ID / EN
Advance Search
Semua Jenis
Semua Jenis
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Putusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Surat Edaran
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Instruksi Menteri
Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Perjanjian Kerja Sama
Staatsblad
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Semua Tema
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Energi
Produk Wisata, Event dan Pemasaran
Perkapalan
COVID-19
Perkeretaapian
Jasa Konstruksi
Panas Bumi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kehutanan
Pelayaran
Penerbangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Ketenagalistrikan
Penanaman Modal
Pertambangan Mineral dan Batubara
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sampah, Limbah dan B3
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Air
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kelautan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Hukum Administrasi Negara
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ketenaganukliran
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Pertanahan
Pengendalian Perubahan Iklim
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DAS dan Hutan Lindung
Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata
Penyakit Mulut dan Kuku
Rencana Tata Ruang Laut
Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf
Pelabuhan dan Kapal Perikanan
Penangkapan Ikan
Batas Negara Indonesia
Pilih Tahun
Semua Tahun
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1992
1991
1980
1979
1977
1976
1971
1964
1945
1934
1927
1920
1916
Semua Lembaga & Instansi
Semua Lembaga & Instansi
Kementerian Sekretariat Negara 12 peraturan
Sekretariat Kabinet 7 peraturan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 3 peraturan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perhubungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 12 peraturan
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 1 peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19
Badan Kepegawaian Negara
Surat Keputusan Bersama
Surat Edaran Bersama
Kementerian Kesehatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pemprov DKI Jakarta
Kementerian Dalam Negeri
Lembaga Administrasi Negara
Mahkamah Konstitusi
Kementerian Agama
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
Mahkamah Agung
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
31 dari 35 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
tidak berlaku
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 6 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kelengkapan Data: 1 347
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 6 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
No. Peraturan 6
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 28 Mei 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 3 Juni 2021
Sumber  BN 2021 (613):15 hlm
Subjek DEKONSENTRASI - PARIWISATA - EKONOMI KREATIF
Status Peraturan Dicabut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu Pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bidang Hukum Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 6 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Infografis





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 6 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Video


Mulai


32 dari 35 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
tidak berlaku
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 3 Tahun 2021

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan
Kelengkapan Data: 5 329
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 3 Tahun 2021

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan
T.E.U. Badan / Pengarang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
No. Peraturan 3 Tahun 2021
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permenparekraf
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 19 Maret 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 26 Maret 2021
Sumber  Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 230
Subjek Pengelolaan - Dana - Alokasi - Khusus - Non Fisik - Pelayanan - Kepariwisataan
Status Peraturan

Dicabut: Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran 2022

Mencabut: Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Umum dan Hukum Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bidang Hukum Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 3 Tahun 2021

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan

Infografis





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 3 Tahun 2021

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan

Video


Mulai


33 dari 35 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
tidak berlaku
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2021

tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata
Kelengkapan Data: 2 354
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2021

tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata
T.E.U. Badan / Pengarang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
No. Peraturan 2 Tahun 2021
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permenparekraf
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 19 Maret 2021
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 26 Maret 2021
Sumber  Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 229
Subjek Pengelolaan - Dana - Alokasi - Khusus - Fisik - Pariwisata
Status Peraturan

Dicabut: Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2022

Mencabut: Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Umum dan Hukum Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bidang Hukum Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Lampiran -

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2021

tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

Infografis





Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2021

tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

Video


Mulai


34 dari 35 Perjanjian Kerja Sama
Berlaku
Perjanjian Kerja Sama No 3/PKS/MARVES/II Tahun 2020

tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Wisata Bahari
Kelengkapan Data: 2 265
Unduh
Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 3/PKS/MARVES/II Tahun 2020

tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Wisata Bahari

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Perjanjian Kerja Sama
Judul Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tenatara Nasional Indonesia, Badan Informasi Geospasial Nomor 3/PKS/MARVES/II/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Wisata Bahari
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No. Perjanjian Kerja Sama 3/PKS/MARVES/II/2020
Jenis/Bentuk  Perjanjian Kerja Sama
Singkatan Jenis/Bentuk  PKS
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 12 Februari 2020
Subjek PENGELOLAAN - KAWASAN KONSERVASI - PERAIRAN - WISATA BAHARI
Status Perjanjian Kerja Sama Berlaku sampai dengan 12 Februari 2024
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Lampiran

-

Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 3/PKS/MARVES/II Tahun 2020

tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Wisata Bahari

Infografis





Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 3/PKS/MARVES/II Tahun 2020

tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Wisata Bahari

Video


Mulai


35 dari 35 Perjanjian Kerja Sama
Berlaku
Kesepahaman Bersama No 2/NKB/Maritim/III Tahun 2019

tentang Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata
Kelengkapan Data: 2 259
Unduh
Perjanjian Kerja Sama
Kesepahaman Bersama No 2/NKB/Maritim/III Tahun 2019

tentang Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Perjanjian Kerja Sama
Judul Kesepahaman Bersama Antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Bank Indonesia dan Kementerian Pariwisata Nomor 2/NKB/Maritim/III/2019 tentang Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
No. Perjanjian Kerja Sama 2/NKB/Maritim/III/2019
Jenis/Bentuk  Kesepahaman Bersama
Singkatan Jenis/Bentuk  KB
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 18 Maret 2019
Subjek SEKRETARIAT - BERSAMA - PERCEPATAN - PENGEMBANGAN - PARIWISATA
Status Perjanjian Kerja Sama Berlaku sampai dengan 18 Maret 2024
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Lampiran

-

Perjanjian Kerja Sama
Kesepahaman Bersama No 2/NKB/Maritim/III Tahun 2019

tentang Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata

Infografis





Perjanjian Kerja Sama
Kesepahaman Bersama No 2/NKB/Maritim/III Tahun 2019

tentang Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata

Video


Mulai