Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2021
tentang Pengesahan Asean Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan Asean tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Asean Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan Asean tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara |
No. Peraturan | 4 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 6 Oktober 2021 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 6 Oktober 2021 |
Sumber | LN 2021 (234):7 hlm |
Subjek | PENGESAHAN - ASEAN - PERDAGANGAN - SISTEM ELEKTRONIK |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2021
tentang Pengesahan Asean Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan Asean tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
Infografis
Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2021
tentang Pengesahan Asean Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan Asean tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
Video
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara |
No. Peraturan | 2 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 19 Juli 2021 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 19 Juli 2021 |
Sumber | LN 2021 (155):40 hlm |
Subjek | PERUBAHAN - OTONOMI - KHUSUS - PAPUA |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Infografis
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Video
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja |
T.E.U. Badan / Pengarang | Presiden Republik Indonesia |
No. Peraturan | 11 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 2 November 2020 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 2 November 2020 |
Sumber | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 |
Subjek | Cipta - Kerja |
Status Peraturan | Dicabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Infografis
Video
Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2020
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 |
T.E.U. Badan / Pengarang | Presiden Republik Indonesia |
No. Peraturan | 9 Tahun 2020 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 26 Oktober 2020 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 26 Oktober 2020 |
Sumber | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 |
Subjek | Anggaran - Belanja Negara - 2021 |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran |
Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2020
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
Infografis
Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2020
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
Video
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara |
No. Peraturan | 2 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 31 Maret 2020 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 31 Maret 2020 |
Sumber | LN 2020 (87):53 hlm |
Subjek | KEUANGAN NEGARA - PENANGANAN PANDEMI - CORONA VIRUS DISEASE 2019 - PEREKONOMIAN NASIONAL |
Status Peraturan | Dicabut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara, COVID-19 |
Lampiran | - |
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
Infografis
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
Video
Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan |
T.E.U. Badan / Pengarang | Presiden Republik Indonesia |
No. Peraturan | 15 Tahun 2019 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 2 Oktober 2019 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 4 Oktober 2019 |
Sumber | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 |
Subjek | Peraturan Perundang-Undangan |
Status Peraturan |
Berlaku Riwayat Status: Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran | - |
Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Infografis
Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Video
Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Presiden |
No. Peraturan | 19 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 25 November 2016 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 25 November 2016 |
Sumber | LN 2016 (251):21 hlm, TLN (5952) |
Subjek | PERUBAHAN - INFORMASI - TRANSAKSI - ELEKTRONIK |
Status Peraturan |
Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran |
- |
Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Infografis
Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Video
Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2016
Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) |
T.E.U. Badan / Pengarang | Presiden Republik Indonesia |
No. Peraturan | 15 Tahun 2016 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 6 Oktober 2016 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 6 Oktober 2016 |
Sumber | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193 |
Subjek | Ketenagakerjaan - Maritim |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran |
Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2016
Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)
Infografis
Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2016
Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)
Video
Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2014
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan |
T.E.U. Badan / Pengarang | Presiden Republik Indonesia |
No. Peraturan | 41 Tahun 2014 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 17 Oktober 2014 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 17 Oktober 2014 |
Sumber | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338 |
Subjek | Peternakan - Hewan |
Status Peraturan |
|
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran |
Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2014
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Infografis
Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2014
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Video
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan |
T.E.U. Badan / Pengarang | Presiden Republik Indonesia |
No. Peraturan | 39 Tahun 2014 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Undang-Undang |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | UU |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 17 Oktober 2014 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 17 Oktober 2014 |
Sumber | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 |
Subjek | PERKEBUNAN |
Status Peraturan |
Mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Sekretariat Negara |
Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
Lampiran |