ID / EN
Advance Search
Semua Jenis
Semua Jenis
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
Staatsblad
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Kelautan
Semua Tema
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Energi
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Perkapalan
COVID-19
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pertanahan
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf
Pelabuhan dan Kapal Perikanan
Penangkapan Ikan
Batas Negara Indonesia
Pilih Tahun
Semua Tahun
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1977
1976
1971
1964
1945
1934
1927
1920
1916
Semua Lembaga & Instansi
Semua Lembaga & Instansi
Kementerian Sekretariat Negara 11 peraturan
Sekretariat Kabinet 1 peraturan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 6 peraturan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perhubungan 2 peraturan
Kementerian Kelautan dan Perikanan 4 peraturan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 1 peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19
Badan Kepegawaian Negara
Surat Keputusan Bersama
Surat Edaran Bersama
Kementerian Kesehatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pemprov DKI Jakarta
Kementerian Dalam Negeri
Lembaga Administrasi Negara
Mahkamah Konstitusi
Kementerian Agama
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
Mahkamah Agung
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
11 dari 25 Peraturan Presiden
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2022

tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa
Kelengkapan Data: 18 672
Unduh
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2022

tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan 3
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 5 Januari 2022
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 5 Januari 2022
Sumber  LN 2022(6): 78 hlm
Subjek RENCANA - ZONASI - LAUT - JAWA
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Sekretariat Negara
Bidang Hukum Kelautan
Lampiran

Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa

Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa

Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa

Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa

Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa

Lampiran VI Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2022

tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa

Infografis





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2022

tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa

Video


Mulai


12 dari 25 Peraturan Presiden
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2017

tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
Kelengkapan Data: 60 1323
Unduh
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2017

tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
T.E.U. Badan / Pengarang Presiden Republik Indonesia
No. Peraturan 16 Tahun 2017
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Presiden
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Perpres
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 20 Februari 2017
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 23 Februari 2017
Subjek Kebijakan - Kelautan - Indonesia
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Sekretariat Kabinet
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2017

tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

Infografis





Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2017

tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

Video


Mulai


13 dari 25 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Berlaku
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 1 Tahun 2023

tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025
Kelengkapan Data: 180 1628
Abstrak Unduh
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 1 Tahun 2023

tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No. Peraturan 1
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 20 Februari 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 3 Mei 2023
Sumber  BN 2023 (364):22 hlm
Subjek PEDOMAN - PEMANTAUAN - EVALUASI - PELAPORAN - RENCANA AKSI - KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA - 2021-2025
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Kelautan
Lampiran Fullteks Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 1 Tahun 2023

tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025

Infografis





Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 1 Tahun 2023

tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025

Video


Mulai


14 dari 25 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
tidak berlaku
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 77/DII Tahun 2023

tentang Kelompok Kerja Monitoring Proyek Prioritas Strategis Sektor Kelautan dan Perikanan
Kelengkapan Data: 0 113
Unduh
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 77/DII Tahun 2023

tentang Kelompok Kerja Monitoring Proyek Prioritas Strategis Sektor Kelautan dan Perikanan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi Nomor 77/DII Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Monitoring Proyek Prioritas Strategis Sektor Kelautan dan Perikanan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No. Peraturan 77/DII
Jenis/Bentuk Peraturan Keputusan Menteri Koordinator
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Kepmenko
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 6 Juni 2023
Subjek KELOMPOK KERJA - MONITORING - PROYEK PRIORITAS STRATEGIS - SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
Status Peraturan Tidak Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Kelautan, Perikanan
Lampiran -

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 77/DII Tahun 2023

tentang Kelompok Kerja Monitoring Proyek Prioritas Strategis Sektor Kelautan dan Perikanan

Infografis





Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 77/DII Tahun 2023

tentang Kelompok Kerja Monitoring Proyek Prioritas Strategis Sektor Kelautan dan Perikanan

Video


Mulai


15 dari 25 Peraturan Menteri Perhubungan
Berlaku
Peraturan Menteri Perhubungan No PM 11 Tahun 2023

tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa di Laut Beserta Amandemennya
Kelengkapan Data: 119 936
Unduh
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan No PM 11 Tahun 2023

tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa di Laut Beserta Amandemennya

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa di Laut Beserta Amandemennya
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Perhubungan
No. Peraturan PM 11
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 20 Maret 2023
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 18 April 2023
Sumber  BN 2023 (346): 510 hlm.
Subjek KONVENSI INTERNASIONAL - KESELAMATAN JIWA - LAUT - AMANDEMEN
Status Peraturan

Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Perhubungan
Bidang Kelautan, Hukum Administrasi Negara
Lampiran

-

Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan No PM 11 Tahun 2023

tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa di Laut Beserta Amandemennya

Infografis





Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan No PM 11 Tahun 2023

tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa di Laut Beserta Amandemennya

Video


Mulai


16 dari 25 Peraturan Menteri Perhubungan
Berlaku
Peraturan Menteri Perhubungan No PM 58 Tahun 2021

tentang Sertifikasi Maritime Labour Convention
Kelengkapan Data: 235 1293
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan No PM 58 Tahun 2021

tentang Sertifikasi Maritime Labour Convention

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Maritime Labour Convention
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Perhubungan
No. Peraturan 58
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 9 Juni 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 16 Juni 2021
Sumber  BN 2021 (696):60 hlm
Subjek SERTIFIKASI - MARITIME
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Perhubungan
Bidang Hukum Kelautan
Lampiran -

Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan No PM 58 Tahun 2021

tentang Sertifikasi Maritime Labour Convention

Infografis





Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan No PM 58 Tahun 2021

tentang Sertifikasi Maritime Labour Convention

Video


Mulai


17 dari 25 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berlaku
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 Tahun 2022

tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022
Kelengkapan Data: 39 1072
Infografis Unduh
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 Tahun 2022

tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. Peraturan 1
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 17 Januari 2022
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 20 Januari 2022
Sumber  BN 2022 (81): 13 hlm
Subjek PETUNJUK - OPERASIONAL - PENGELOLAAN - DANA ALOKASI KHUSUS - FISIK - BIDANG - KELAUTAN - PERIKANAN
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bidang Hukum Kelautan, Perikanan, Administrasi Negara
Lampiran V

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 Tahun 2022

tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022

Infografis


2022-04-28




Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 Tahun 2022

tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022

Video


Mulai


18 dari 25 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berlaku
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 55 Tahun 2021

tentang Kajian Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut
Kelengkapan Data: 72 672
Unduh
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 55 Tahun 2021

tentang Kajian Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kajian Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. Peraturan 55
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 30 Desember 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 31 Desember 2021
Sumber  BN 2021 (1575):21 hlm
Subjek KAJIAN - PENGALIHFUNGSIAN - BANGUNAN - INSTALASI - DI LAUT
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bidang Hukum Kelautan
Lampiran -

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 55 Tahun 2021

tentang Kajian Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut

Infografis





Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 55 Tahun 2021

tentang Kajian Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut

Video


Mulai


19 dari 25 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berlaku
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 28 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
Kelengkapan Data: 663 3497
Unduh
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 28 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. Peraturan 28
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 31 Mei 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 17 Juni 2021
Sumber  BN 2021 (701):161 hlm
Subjek PENATAAN - RUANG - LAUT
Status Peraturan

Mencabut:

  1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Laut
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bidang Hukum Kelautan, Rencana Tata Ruang Laut
Lampiran -

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 28 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Infografis





Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 28 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Video


Mulai


20 dari 25 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berlaku
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 25 Tahun 2021

tentang Penelitian Terpadu dan Penetapan Perubahan Status Zona Inti Pada Kawasan Konservasi
Kelengkapan Data: 14 601
Unduh
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 25 Tahun 2021

tentang Penelitian Terpadu dan Penetapan Perubahan Status Zona Inti Pada Kawasan Konservasi

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penelitian Terpadu dan Penetapan Perubahan Status Zona Inti Pada Kawasan Konservasi
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Kelautan dan Perikanan
No. Peraturan 25
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 28 Mei 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 4 Juni 2021
Sumber  BN 2021 (634):12 hlm
Subjek PENELITIAN - ZONA INTI - KAWASAN KONSERVASI
Status Peraturan Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Zona Inti Pada Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Untuk Eksploitasi
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bidang Hukum Kelautan, Rencana Tata Ruang Laut
Lampiran -

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 25 Tahun 2021

tentang Penelitian Terpadu dan Penetapan Perubahan Status Zona Inti Pada Kawasan Konservasi

Infografis





Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 25 Tahun 2021

tentang Penelitian Terpadu dan Penetapan Perubahan Status Zona Inti Pada Kawasan Konservasi

Video


Mulai