015

tentang Usaha Wisata Argo Hortikultura

Infographics





Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 110 Tahun 2015

tentang Usaha Wisata Argo Hortikultura

Video


Play


2 dari 64 Peraturan Presiden
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 19 Tahun 2024

tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional
Completeness of Data:
Download
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 19 Tahun 2024

tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-Undangan
Judul Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Presiden (2019-2024: Joko Widodo)
No. Peraturan 19
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 12 Februari 2024
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 12 Februari 2024
Sumber  LN 2024 (32): 46 hlm
Subjek PERCEPATAN - PENGEMBANGAN - INDUSTRI - GIM - NASIONAL
Status Peraturan

Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata, Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Lampiran

-

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 19 Tahun 2024

tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional

Infographics





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 19 Tahun 2024

tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional

Video


Play


3 dari 64 Peraturan Presiden
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2022

tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022
Completeness of Data:
Download
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2022

tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 7
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 11 Januari 2022
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 11 Januari 2022
Sumber  LN 2022(11): 20 hlm
Subjek PETUNJUK TEKNIS - DANA - ALOKASI - KHUSUS - FISIK - TAHUN ANGGARAN 2022
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Lampiran

Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022

Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2022

tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022

Infographics





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2022

tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022

Video


Play


4 dari 64 Peraturan Presiden
tidak berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 79 Tahun 2011

tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yatch) Asing Ke Indonesia
Completeness of Data:
Download
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 79 Tahun 2011

tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yatch) Asing Ke Indonesia

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yatch) Asing Ke Indonesia 
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 79
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 31 Oktober 2011
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek KUNJUNGAN - KAPAL ASING
Status Peraturan

Tidak Berlaku

Riwayat Status:

Dicabut:

Diubah:
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Kabinet
Bidang Hukum Produk Wisata, Event dan Pemasaran, Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Lampiran -

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 79 Tahun 2011

tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yatch) Asing Ke Indonesia

Infographics





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 79 Tahun 2011

tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yatch) Asing Ke Indonesia

Video


Play


5 dari 64 Peraturan Presiden
tidak berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
Completeness of Data:
Download
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Sekretariat Kabinet
No. Peraturan 16
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 26 Pebruari 2008
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek PERUBAHAN - BEBAS VISA - KUNJUNGAN SINGKAT
Status Peraturan

Tidak Berlaku

Riwayat Status:

Dicabut Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan

Diubah Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

Mengubah:

  1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
  2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Kabinet
Bidang Hukum Produk Wisata, Event dan Pemasaran, Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Lampiran -

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

Infographics





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

Video


Play


6 dari 64 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
tidak berlaku
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 4 Tahun 2022

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran 2022
Completeness of Data:
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 4 Tahun 2022

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran 2022

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran 2022
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
No. Peraturan 4
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 25 Januari 2022
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 31 Januari 2022
Sumber  BN 2022 (129):135 hlm
Subjek PETUNJUK - PENGGUNAAN - DANA ALOKASI KHSUS NONFISIK - DANA PELAYANAN - KEPARIWISATAAN - TAHUN ANGGARAN 2022
Status Peraturan

Dicabut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan

Mencabut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bidang Hukum Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 4 Tahun 2022

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran 2022

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 4 Tahun 2022

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran 2022

Video


Play


7 dari 64 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 3 Tahun 2022

tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2022
Completeness of Data:
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 3 Tahun 2022

tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2022

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2022
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
No. Peraturan 3
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 25 Januari 2022
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 31 Januari 2022
Sumber  BN 2022(128):551 hlm
Subjek PETUNJUK - PENGELOLAAN - DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - PARIWISATA - TAHUN ANGGARAN 2022
Status Peraturan Mencabut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Umum dan Hukum Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bidang Hukum Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 3 Tahun 2022

tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2022

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 3 Tahun 2022

tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2022

Video


Play


8 dari 64 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 4 Tahun 2021

tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
Completeness of Data:
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 4 Tahun 2021

tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
T.E.U. Badan / Pengarang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
No. Peraturan 4 Tahun 2021
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permenparekraf
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 30 Maret 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 1 April 2021
Sumber  Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283
Subjek Perizinan - Berusaha - Risiko - Pariwisata
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Umum dan Hukum Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bidang Hukum Perizinan, Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 4 Tahun 2021

tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 4 Tahun 2021

tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

Video


Play


9 dari 64 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 3 Tahun 2020

tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Completeness of Data:
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 3 Tahun 2020

tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
No. Peraturan 3
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 28 Januari 2020
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 30 Januari 2020
Sumber  BN 2020 (64): 7 hlm
Subjek PENDELEGASIAN - PERIZINAN BERUSAHA - SEKTOR PARIWISATA
Status Peraturan 

Mencabut:
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Pariwisata
Bidang Hukum Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 3 Tahun 2020

tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 3 Tahun 2020

tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Video


Play


10 dari 64 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berlaku
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark Sebagai Destinasi Pariwisata
Completeness of Data:
Access Link Download
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark Sebagai Destinasi Pariwisata

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark Sebagai Destinasi Pariwisata
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
No. Peraturan 2
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 24 Januari 2020
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 30 Januari 2020
Sumber  BN 2020 (63):45 hlm
Subjek PEDOMAN TEKNIS - PENGEMBANGAN GEOPARK - DESTINASI PARIWISATA
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Umum dan Hukum Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bidang Hukum Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark Sebagai Destinasi Pariwisata

Infographics





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark Sebagai Destinasi Pariwisata

Video


Play